Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

SAH! Pembahasan Revisi UU KPK Resmi Ditunda

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Senin, 22 Feb 2016
  • print Cetak

 

JAKARTA – Pembahasan revisi UU KPK untuk sementara ini ditunda kelanjutannya. Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK dan DPR  secara terpisah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

“Dalam revisi UU KPK dan tadi setelah berbicara banyak mengenai revisi UU KPK, kami sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda,” ujar Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa dirinya menghargai dinamika perbedaan pendapat yang terjadi antara KPK dengan DPR, terkait revisi UU KPK. Setelah bertemu dan mendengar langsung paparan dari KPK dan DPR, Jokowi menilai perlu dikaji lebih jauh lagi untuk membahas mengenai revisi uu tersebut.

“Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR khususnya. Saya memandang perlu ada waktu yang cukup untuk mematangkan revisi UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat,” kata Jokowi.

 

Sumber : Jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Filosofi Bambu”

    “Filosofi Bambu”

    • calendar_month Sabtu, 13 Apr 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Catatan Pendek : Askolani Nasution Bambu itu keajaiban buat saya. Dalam kondisi tertentu, bambu muda dapat tumbuh sampai 60 cm dalam 24 jam. Banyak suku di Asia dan Afrika yang menjadikan bambu sebagai bahan makanan. Dan tak banyak yang tahu bahwa sayur bambu memiliki kandungan Kalium yang lebih tinggi dibanding Brokoli. Belum lagi berbagai […]

  • Komisi VII Ragui Sosialisai SMGP

    Komisi VII Ragui Sosialisai SMGP

    • calendar_month Kamis, 4 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Insiden paparan gas PLTP Mandailing Natal ke warga sekitar menuai kecamanan dari DPR. Dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan operator PLTP, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), sejumlah anggaota DPR meminta ada sanksi yang harus dijatuhkan. Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin mengungkapkan sudah semestinya SMGP mendapatkan sanksi karena adanya […]

  • Latih Paskibra, Dispora Madina Gandeng Tentara Mangga Dua

    Latih Paskibra, Dispora Madina Gandeng Tentara Mangga Dua

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggandeng Kifan B Yonif 123/RW Mangga Dua  melatih pasukan pengibaran bendera menyonsong HUT RI pada 17 Agustus 2015. Sebanyak 7 pelatih yang dikoordinatori oleh Kap. Inf. Baginda Siompul dikerahkan dalam melatih pasukan Paskibraka sejak 22 Juli lalu hingga 16 Agustus […]

  • Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Siabu Tuntut Kepala Sekolah Mundur

    Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Siabu Tuntut Kepala Sekolah Mundur

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Sekitar 700-an siswa SMA Negeri 1 Siabu, Mandailing Natal yang tergabung dalam OSIS berunjukrasa dan mogok belajar di halaman sekolah tersebut, Selasa (18/8) menuntut Drs. Aliruddin mundur dari jabatan kepala sekolah. Mereka memampangkan sejumlah stiker yang menginginkan agar kepala sekolah meletakkan jabatan karena dinilai tidak mampu mengemban tugas sebagai kepala sekolah. […]

  • Bawaslu Minta KPU Madina Verifikasi Ulang Berkas Harun Musthafa

    Bawaslu Minta KPU Madina Verifikasi Ulang Berkas Harun Musthafa

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menduga KPU Madina melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi dokumen calon bupati nomor urut 1, Harun Musthafa Nasution. Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan KPU kembali melakukan verifikasi ulang atas dokumen Harun Musthafa. Hal tersebut sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang ditujukan kepada […]

  • Spanduk Cemooh Ariel Terpampang di Bandung

    Spanduk Cemooh Ariel Terpampang di Bandung

    • calendar_month Kamis, 4 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    “Pesan moral: Hukum seberat-beratnya Ariel yang telah mencoreng Bandung kota agamis” Setelah dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, kurang lebih dua minggu lalu, bukan berarti Ariel terbebas dari sanksi sosial. Belum lama ini, sebuah spanduk hijau berukuran 1 x 6 meter berisi kata-kata cemoohan terpampang di depan pendopo Kota Bandung dan Kantor Majelis Ulama Indonesia […]

expand_less