Sabtu, 6 Jun 2026
light_mode

Pembahasan APBD Madina Diprediksi Lawak-Lawak

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2017
  • print Cetak

Latif Lubis

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pembahasan Rancangan APBD 2018 di DPRD Mandailing Natal diprediksi bakal menjadi pembahasan lawak-lawak.

Pasalnya, jadwal yang ditetapkan pihak DPRD terlalu singkat, yakni antara tanggal 21 hingga 29 Desember 2017.

“Waktu sesingkat itu akan sulit bagi anggota DPRD mencerna dan menganalisa ratusan program pemerintah daerah yang dianggarkan di RAPBD,” sebut  Latif Lubis, pamerhati pemerintahan kepada Mandailing Online di Panyabungan, Rabu (20/12/2017).

Latif menyatakan, jika pembahasan RAPBD sesingkat itu maka rata-rata IQ anggota DPRD Madina sudah di atas IQ Albert Einstein seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20.

“Untuk membaca buku RAPBD yang super tebal itu saja sulit menuntaskannya seminggu, konon lagi harus melakukan analisa, kajian dan mencermati item per item semua poin-poin program di dalam buku RAPBD, apa cukup seminggu?,” kata Latif nada bertanya.

Oleh karena itu, menurutnya, jika pembahasan sesingkat itu  dipaksakan juga, maka diyakini pembahasan tak akan berkualitas alias lawak-lawak.

“Kita berharap anggota DPRD Madina tak main-main terhadap nasib Mandailing Natal,” katanya.

Rentang tanggal 21 hingga 29 atau hanya 9 hari itu pun tak sepenuhnya menguliti item per item isi buku RAPBD.

Hari pertama atau tanggal 21, agenda yang dijadwalkan hanya penyampaian nota pengantar dari bupati, itu pagi hari, lalu siang harinya dilanjutkan dengan agenda tanggapan fraksi.

Hari kedua tanggal 22, agendanya  jawaban bupati terhadap padangan fraksi, lalu pandangan umum fraksi, lalu penyerahan buku RAPBD.

Lalu masih di tanggal 22 itu hingga tanggal 23 agendanya rapat-rapat di tingkat komisi. “Ini bisa tak mungkin 2 hari, sebab tanggal 22 itu dimungkinkan anggota DPRD sudah lelah mengukuti agenda paripurna jawaban bupati dan pandangan fraksi. Jadi, kemunkinan efektifnya hanya satu hari di tanggal 23 itu,” ujar Latif.

Kemudian, tanggal 27 hingga 28 agenda rapat-rapat Badan Anggaran sekaligus agenda Singkronisasi Rapat dan Pembuatan Laporan Badan Anggaran.

Lalu pada tanggal 29 agenda paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD.

Berdasar jadwal itu, agenda pengkajian item-item program di buku RAPBD hanya sekitar  2 hingga 3 hari. “Itu artinya DPRD hanya membahas anggaran pembangunan Madina tahun 2018 selama 2 atau 3 hari saja. Apakah itu efektif? Mari bertanya pada rumput yang bergoyang,” kata Latif.

Peliput : Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengangguran di Indonesia 8,59 juta

    Pengangguran di Indonesia 8,59 juta

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KUPANG : Pengangguran di Indonesia mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja yang kini mencapai sekitar 116,5 juta orang, kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anton Doni Dihen. Menurut Anton, di Kupang, Rabu 8 Desember 2010, secara nasional jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 […]

  • Bupati Madina Santuni Yatim Piatu dan Jompo

    Bupati Madina Santuni Yatim Piatu dan Jompo

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      LINGGA BAYU (Mandailing Online) – Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menyantuni anak yatim dan jompo di Pasar Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kamis (15/10). Penyantunan ini menyelingi acara pengajian akbar peringatan Tahun Baru Hijiriah 1437 dihadiri seribuan masyarakat. Santunan diserahkan kepada 200 anak yatim dan piatu serta 11 otangtua jompo di kawasan Kecamatan Lingga […]

  • Gempa melanda Gunung Sitoli

    Gempa melanda Gunung Sitoli

    • calendar_month Senin, 29 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bandarlampung, (MO) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, telah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 5,6 Skala Richter, di tenggara Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Senin, pukul 09.22 WIB. Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi Lampung, Chrismanto, merincikan pusat gempa 5,6 SR itu berada pada lokasi dengan koordinat 0.86 derajat Lintang Utara (LU), dan 98.32 derajat Bujur […]

  • Pilkada DKI bisa jadi acuan Sumut

    Pilkada DKI bisa jadi acuan Sumut

    • calendar_month Minggu, 15 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Rabu (11/7) yang berlangsung aman, lancar dan tertib diparesiasi berbagai pihak. Salah satunya datang dari analis politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Ansor Siregar. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tergolong pilkada yang sukses di tanah air. Gugatan yang diajukan tentang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta […]

  • Mutasi Dadakan di Madina: Jabatan Bergerak, Arah Penguasa Berubah?

    Mutasi Dadakan di Madina: Jabatan Bergerak, Arah Penguasa Berubah?

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum Di Mandailing Natal, mutasi tidak lagi sekadar rotasi jabatan. Ia telah menjelma menjadi pola konsentrasi kendali — dan kini, bola panas itu tidak bisa lagi berhenti di meja eksekutif. Ia sudah mendarat di meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal. Dan kali ini, DPRD tidak punya ruang untuk bersikap abu-abu. […]

  • Seleksi Honorer K2, Diundur September

    • calendar_month Jumat, 24 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan bulan Juni/Juli 2013 diundur hingga bulan September 2013. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto mengemukakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Di samping itu, uji publik […]

expand_less