Minggu, 18 Okt 2026
light_mode

Soal Ibu Kota, Mendagri Takut Dimarahi Jokowi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 21 Jan 2013
  • print Cetak

JAKARTA, (MO)- Mendagri Gamawan Fauzi enggan menanggapi wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya, isu pemindahan ibu kota bukan menjadi kewenangan kementerian dalam negeri.

“Kalau bicara pemindahan ibu kota, biar Pak Presiden saja yang bicara, jangan saya,” katanya di sela-sela rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Senin, (21/1).
Menurutnya, kementerian hanya mengurus soal pemindahan ibu kota kabupaten dan provinsi. Untuk skala negara, ia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Ia pun mengaku tak pantas berbicara mengenai pemindahan ibu kota. “Nanti kalau bicara pemindahan ibu kota, saya bisa dimarahi Jokowi,” kata Gamawan sembari tertawa.

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju jika ibu kota dipindah ke wilayah lain. Namun hal itu dilakukan hanya jika bencana banjir di Jakarta sudah tidak bisa diatasi lagi.(Republika)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Sergai Terima 350 CPNS

    Pemkab Sergai Terima 350 CPNS

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menerima 350 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terdiri dari 130 tenaga guru, 95 tenaga kesehatan dan 125 tenaga teknis. Demikian Kepala BKD Pemkab Sergai Drs H Ahmad Zaki MAP melalui Plt.Kabag Humasy Sergai Drs Rachmad Karo-Karo kepada wartawan, Senin (15/11) di ruang kerjanya. Jumlah tenaga guru yang diterima meliputi guru […]

  • Isu Mutasi Merebak di Pemkab Madina

    Isu Mutasi Merebak di Pemkab Madina

    • calendar_month Selasa, 12 Jan 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam beberapa hari terakhir issu mutasi besar-besaran menjadi pembicaraan hangat dikalangan PNS Pemkab Mandailing Natal. Bahkan beberapa nama sudah diproyeksikan jatah menduduki jabatan eselon II, III dan IV. Perbincangan hangat di kalangan PNS itu menyebutkan bahwa nama-nama yang akan menduduki jabatan itu merupakan mereka aktif ikut dalam kunjungan kerja bupati di […]

  • Oknum Polisi Aniaya Karyawan Muka Disulut Rokok Rp50 Ribu Dirampas

    Oknum Polisi Aniaya Karyawan Muka Disulut Rokok Rp50 Ribu Dirampas

    • calendar_month Senin, 28 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BELAWAN, (MO) – Perbuatan oknum polisi Bripka Hotma Tua Samosir, benar-benar kelewatan. Niatnya melerai keributan sepasang kekasih malah berujung tindakan kekerasan terhadap Lambok Simbolon (24), warga Pasar VII, Desa Pematang Johar. Data dihimpun, setelah memukuli karyawan Growth Sumatra Industri (GSI) itu, Bripka Hotman Tua Samosir yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan, ini lalu menyulut wajah […]

  • Bupati Ambil Sumpah ASN Formasi Tahun 2018

    Bupati Ambil Sumpah ASN Formasi Tahun 2018

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) mengambil sumpah 170 ASN yang lulus seleksi tahun 2018 di gedung serbaguna Desa Parbangunan, Panyabungan. Pengambilan sumpah tersebut berdasarkan keputusan Bupati Madina nomor: 821.12/0250/K/2022 dan nomor: 821.14/0251/K/2022 tanggal 25 Febuari 2022. Dari 170 ASN yang lulus tersebut, 136 orang merupakan golongan III dan 34 orang golongan II. […]

  • 11 Ranperda dan Kemauan Politik

    11 Ranperda dan Kemauan Politik

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pihak Badan Legislasi (Baleg) DPRD Mandailing Natal (Madina) pertengahan Juli 2013 menyatakan sikap menunda pembahasan 11 Ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Alasan yang diusung terkait anggaran dana bagi kegiatan koordinasi atau kunjungan kerja ke Jakarta. Koordinasi atau kunjungan kerja yang dimaksud pihak Baleg DPRD Madina sangat krusial, karena memiliki keterkaitan dengan kebijakan departemen di Jakarta. […]

  • Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan fraksi yang disampaikan pada Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2022 melihat tampungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hanya diisi oleh satu pihak saja. Adanya pernyataan pemerintah yang tidak mengambil kesempatan untuk mengubah RKPD menimbulkan pertanyaan sensitivitas pemerintah terhadap […]

expand_less