Minggu, 8 Nov 2026
light_mode

2011, LBH Medan Terima 269 Pengaduan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 2 Jan 2012
  • print Cetak

Medan, Sepanjang Tahun 2011 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima pengaduan sebanyak 269 kasus. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik (public interest cases), yang justru luput dari skema penyelenggaraan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum.

“Sepanjang Tahun 2011, ketidakadilan terus menerus menjadi warna dominan hukum dan HAM di Sumatera Utara. LBH Medan mencatat tahun ini kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya di beberapa sektor meningkat dan di bagian lain relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pengaduan dalam kasus sipil dan politik, yang mendapatkan pengaduan terbanyak adalah dalam hal hak atas peradilan yang jujur sebesar 32 kasus dan 200 orang pencari keadilan,” ujar Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis di Medan, Jumat (30/12/2011).

Hal ini sangatlah menggambarkan bahwa sebagian besar peradilan di Indonesia saat ini sangat berdekatan dengan korupsi kolusi dan nepotisme, aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsi semestinya yang bermuara pada lambannya proses penyelesaian perkara bahkan banyak pula dilakukannya kriminalisasi pada masyarakat sipil. Hal ini juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat sipil pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dilanjutkannya, sedangkan untuk kasus hak sipil dan politik berjumlah 15 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebesar 70 orang dan kasus pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial dan budaya sebanyak 10 kasus, serta pengaduan paling terbanyak terjadi pada kasus hak atas pengadilan yang jujur. Selanjutnya terbanyak kedua adalah kasus hak perlindungan dari kesewenangan hukum kriminal.

Begitu juga pada 2011, Lembaga Bantuan Hukum Medan telah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, dengan rincian, perkara pidana sebanyak 113 kasus, yaitu konsultasi sebanyak 73 kasus, hingga tingkat pengadilan sebanyak 40 kasus.

Untuk perkara perdata sebanyak 153 kasus, yaitu konsultasi sebanyak 132 kasus, dalam tingkat surat menyurat (mediasi) sebanyak 19 kasus, dan Pengadilan TUN sebanyak 2 kasus.

Pada 2011, LBH Medan juga menemukan adanya pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil politik, diantaranya kasus penerimaan CPNS Pemko Medan Tahun 2010, yang sarat dengan dugaan manipulasi data kelulusan para peserta, yang berakibat pada diajukannya gugatan citizen law suite oleh LBH Medan, pada bulan Januari 2011.

Melihat hal tersebut, Muslim Muis mengatakan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemenuhan, perlindungan, penghormatan serta penghargaan terhadap HAM, khususnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Untuk itu Lembaga Bantuan Hukum Medan meminta Pemerintah untuk menerapkan secara konsisten dan sungguh sungguh untuk memenuhi dan memproteksi Hak Asasi rakyatnya serta memberi perlindungan terhadap Pembela HAM (human rights defender), serta mendesak Pemerintah Sumatera Utara untuk sesegera mungkin menerbitkan Rancangan Peraturan Derah Yang Pro rakyat, diantaranya Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak-hak masyarakat miskin atas jaminan Bantuan hukum. (BS-021.beritasumut)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peta Provinsi Sumteng Harus Dirumus Ulang

    Peta Provinsi Sumteng Harus Dirumus Ulang

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA (Mandaiing Online) : Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara nampaknya harus memperhatikan kembali luas wilayah dan jumlah penduduk untuk mencapai syarat minimal. Hal itu diketahui dari hasil pertemuan antara anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dapil Sumut 7 dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Anggota DPRD Sumut, H. Fakhrizal Efendi Nasution,SH kepada Mandailing […]

  • Oknum Guru SMPN 4 Siantar Dituding Jual Lembaran Ujian

    Oknum Guru SMPN 4 Siantar Dituding Jual Lembaran Ujian

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PEMATANGSIANTAR : Orang tua siswa/i di SMP Negeri 4Kota Pematangsiantar merasa resah adanya tindakan salah seorang oknum guru yang menjual lembaran ujian. Uniknya lembaran soal itu bidang study seni budaya itu dijual oknum guru berinisial ESN pada seluruh siswa/i kelas 2. Menurut salah seorang orang tua siswa, yang tidak bersedia disebut namanya, mengatakan, tindakan guru […]

  • Proyek Panas Bumi Tidak Akan Habiskan Air Masyarakat

    Proyek Panas Bumi Tidak Akan Habiskan Air Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 14 Jan 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Pengeboran dan keseluruhan rangkaian kegiatan proyek Panas Bumi yang dikerjakan oleh PT. SMGP tidak akan menghabiskan air permukaan, yang biasa digunakan masyarakat. Demikian disampaikan tokoh masyarakat Madina yang juga mantan anggota DPRD Madina, Ir. Ali Mutiara Rangkuti dalam keterangan pers, Kamis (14/1) sebagai bantahan terkait banyaknya isu yang muncul tentang habisnya […]

  • Pasar Beras Murah di Pasar Jonjong Diserbu Warga

    Pasar Beras Murah di Pasar Jonjong Diserbu Warga

    • calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Ratusan warga pagi ini Jum’at 01/9/2023 kembali serbu pasar murah beras yang di gelar Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal ( Madina ) di Pasar Jonjong. Agar warga ke bagian, pihak panitia terpaksa mengurangi jatah. Sebelumnya 4 sak pembelian terbanyak, sekarang di jatah hanya 2 sak saja. Ada 7 ton beras […]

  • Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data Relevan

    Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data Relevan

    • calendar_month Kamis, 23 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Untuk mencapai “Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermanfaat” sebagai visi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di bawah kepemimpinan H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution kebijakan publik yang diambil harus berdasarkan data yang relevan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi […]

  • Shooting di Tapsel, Dimas Anggara Perani Lafran Pane di Film “Demi Waktu”

    Shooting di Tapsel, Dimas Anggara Perani Lafran Pane di Film “Demi Waktu”

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      TAPSEL (Mandailing Online) – Aktor Dimas Anggara didaulat memerankan sosok pendiri HMI di film “Demi Waktu”. Film “Demi Waktu” memulai shooting perdana di Desa Pangurabaan, Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumut, Rabu (9/10), kampung kelahiran Prof. Lafran Pane. Film yang skenarionya ditulis oleh Jujur Prananto ini digarap oleh sutradara film “Habibie Ainun”, Faozan Rizal ini menceritakan […]

expand_less