Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Kamis, 10 Feb 2022
  • print Cetak

Paripurna Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026/Roy Adam.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah pengambilan keputusan sempat tertunda karena tak kuorum, akhirnya pemerintah dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mandailing Natal (Madina) tahun 2021-2026.

Persetujuan tersebut diperoleh pada lanjutan paripurna Ranperda RPJMD pada Rabu (9/2) malam.

Rapat dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Erwin Efendi Nasution dan dihadiri 25 anggota DPRD.

Sementara dari pihak pemerintah terlihat Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Sekdakab Gozali Pulungan, para asisten, beberapa kepala OPD, dan camat.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penyerahan buku Ranperda RPJMD dari Bupati kepada Ketua DPRD untuk diserahkan kepada panitia khusus (Pansus).

Bupati Sukhairi Menyerahkan Buku Ranperda RPJMD kepada Ketua DPRD Erwin Lubis/Roy Adam.

Sesuai kesepakatan seluruh fraksi, anggota pansus tidak diubah dan merujuk pada pansus yang dibentuk dalam pembahasan rancangan awal.

Adapun anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Pansus RPJMD adalah sebagai berikut; Dodi Martua (fraksi Demokrat), Lely Hartati (Persatuan Madina), Zainuddin Nasution (Gerindra), Suhandi (Gerindra), Teguh W Hasahatan Nasution (Persatuan Madina), Sobir Lubis (Golkar), Syariful Sarlink (Golkar), Edi Anwar (PKB), Ahmad Budiman Borotan (PKS), Maraganti Batubara (Hanura), Zainal Abidin (Persatuan Madina), dan Nisat Sidik Nasution (Amanah Berkarya).

Sebelumnya, dalam menjawab pandangan umum fraksi Bupati Sukhairi mengatakan akan menjadikan pandangan setiap fraksi sebagai rujukan dan masukan dalam pembahasan selanjutnya.

“Insyaallah seluruh pandangan fraksi yang kami terima akan kami jadikan rujukan atau masukan untuk konteks pembahasan RPJMD ini berjalan dengan baik,” katanya.

Paripurna kemudian diskors untuk memberikan waktu bagi pansus untuk bekerja. Skors rencananya akan dibuka pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembahasan tingkat kedua.

 

Peliput: Roy Adam

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejumlah pegawai honorer mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution menyusul perpanjangan SK Honorer dan TKS diteken hari ini. “Saya ucapkan terimakasih karena SK kami alhamdulillah sudah ditandatangani”, ujar Heri Gunawan kepada Mandailing Online di Panyabungan, Senin (25/4/2022). “Terimakasih kepada pak bupati dan bu wakil bupati Madina, kami akan […]

  • Polisi Kehilangan Jejak Pelaku Penusukan & Penembakan

    Polisi Kehilangan Jejak Pelaku Penusukan & Penembakan

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Hingga kemarin, Polres Madina masih belum menemukan keberadaan pelaku penusukan terhadap dua warga Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, dan pelaku penembakan terhadap seorang warga. Kapolres Madina AKBP Ahmad Fauzi Dalimunthe menyebutkan, pihaknya terus melakukan pencarian dan penyisiran serta melakukan penyelidikan. Pelaku penusukan dan penembakan itu diperkirakan bersembunyi di hutan sekitar pemukiman warga. “Anggota […]

  • Kementerian Luar Negeri Sudah Tahu Menteri Malaysia Perkosa TKI Tahun 2007

    Kementerian Luar Negeri Sudah Tahu Menteri Malaysia Perkosa TKI Tahun 2007

    • calendar_month Sabtu, 8 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA : Kasus dugaan TKI Robingah (46) diperkosa menteri Malaysia sebenarnya sudah diketahui Kementerian Luar Negeri sejak 2007. Namun, penanganan terhambat karena korban tidak ingin kasusnya dilanjutkan. “Saya mendengar, memperhatikan dan membaca laporan mengenai masalah ini. Namun berdasarkan keterangan anggota kami berdasarkan ingatan di tahun 2007, ketika masalah ini ditanyakan, (korban) memilih untuk tidak menindaklanjutinya […]

  • Berkas Kasus Dugaan Korupsi Mantan Camat Sipirok

    Berkas Kasus Dugaan Korupsi Mantan Camat Sipirok

    • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dilimpahkan Pertengahan Februari SIPIROK- Berkas mantan Camat Sipirok, Amirsyam SSos, tersangka kasus dugaan korupsi pengutipan biaya administrasi pembebasan lahan pendirian tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Demikian juga dengan salah seorang mantan stafnya, Ramadhan. “Pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah selesai kita lakukan, dan berkas keduanya tinggal menjilid […]

  • Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Kasus pengadaan Tanah Kuburan di Pemko Padang Sidempuan yang diduga terjadi korupsi dan diduga melibatkan oknum Sekdakab Madina Muhammad Daud Batubara ternyata ditindaklanjuti. Informasi yang didapat Portibi DNP, Kamis (12/1) Daud Batubara sudah menerima ‘surat merah’ dari Kejatisu untuk hadir di Kejatisu Senin depan. Sebelumnya diberitakan bahwa pengadaan lahan perkuburan di Pemko Sidempuan […]

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Ruang Banggar

    KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Ruang Banggar

    • calendar_month Kamis, 19 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta:–Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan segera mengusut proyek pembangunan ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan mengenai dugaan korupsi di balik proyek kontroversial itu kini berada di tangan KPK. “Kami segera melakukan penelusuran lebih jauh. Kami serius karena sudah ada laporan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya di Kuningan, Jakarta, Rabu 18 […]

expand_less