Sabtu, 6 Jun 2026
light_mode

Pj Bupati Ngaku Tak Paham

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Des 2010
  • print Cetak


Sementara itu, Pj Bupati Mandailing Natal (Madina) Aspan Sopian Batubara MM dalam nota jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi DPRD Madina menyebutkan tak memahami tanggapan dan pertanyaan fraksi terkait kualitas pelayanan RSUD Panyabungan yang semakin menurun.
Jawaban ini disampaikan Aspan atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Madina menilai pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan menurun dan memprihatinkan.
“Pertanyaan saudara tentang kualitas pelayanan (RSUD, red) yang menurun tidak dapat kami pahami. Sebab, menurut data kunjungan berobat tahun 2010 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009,” sebut Aspan Sofian Batubara, di hadapan 24 anggota DPRD Madina, dan seluruh SKPD, LSM, pada sidang paripurna, Selasa (21/12).
Menyangkut kualitas pelayanan, sambung Aspan, pihaknya masih berupaya untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Panyabungan. Di antaranya, peningkatan kemampuan tenaga medis, penambahan tenaga dokter spesialis di luar PNS yang ada.
“Untuk itu, telah dilaksanakan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), juga Kementerian Kesehatan,” katanya.
Aspan juga menjelaskan, pasien miskin yang selama ini belum juga memeroleh pelayanan kesehatan semestinya, disebabkan RSUD Panyabungan hanya mengenal satu jenis sumber dana untuk pasien miskin, yakni yang berumber dari Jamkesmas.
“Pada kenyataannya kami menerima pasien yang membawa surat keterangan dari Kepdes dan tak terdata pada pelayanan Jamkesmas. Namun, bila yang bersangkutan benar-benar keluarga miskin,” ucap Bupati.
PAD dari RSUD Panyabungan, lanjut Aspan, sebesar Rp1,8 miliar dan kebutuhan dana sebesar Rp12,2 miliar dengan peruntukkan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar Rp12.235.469.395 dan belanja modal lainnya sebesar Rp180 juta untuk pengadaan alat laboratorium.
“Komposisi pegawai RSUD Panyabungan terdiri dari PNS dokter spesialis sebanyak 3 orang, dokter umum 12 orang, PNS struktural sebanyak 12 orang dan tenaga paramedis perawatan sebanyak 82 orang. Di samping itu, RSUD masih memiliki tenaga honorer baik paramedis dan Satpam serta cleaning sevice dan lainnya. Dan semua itu membutuhkan biaya,” bebernya lagi. (wan)
Sumber : Metro tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaji Honorer Pertamanan Belum Dibayar Rp1,6 Miliar

    Gaji Honorer Pertamanan Belum Dibayar Rp1,6 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Fantastis! Ungkapan ini tampaknya tepat terkait jumlah gaji pegawai honor Dinas Pertamanan Pemko Medan yang belum dibayar. Mau tahu jumlahnya? Rp1.617.000.000. Dari mana angka sebesar itu? Berikut penjelasannya. Informasi yang diperoleh di Medan, Jumat (27/05/2011), pada Tahun 2010, Dinas Pertamanan menerima sebanyak 60 honorer sesuai SK Walikota Medan No 840/301 K Tanggal 12 Februari […]

  • Hipnotis marak di Madina

    Hipnotis marak di Madina

    • calendar_month Sabtu, 2 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN – Masyarakat Mandailing Natal diminta untuk lebih berhati-hati, apalagi jangan membawa uang berlebihan serta barang berharga lainnya ke pasar tradional, sebab belakangan ini aksi penipuan bermodus hipnotis mulai marak di Madina. Menurut data yang dihimpun, dari Polsek Kotanopan dan Polres Madina dalam seminggu ini sudah dua kali terjadi penipuan bermodus hipnotis. Pertama terjadi di […]

  • Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Anita Safitri, S.Pd Aktivis dakwah & anggota komunitas Madina Menulis     Korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali, dari tahun ke tahun semakin meningkat seolah menjadi tren dimana-mana. Di tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, […]

  • Ribut Tambang Emas, Komisi VII DPR Segera Bergerak

    Ribut Tambang Emas, Komisi VII DPR Segera Bergerak

    • calendar_month Sabtu, 6 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Komisi VII DPR RI memastikan akan segera memanggil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak perusahaan tambang Martabe di Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumut. Hal ini sebagai buntut polemik terkait masalah pembuangan limbah, yang mengakibatkan belum juga beroperasinya tambang tersebut. Padahal sebelumnya, Pemprovsu sendiri telah menawarkan penyelesaian melalui tim advance. “Jadi untuk itu saya […]

  • DAKWAH ITU WAJIB, TAK PERLU SERTIFIKAT

    DAKWAH ITU WAJIB, TAK PERLU SERTIFIKAT

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kementerian Agama (Kemenag) berencana meluncurkan Program Penceramah Bersertifikat mulai akhir September 2020 (Republika, 7/9). Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin, menyebut target peserta program ini adalah 8.200 penceramah untuk tahun ini. Terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Menag Fachrul Razi menyatakan Program Penceramah Bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran […]

  • Gender: Racun Kapitalisme!!

    Gender: Racun Kapitalisme!!

    • calendar_month Rabu, 31 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Sri Handayani, ST  Guru tinggal di Padangsidempuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara juga mengenali pentingnya kesetaraan gender. Salah satu inisiatif baru pada tahun 2021 adalah mengenalkan sebuah dana alokasi khusus nonfisik yang didedikasikan untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.(16/12/2020 Kemenkeu) Salah satu upaya yang bisa […]

expand_less