Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Sumut masih defisit listrik

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 19 Des 2013
  • print Cetak

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan, percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Sumut harus dilakukan sesegera mungkin. Hal itu seiring dengan tingginya pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumut pada tahun-tahun mendatang.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan, di 2014 mendatang kebutuhan listrik di Sumut setidaknya akan mencapai 1.750 mw. Meningkat sekitar 150 mwdibandingkan kebutuhan listrik saat ini.

Pertumbuhan itu seiring dengan pembangunan yang akan dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2014, yang diharapkan kembali dapat lebih baik dari rata-rata nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi kita tahun depan tetap di atas rata-rata nasional, antara 6,2 persen hingga 6,5 persen. Pertumbuhan listrik itu biasanya linier dengan pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, bahkan pertumbuhannya bisa 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau kebutuhan listrik kita tahun ini 1.600 mw, artinya tahun depan meningkat 9 persen, menjadi sekira 1.750 mw,” ujarnya saat membuka dialog Outlook Perekonomian Sumut 2014 di Hotel JW Marriot, Medan, hari ini.

Erry juga mengatakan, dalam kondisi saat ini, diperkirakan target produksi listrik sebesar itu baru dapat dipenuhi dalam kurun waktu tiga tahun. Hal itu dikarenakan masih sulitnya melakukan pembangunan infrastruktur listrik, akibat terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan.

“Kalau potensi energinya besar. Khususnya energi baru terbarukan seperti air dan panas bumi. Tapi seperti yang selama ini kita tahu, pembangunan infrastrukturnya masih sulit karena sebagian besar berada di kawasan hutan,” kata dia.

“Sementara untuk izin pinjam pakai kawasan hutannya ke pemerintah pusat, perlu proses yang agak panjang. Makanya dalam upaya mempercepat proses pemenuhan kebutuhan listrik itu, kita sudah berulang kali memohon kepada pemerintah. Jangan sampailah persoalan perijinan antar pemerintah, justeru menghambat perekonomian di daerah,” ucap dia.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo mengatakan, pertumbuhan ekonomi daerah ini tahun 2014 bisa di atas enam persen kalau infrastruktur seperti gas dan listrik memadai.

“Sumber daya alam masih sangat potensial. Apalagi sektor jasa semakin meningkat,” katanya.

Menurut dia, kalau permasalahan di sektor industri Sumut yakni krisis gas dan listrik dapat diatasi, maka pertumbuhan ekonomi bisa naik lebih besar dari 6-6,4 persen yang diprediksi untuk tahun 2014.(wasp)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembangunan Daerah Lemah Akibat Ego Sektoral

    Pembangunan Daerah Lemah Akibat Ego Sektoral

    • calendar_month Sabtu, 25 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ego sektoral menjadi salah satu faktor rendahnya grafik pembangunan di daerah. Gambaran ego sektoral yang dimaksud adalah tidak adanya sinergitas antara para tokoh daerah, baik yang ada di kabupaten, di provinsi dan di pusat. “Maka tadi kita minta kepada bupati dan wakil bupati agar ego sektoral itu dibuang,” ujar anggota DPRD […]

  • Tak Ada Traffic Light, Jalan Alternatif Lingkar Timur Rawan Laka Lantas

    Tak Ada Traffic Light, Jalan Alternatif Lingkar Timur Rawan Laka Lantas

    • calendar_month Jumat, 11 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA; Jalan alternatif lingkar timur di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal rawan laka lantas. Soalnya, sepanjang jalan itu tidak satupun kelihatan traffic light, sebagai pengatur lalu lintas. Pantauan METRO, di sepanjang jalan sekitar 15 kilometer tersebut terlihat ada beberapa simpang empat. Di simpang tersebut juga termasuk lokasi ramai pengendara dan terletak di pemukiman masyarakat. Di […]

  • Pengelolaan Panas Bumi Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

    Pengelolaan Panas Bumi Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Direktur Panas Bumi Dirjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Tisnaldi menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai Pasal 84 huruf b (Ketentuan Peralihan) Undang – Undang […]

  • Komjak RI Balas Laporan FMPM Terkait Penanganan Dugaan Korupsi Stunting Madina

    Komjak RI Balas Laporan FMPM Terkait Penanganan Dugaan Korupsi Stunting Madina

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online): Forum Mahasiswa Pemikir Madina (FMPM) yang selama ini terus kritis menyuarakan terkait dugaan korupsi dana Stunting Madina 2022-2023, akhirnya menerima surat balasan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KOMJAK RI) dari Jakarta, Senin (23/06/2025). Surat KOMJAK RI dengan nomor R-138/KK/6/2025 tertanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani Ketua KOMJAK RI, Prof DR Swadi, […]

  • Tinjau ulang Izin IPK & Prinsip AN

    Tinjau ulang Izin IPK & Prinsip AN

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diminta agar meninjau kembali atas izin IPK dan izin perinsip atas nama AN yang berlokasi di Kecamatan Ranto Baek. Karena ini, diduga penyebab terjadinya banjir bandang yang melanda 4 desa di kecamatan baru-baru ini. “Kita minta kepada Pj.Bupati Madina Aspan Sopian agar meninjau kembali izin IPK dan izin […]

  • Pelayanan Dinilai Pilih Kasih, Notaris Demo BPN Madina

    Pelayanan Dinilai Pilih Kasih, Notaris Demo BPN Madina

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Madina di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting, Rabu (11/05/2011). Para PPAT (Notaris) mengecam pelayanan BPN Madina yang dinilai pilih kasih. Fitrisna Borotan, salah seorang notaris yang merasa keberatan atas kinerja BPN mengatakan, kedatangan mereka karena merasa tidak senang […]

expand_less