Sikapi “Basa-basi” DPRD, Pemkab Madina Kasih Aksi Buktikan Nyali

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Sebelas rekomendasi telah dibacakan. Bahasa tertib, pembahasan disebut komprehensif, dan semua pihak sepakat bahwa kinerja pemerintahan belum maksimal.

Masalahnya—di titik itu semuanya berhenti.

Kritik disampaikan, diakui, lalu dinetralkan oleh kata-kata aman: akan dijadikan acuan, akan menjadi perhatian serius, sinergi akan diperkuat. Publik sudah terlalu sering mendengar kalimat-kalimat ini. Yang belum pernah benar-benar dilihat adalah apa yang terjadi setelahnya.

Di sinilah pertanyaan itu berdiri: apakah ini akan kembali menjadi arsip, atau kali ini berubah menjadi aksi?

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) sudah menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang Paripurna LKPJ di gedung DPRD Madina, Senin (4/5/2026).

Dalam kesempatan mewakili Bupati itu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengakui, bahwa penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan optimal.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan berbagai pihak, visi dan misi pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan.

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian terkait dengan pembahasan laporan ini,” kata Atika.

Basa-basi yang Melembaga?

Mari jujur. Banyak rekomendasi DPRD bergerak di wilayah yang aman: umum, normatif, dan minim daya paksa.

Semua hal disebut penting, tapi:
* tidak ada prioritas yang tegas,
* tidak ada tenggat yang jelas,
* tidak ada konsekuensi jika diabaikan.

Akibatnya, rekomendasi berubah menjadi bahasa yang lembut untuk masalah yang keras.

Sikap itu terdengar serius, tetapi nampaknya tidak cukup kuat untuk memaksa perubahan ke arah yang lebih baik, alih-alih untuk menjalankan eksekusi yang progresif.

Jadi Sinergi atau Gerogi Eksekutif?

Narasi “sinergi eksekutif–legislatif” selalu terdengar menenangkan. Namun publik berhak curiga: terlalu sering, sinergi berubah menjadi sikap gerogi dan bikin zona nyaman baut elite.

Tidak ada tekanan berarti.
Tidak ada benturan kepentingan yang produktif. Tidak ada dorongan yang memaksa sistem bergerak lebih cepat.

Yang ada hanyalah keseimbangan yang rapi — dan trik memelihara stagnasi rasa aman.

Di Sini Pemkab Diuji: Nyali Beraksi atau Narasi Basi

Jika DPRD berhenti pada rekomendasi, maka titik balik sesungguhnya ada di tangan Pemkab Madina.

Bukan pada kemampuan merespons secara retoris, tetapi pada keberanian bertindak secara konkret.

Pemkab punya dua pilihan:

Pertama, mengikuti arus lama — menjadikan rekomendasi sebagai referensi administratif, lalu melanjutkan pola kerja yang sama.

Kedua, memutus siklus — mengubah catatan normatif menjadi langkah yang terukur, terbuka dan bisa diuji publik.

Pilihan kedua itulah yang membutuhkan nyali politik.

Nyali Terukur

Jika serius ingin membuktikan, maka langkahnya tidak boleh lagi abstrak. Harus konkret, terukur, dan bisa diawasi.

Beberapa langkah minimal yang bisa langsung diuji publik:
* Publikasikan matriks tindak lanjut: setiap rekomendasi dipecah menjadi aksi, penanggung jawab, target waktu, dan indikator hasil.
* Tetapkan tenggat terbuka (90–180 hari), untuk capaian awal, bukan janji tanpa waktu.
* Kaitkan dengan APBD perubahan, program yang tidak selaras dengan rekomendasi harus dikoreksi atau dihentikan.
* Buka laporan progres berkala ke publik, bukan hanya di forum internal.
* Lakukan audit manajemen, bukan sekadar evaluasi program di atas kertas.

Tanpa ini semua, “komitmen” hanya akan terdengar seperti versi lain dari basa-basi.

Ubah Arah, Jangan Menumpuk Dokumen!

Di APBD ke-25 ini, Madina tidak lagi kekurangan laporan. Begitu banyak forum.
Tak terhitung istilah yang menyebut “sinergi yang baik”.

Yang kurang adalah keberanian untuk mengubah cara bekerja.

Selama rekomendasi hanya berputar di ruang sidang, dan respons hanya berhenti di pernyataan resmi, maka yang terjadi bukan perbaikan — melainkan pengulangan yang makin rapi.

Penutup: Ujian Sebenarnya Baru Dimulai

DPRD sudah bicara.
Catatan sudah disampaikan.
Kritik sudah diakui.

Sekarang, semua mata tertuju pada satu hal:
apakah Pemkab Madina benar-benar berani keluar dari pola lama, atau sekadar merawatnya dengan bahasa baru?

Karena pada akhirnya, publik tidak menguji pemerintah dari apa yang dikatakan —
melainkan dari apa yang berubah.

Dan di situlah nyali itu akan terlihat jadi aksi yang menegaskan bahwa dalam LKPJ Pemkab Madina 2025, eksekutif sudah jauh melampaui ekspektasi (narasi basi legislatif).***

Mandailing Epicentrum adalah wadah pemikiran dan gerakan kritis, motivasi dan support penguasa daerah.