Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Pelayanan publik masih jadi keluhan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
  • print Cetak

MEDAN, (MO) – Masih banyak warga di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Amplas mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus akta lahir dan perekaman e-KTP. Hal ini disampaikan warga sewaktu Ketua DPRD Medan, Amiruddin melakukan reses di Medan Amplas, kemarin.

Amiruddin mengakui selain mengeluh terkait pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Medan) Medan, masyarakat juga kecewa terkait sulitnya mendapatkan akses kesehatan gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Saat melakukan reses itu, lanjut Amiruddin seorang warga langsung mengadu terkait pelayanan kesehatan kepada bapak (Amiruddin-red) karena mereka kecewa dengan kesehatan gratis yang belum bisa mereka nikmati.

“Katanya ada biaya berobat gratis, tapi masyarakat seperti kami masih susah sekali untuk memperolehnya. Kami mengharapkan bapak (Amiruddin-red) menyampaikan hal ini kepada pemerintah,” kata Amiruddin yang mengulang perkataan masyarakat Suhartini kepada wartawan, hari ini.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalanyang perbaikan drainase yang selama ini tidak luput jadi perhatian masyarakat. Namun persoalan itu langsung sampaikan warga karena ada perwakilan Dinas Pekerjaan Umum yang hadir dalam reses tersebut.

Tidak hanya itu, masyarakat Medan Amplas juga sudah sejak lama mengeluhkan penyaluran listrik. Hal ini sangat penting untuk dipertanyakan terkait suplai arus listrik di Medan Timur.

Untuk itu, kata Amiruddin yang juga politisi Partai Demokrat akan mendesak Pemko Medan untuk segera memperbaiki keluhan yang dialami warga karena selama ini DPRD Medan banyak menyetujui anggaran yang besar untuk dialokasikan perbaikan drainase dan kesehatan.

“Ini harus segera menjadi catatan penting bagi Pemko Medan. Aspirasi warga harus segera disahuti,” tegasnya.

Dia juga mengharapkan kedepannya peran aktif masyarakat untuk melaporkan pegawai pemerintahan atau kepala lingkukngan yang dianggap menyimpang dari tugasnya. Dia juga menyarankan masyarakat untuk melaporkanlaporkan ke pihaknya jika ada oknum yang melakukan penyimpangan ata melakukan pungutan liar.

Amiruddin mengakui senang terkait reses yang dilakukan di Medan Amplas mengingat daerah tersebut adalah daerah pemilihan dan masyarakat Medan Amplas juga aktif melakukan dialog serta memberikan informasi. “Mudah-mudahan keluhan masyarakat ini bisa kami tindak lanjuti sebagai evaluasi kinerja kita semua,” ujarnya.

Seperti diketahui, Amiruddin melakukan reses di halaman Kantor Yayasan Madya Insani Jalan Bajak V Gang Bahagia, Medan Amplas, Sabtu (31/12) yang dihadiri para kaum masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan mahasiswa. Namun, tidak terlihat unsur kelurahan dan kecamatan Medan Amplas.(wasr)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPRD Madina Tinjau Pelaksanaan Pilkades, Temukan Kertas Suara Rusak

    Anggota DPRD Madina Tinjau Pelaksanaan Pilkades, Temukan Kertas Suara Rusak

    • calendar_month Rabu, 30 Nov 2016
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

      Panyabungan   Komisi I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang di laksanakan serentak, hari ini, Rabu (30/11).   Setelah memantau Pilkades di beberapa TPS, kita melihat antusias Masyarakat untuk memilih Kepala Sangat tinggi,"Sebut Dodi Martua dan Suwandi Komisi I dan Syafri Siregar […]

  • Eman, Bantu Siapa Saja yang Ingin Mengenal Islam

    Eman, Bantu Siapa Saja yang Ingin Mengenal Islam

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Eman lahir di Italia, namun ia besar dan tumbuh di Australia. Secara tradisi, ia penganut Katolik. “Ini yang saya pertanyakan. Mengapa saya harus memeluk Katolik, dan keluarga saya mengatakan, semua orang Italia menganut Katolik,” kenang dia seperti dilansir onislam.net, Jumat (23/11). Dalam pemahaman Eman, apakah harus mengikuti orang tua padahal itu adalah urusan agama. Pada […]

  • Kebijakan Anggaran Dana Desa Beraroma Busuk Kapitalisme

    Kebijakan Anggaran Dana Desa Beraroma Busuk Kapitalisme

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun pada tahun 2021 dengan 7 (tujuh) arah kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR […]

  • Oknum Perwira Polisi Dilaporkan ke Polresta Medan

    Oknum Perwira Polisi Dilaporkan ke Polresta Medan

    • calendar_month Kamis, 2 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dua omak-omak R Purba (55) warga Jalan Selambo Toba, Patumbak, dan S Siburian (45) warga Jalan Balai Desa, Pasar XII, Patumbak, mendatangi Mapolresta Medan melaporkan oknum perwira polisi yang melakukan tindakan kekerasan, Senin (30/07/2012). Kedua omak-omak ini pun curhat tentang apa yang dialami oleh keluarganya kepada sejumlah media di Ruangan Media Centre Mapolresta Medan. R […]

  • Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana menaikkan gaji presiden dipandang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran keuangan daerah. Kenaikan gaji presiden yang akan diikuti dengan kenaikan sekitar 8000 pejabat negara lainnya hingga ke daerah akan menguras anggaran daerah. “Kalau presiden naik gaji, pejabat naik juga, akan bebani APBD karena kepala daerah juga akan ikut naik,” ujar Koordinator Investigasi […]

  • Fix Hanya Dua Pasangan Cakada Madina

    Fix Hanya Dua Pasangan Cakada Madina

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. M. Daud Batubara Dipertengahan masa-masa pemilihan umum untuk legislatif yang lalu, tebaran bau pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Madina sepertinya mulai tercium. Wanginya telah semerbak di lopo (kedai kopi), yang sampai saat ini bagi orang Mandailing, lopo merupakan episentrum bersosialisasi dalam banyak hal yang berhubungan dengan masyarakat di Madina. Bahkan tidak terlalu keliru […]

expand_less