Panyabungan, Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyoroti penerimaan CPNS Madina Formasi Tahun 2010 sebanyak 280 orang. Proses penerimaan CPNS diduga sarat KKN dan dugaan adanya sogok menyogok puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam penetapan pemenang, juga mencuatnya nama-nama pemenang yang didominasi orang luar Madina.
Demikian ditegaskan Fraksi Hanura dalam pandangan akhirnya terhadap RAPBD 2011 pada rapat paripurna, di gedung dewan, Jumat (31/12/2010). Fraksi ini mendesak Pj Bupati Madina Aspan Sofian agar meninjau ulang kembali hasil pengumuman yang diduga sarat dengan permainan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta maraknya isu suap dan menunda sekurang-kurangnya 14 hari setelah tanggal pengumuman pemenang.
Ada dugaan bahwa pemkab selaku yang berwenang menetapkan nama-nama pemenang telah mengeyampingkan data ranking yang dikeluarkan Universitas Padjajaran selaku pemeriksa hasil ujian peserta. Ada kesan pemeritah daerah melakukan KKN berjamaah. “Fraksi kami meminta data ranking secara utuh. Tidak hanya ranking yang lulus, tapi semua yang diumumkan,” tegas Fakhrizal.
Sebab menurut Fraksi Hanura, kemungkinan hasil pengumuman pemenang terindikasi dengan mengutak-atik pemeringkatan yang dilakukan PTN. Permainan ini terjadi di saat pengumuman ranking keluar. Di tingkat kabupaten yang diumumkan tidak sesuai perankingan yang dikeluarkan pihak pemeriksa.
Memang, lanjut Fakhrizal, berdasarkan peraturan BKN Nomor 30 Tahun 2007, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan tes CPNS, termasuk pilihan perguruan tinggi negeri (PTN) tempat mereka bekerjasama. Dengan peraturan tersebut bukan berarti BKD Kabupaten Mandailing Natal sesuka hati dalam proses pelaksanaan CPNS yang baru saja diselenggarakan.
Terkait pelaksanaan penerimaan CPNS yang tidak transparan dan sarat dengan berbagai persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Mandailing Natal telah melayangkan surat kepada Pj Bupati pada tanggal 23 Desember 2010 Nomor: 170/384/DPRD/2010 perihal Permintaan Data Score Pemeriksaan CPNS. “Dan Pj Bupati sampai hari ini belum memberikan jawaban atas surat yang sudah diberikan (dilayangkan),” ungkap Faklhrizal.
Berbagai ketidakpuasan atas proses rekruitmen, pelaksanaan tes dan pengumuman hasil tes masih mewarnai topik pembicaraan yang paling sering diperbincangkan baik media massa begitu juga oleh masyarakat luas di Mandailing Natal.
Seperti kata pepatah tak ada asap bila tak ada api, dan begitulah memang kondisinya. Ada berbagai indikasi “bara api” yang berpotensi berubah menjadi api yang membakar habis kepercayaan masyarakat mandailing natal terhadap birokrasi.
Berbagai temuan kejanggalan pun menyeruak ke hadapan publik. Dengan sejumlah pembayaran yang bervariasi yang dipatok bagi peserta CPNS untuk diluluskan, dan ini sudah tidak rahasia umum lagi bagi kita semua, tandasnya. (BS-026)
Sumber : Beritasumut
