KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Ruang Banggar

Jakarta:–Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan segera mengusut proyek pembangunan ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan mengenai dugaan korupsi di balik proyek kontroversial itu kini berada di tangan KPK. “Kami segera melakukan penelusuran lebih jauh. Kami serius karena sudah ada laporan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya di Kuningan, Jakarta, Rabu 18 Januari 2012.

Johan menuturkan, penelusuran dilakukan mulai pekan ini. Salah satu bentuknya adalah dengan menelaah lebih dalam laporan yang sudah diterima KPK. Pihak-pihak pelapor juga akan dimintai data tambahan untuk mendukung pengusutan. “Laporan kami terima pekan lalu dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR,” kata dia. Namun Johan menolak menyebutkan identitas para pelapor.

Ruang rapat Badan Anggaran dibangun dengan dana mencapai Rp 20,3 miliar. Ruangan yang sudah memasuki tahap akhir pembangunan itu diperkirakan berkapasitas 200 orang. Ruangan yang banyak dikritik pegiat antikorupsi maupun anggota DPR itu juga menggunakan perabot interior yang mahal. Bahkan harga salah satu lampu ruangan senilai dua mobil Daihatsu Xenia.

Johan menilai kasus ruang rapat ini bakal berkembang. Namun ia tak menjelaskan arah pengembangan kasus itu. “Ini bisa saja melebar,” ujar dia. Ia menambahkan, KPK bakal bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menelusuri kasus ini. Tujuannya, memperkuat hasil penelusuran nantinya. “Kami segera berkoordinasi dengan BPK,” ujar dia. Namun Johan menolak mengungkapkan pihak-pihak yang bakal diperiksa dalam kasus ini.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, penentuan spesifikasi ruang rapat Banggar dilakukan semua pihak terkait. “Dalam proses perjalanan, termasuk bagaimana proses untuk menentukan desain ruangan dan sebagainya, ini memang tiga pihak yang terlibat di dalamnya,” katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Tiga pihak yang dimaksud adalah Badan Anggaran, Sekretariat Jenderal DPR, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. “Jadi, ini semakin jelas siapa yang meminta untuk diadakannya ruangan ini,” katanya. Pramono menganggap wajar jika ada permintaan dari Banggar untuk mendapatkan ruangan yang lebih representatif. “Tetapi menjadi tidak wajar ketika akhirnya kualitas dan persoalan materi yang terlalu mewah kemudian membuat masyarakat marah,” kata Pramono.

Ia juga menjelaskan apa yang kini dilakukan Badan Kehormatan DPR menjadi bukti adanya upaya untuk keluar dari masalah semacam itu. Pramono menyatakan sudah mendapatkan laporan lengkap dari Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. “Saya sudah mendapatkan laporan lengkap,” katanya.

Menurut Pramono, memang ada permintaan dari Banggar yang disampaikan melalui surat pada Juli 2011. Soal adanya kemungkinan pimpinan Banggar yang menjadi pengusung spesifikasi materi ruangan rapat, Pramono mengakui ada dalam transkrip rekaman. Namun dia menyatakan hal itu masih menjadi bagian dari tugas BK untuk sepenuhnya melakukan penelusuran.(Tempo)