Pemkab Madina Diminta Serius Gali PAD
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Selasa, 22 Jan 2013
- print Cetak
Panyabungan, (MO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal diminta untuk lebih maksimal dan serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi Perjuangan Repormasi DPRD Madina, Binsar Nasution Amd kepada wartawan kemarin di Panyabungan terkait dengan ditetapkan PAD untuk Tahun 2013 sebesar Rp 45 miliar.
Padahal, kata Binsar jika saja pemerintah mau bekerja keras, PAD tahun ini bisa ditetapkan sekitar Rp 60 miliar, mengingat dari berbagai potensi yang ada.
“Kalau kita cermati dari perjalanan pemerintahan ini sejak dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan komponen PAD kita dalam APBD sangatlah rendah. Kita baru mampu menetapkan PAD untuk Tahun 2012 sebesar Rp 40 miliar dengan realisasi rata – rata akhir tahun hanya 20%, walaupun secara keseluruhan tertutupi oleh pendapatan di Dinas Keuangan Daerah,” katanya.
Binsar mengatakan ada beberapa sumber PAD yang bisa dimaksimalkan seperti sumber pendapatan izin mendirikan bangunan (IMB), Galian C, Pertambangan, Retribusi Pasar, Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB. “Bila kita melakukan perhitungan potensi yang cermat antara pemerintah dan DPRD maka perlu kita mintakan pihak ke tiga atau konsultan independen dalam penghitungan dan penetapan terget optimal PAD dari potensi yang tersedia,” ujarnya.
Secara riil di lapangan, kata Binsar, harga jual tanah mengalami peningktan secara drastis dari sebelum kabupaten ini terbentuk. Dicontohkan, harga jual tanah di Kecamatan Panyabungan meningkat hingga mencapai 500%. Hal ini bisa dilihat tanah sepanjang jalan Lintas Sumatra dari Desa Gunungtua sampai perkantoran Bupati Madina.
“Saat kita masih tergabung dengan Tapanuli Selatan harga tanah hanya berkisar Rp 5.000 /meter, dan saat ini harga di jalan yang sama sudah ada mencapai Rp 2.500.000 /meter dan paling rendah pada posisi Rp 150.000 /meter. Akan tetapi PBB yang dibebankan masih pada nilai harga tanah Rp 5.000/meter,” jelasnya.(M.Bisnis)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
