Dinas Kelautan & Kependudukan Disorot
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 9 Des 2010
- print Cetak
Panyabungan, Pasca pengesahan 14 perda yang sebagian mengatur tentang susunan organisasi tata laksana pemerintahan, Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara dimungkinkan melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Madina sebelum pengajuan RAPBD 2011.
Mutasi ini merupakan lanjutan reformasi birokrasi yang digulirkan Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara. Bupati diharapkan tetap berpegang teguh pada penilaian terhadap sisi kredibilitas, kapasitas dan basic akademik dari calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural.
Demikian dikatakan Ketua LSM Gerhana Suhandi Lubis dan Direktur Eksekutif LSM Topan RI Madina Sam An Hasibuan kepada waratawan di Panyabungan, Kamis (02/12/2010).
Dikatakan, Bupati diharapkan melihat dan memperhatikan keberhasilan atau keberhasilan dinas-dinas sebelum memutuskan untuk memutasi kepala dinasnya. Dinas yang dianggap berhasil dipertahankan kepala dinasnya. Namun, jika programnya tak memuaskan, diganti saja.
Dicontohkan, Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini perlu dievaluasi kinerja dan programnya, termasuk Dinas Kependudukan dan KB. Di Dinas Perikanan dan Kelautan sejauh ini banyak diduga program yang tak jelas sehingga dianggap memubazirkan uang negara.
“Hingga kini perikanan darat dan perikanan laut di Madina belum mampu memenuhi kebutuhan ikan konsumsi bagi rakyat di Madina. Justru masih dikuasai hasil petani dari luar daerah,” kata Suhandi.
Padahal anggaran sudah puluhan bahkan ratusan milyaran rupiah diposkan di Dinas Perikanan dan Kelautan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. “Tidak jelas terlihat adanya peningkatan signifikan di sektor perikanan ini,” lanjutnya.
Bahkan banyak fisik-fisik Balai Banih Ikan (BBI) yang terlantar dan tak terurus yang menyebabkan keprihatinan. Ironisnya, BBI di Saba Jambu dijadikan lokasi judi yang dibuktikan dengan adanya penangkapan beberapa waktu lalu.
“Kita juga melihat bangunan TPI di Tabuyung tak berfungsi, termasuk jutga TPI di Batahan yang tak berfungsi meski pembangunannya Tahun 2007 lalu. Ini mengindikasikan perencanaan dan program ini menjadi tanda tanya,” ujarnya.
Yang parah, program pengadaan 5 unit kapal penangkap ikan masih ditangani pihak pihak kejaksaan karena terindikasi anggaran biayanya dimarkup.
Sementara itu, di Dinas Kependudukan dan KB juga masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang program keluarga berencana yang terdengar tak jelas. Beberapa waktu lalu, dinas ini akan didemo para pengunjuk rasa, namun batal. (BS-026)
Sumber : Beritasumut
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
