Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

PNS Bakal Banjir Duit Juni Nanti

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Rabu, 13 Mei 2015
  • print Cetak

JAKARTA- Surat petunjuk Menteri Keuangan (PMK) memang belum keluar. Namun, para pegawai negeri sipil bakal banji duit pada Juni mendatang. Pasalnya, mereka akan menerima rapelan kenaikan gaji enam persen sejak Januari ditambah gaji ke-13.

"Rencananya Juni rapelan kenaikan gaji direalisasikan Juni seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Suwardi kepada media ini, Selasa (12/5).

Gaji ke-13 biasanya dibayarkan Juli. Namun, untuk tahun ini dimajukan Juni mengingat kebutuhan pembayaran sekolah. "Kemungkinan besar akhir Juli gaji ke-13 juga cair karena kan banyak yang butuh untuk bayar sekolah anak-anak," ucap Suwardi.

Terkait kenaikan gaji PNS, Suwardi menyatakan, ada penurunan dibanding 2014. Tahun-tahun sebelumnya, PNS golongan satu sampai tiga menerima kenaikan gaji sebesar sepuluh persen. Sementara, golongan empat sebesar enam persen.

Namun, tahun ini seluruhnya merata enam persen. "Kenaikan tahun ini memang lebih kecil menjadi enam persen. Besarannya merata untuk semua golongan (I sampai IV)," tutur Suwardi.

Dia menambahkan, setiap tahunnya KemenPAN-RB selalu mengusulkan besaran kenaikan gaji PNS di kisaran 10-15 persen. Namun, realisasinya tergantung kemampuan anggaran negara.

Kendati kenaikan gaji menurun, PNS tetap mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja sekitar 30 persen. Besaran ini disesuaikan dengan usulan masing-masing instansi dan capaian kinerjanya.

Sumber : jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU wajib laksanakan putusan MK

    KPU wajib laksanakan putusan MK

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah Mandailing Natal (Madina), sudah menjadi putusan final oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan perintah MK. Pernyataan itu disampaikan ketua pelaksana DPC PPP Madina, Ridwan Rangkuty, tadsi siang. Diungkapkan, keputusan MK tidak perlu dipolemik oleh elit-elit politik, LSM, praktisi hukum, Ormas,Orpol, dan siapapun. “Munculnya […]

  • Sumut Wajar Dimerkarkan

    Sumut Wajar Dimerkarkan

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online)- Pengamat hukum tata negara Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Akbar, menilai wajar Sumut melepas beberapa daerahnya. Dilihat dari sisi pelayanan pemerintahan, kesenjangan pembangunan yang terjadi, maka selayaknya, kata Faisal, Sumut dipecah menjadi provinsi baru. “Sebenarnya juga kan sudah pernah ada rencana pembentukan provinsi dan kabupaten yang ada di Sumut. Dan rencana itu […]

  • Banggar Bahas Rencana PAPBD

    Banggar Bahas Rencana PAPBD

    • calendar_month Selasa, 14 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Perencanaan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (PAPBD) Mandailing Natal (Madina) sudah masuk tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD Madina. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi ketika membacakan Nota Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021di ruang paripurna DPRD Madina, Senin (13/9) mengungkapkan beberapa poin yang menyebabkan […]

  • Oknum Dewan Terjaring Razia Mesum

    Oknum Dewan Terjaring Razia Mesum

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BINJAI, (MO)- Tim gabungan Polres Binjai dan Pemko Binjai, kembali melakukan razia hotel-hotel kelas melati dan hiburan karaoke di Kota Rambutan, Sabtu (4/8) tengah malam. Dari operasi ini, petugas mengamankan sejumlah pasangan tanpa identitas resmi dari kamar hotel, termasuk diantaranya oknum wakil rakyat Langkat. Keterangan diperoleh, razia pertama kali dilakukan di Jalan T Amir Hamzah, […]

  • Money Politic di Pilkada Madina Bersumber dari SKPD dan Dana Desa ?

    Money Politic di Pilkada Madina Bersumber dari SKPD dan Dana Desa ?

    • calendar_month Jumat, 8 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madina Peduli Pilkada Bersih (AMMPPB)  berunjukrasa di Mapolres, Jumat, (8/4/2016),  menyatakan dukungan penuh kepada polisi mengusut kasus politik uang Pilkada Madina. Selain memberikan dukungan, Aliansi juga mengucapan terimaksih kepada Polres Mandailing Natal (Madina) yang telah berani membongkar kasus money politic pada Pilkada 2015 yang […]

  • Presiden Jokowi Awasi Pembangunan Listrik 35.000 MW di Seluruh Indonesia

    Presiden Jokowi Awasi Pembangunan Listrik 35.000 MW di Seluruh Indonesia

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online)  – Presiden Jokowi mengatakan akan mengawasi pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt di seluruh Indonesia agar dapat terrealisasi tepat waktu. Presiden juga menghimbau gubernur, bupati/walikota  yang wilayahnya dijadikan lokasi proyek untuk  membantu mempermudah perizinan dan membantu proses pembebasan lahan. Proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt senilai 1.100 triliun ini diharapkan selesai pada […]

expand_less