LBH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menepis terima menerima uang sebesar Rp 300 juta dari capres Joko Widodo untuk menyerang capres Prabowo Subianto, seperti dituduhkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah. "Tuduhan yang disampaikan Fahri itu adalah fitnah dan tidak dilandasi fakta," tegas Direktur LBH Jakarta Feby Yonesta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, […]

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan PT PLN Wilayah 1 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah melakukan pembohongan publik terkait penyataan keduanya yang berjanji mengakhiri pemadaman listrik bergilir di Sumut. Hal itu yang membuat LBH Medan melayangkan somasi kepada kedua instansi tersebut.”Kita mencatat ada dua kali pernyataan yang […]

Medan, Sepanjang Tahun 2011 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima pengaduan sebanyak 269 kasus. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik (public interest cases), yang justru luput dari skema penyelenggaraan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum. “Sepanjang Tahun 2011, ketidakadilan terus menerus menjadi warna dominan hukum dan HAM di […]

Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan segera melaporkan kasus dugaan suap dalam penentuan kelulusan CPNS di 33 pemkab dan pemko se Sumatera Utara Tahun 2010 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Direktur LBH Medan Nuriono di Medan, Sabtu (01/01/2011). Dijelaskannya, kasus yang sama terjadi di Pemkab Padang Lawas pada Tahun 2009 lalu. Saat itu, […]

Medan, Memasuki hari ketiga pengaduan yang dibuka oleh LBH Medan tentang kecurangan proses seleksi dan pengumumam CPNS Pemko Medan, LBH kembali menerima pengaduan dua orang pelamar CPNS yang semula lulus diumumkan melalui website kemudian tidak lulus setelah diumumkan di media cetak. Kedua pelamar CPNS yang mengadu ke LBH Medan yakni Lenni Marlina Sirait dan Titin […]

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sejak Senin (25/10) lalu menetapkan Walikota Medan, Rahudman Harahap, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005 Rp1,5 miliar lebih. Namun, hingga kini prosesnya masih terkesan lamban. Pasalnya, sudah 13 hari ditetapkan menjadi tersangka, Kejatisu baru memeriksa 6 orang saksi. […]