Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Tunjangan Guru Diduga Dikorup

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
  • print Cetak


Tapsel, Walau akhir Tahun Anggaran 2010 hanya tinggal beberapa hari lagi, namun tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 belum direalisasikan pencairannya kepada yang berhak oleh pemerintah daerah setempat.

Akibatnya tidak sedikit kalangan guru merasa resah dan diperkirakan telah mencapai titik puncak kesabaran karena dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut sudah “mangkal” di kas umum daerah sejak Juni 2010.

Walau begitu, hingga saat ini belum ada aksi prontal dari kalangan guru yang merasa dirugikan oleh pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tetapi terkait dana yang belum dicairkan itu telah menjadi perbincangan hangat dikalangan guru.

“Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD itu tidak mempengaruhi struktur PAD maupun DAU karena dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena itu sangat mengherankan jika dana tersebut hingga saat ini belum direalisasikan kepada yang berhak,” ujar salah seorang guru PNSD di Kecamatan Angkola Timur yang meminta tidak bersedia ditulis namanya dalam pemberitaan kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (29/12/2010).

Dikatakannya, sejumlah perwakilan guru telah menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD beberapa waktu yang lalu yang secara resmi diterima Ketua Komisi IV Paruhum Siregar, namun sayangnya hasilnya juga tidak ada realisasinya.

Menjawab wartawan, ia mengaku pesimis jika permasalahan ini disampaikan kepada bupati. “Kami khawatir hasilnya sama saja tanpa realisasi, yang pasti kami sudah merasa dirugikan dan menimbulkan asumsi negatif karena hampir enam bulan dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan tersebut sudah berada di Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, sesuai data yang diperoleh wartawan, terkait tunjangan profesi guru diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.07/2010 dengan alokasi untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 3,67 miliar yang diberikan kepada guru bersertifikasi dengan besaran 1 kali gaji pokok PNS.

Sedangkan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan ke Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 8,65 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2010 yang diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp 250.000 per orang per bulan. (BS-029)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rusuh Torgamba, Bisul Lama yang Meledak

    Rusuh Torgamba, Bisul Lama yang Meledak

    • calendar_month Kamis, 2 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    RANTAUPRAPAT : Perseteruan antara warga Desa Sei Meranti, kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara dengan pihak PT SBI sudah berlangsung lama. Bahkan, catatan yang ada pada wartawan, warga setempat juga pernah ditangkap tim Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC). Aksi itu digelar sekaitan dugaan terjadinya perambahan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan Desa Bagan […]

  • Dahlan Terjun Langsung Bersihkan Parit

    Dahlan Terjun Langsung Bersihkan Parit

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution turun langsung membersihkan parit di jalan lintas Sumatera, tepatnya depan SPBU Pasar Baru, Panyabungan, Jumat (13/1). Parit tersebut sering menjadi sumber banjir. Keikutsertaan Wabub dalam pembersihan parit jalan mendapat tanggapan dari pemakai jalan yang sering melihat di lokasi itu memang langganan banjir akibat tersumbat.(medanbisnis)

  • Saparuddin-Miswaruddin Hadiri Kegiatan di Ponpes

    Saparuddin-Miswaruddin Hadiri Kegiatan di Ponpes

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Pasangan calon bupati/wakil bupati Madina Saparuddin Haji-Miswaruddin Daulay foto bersama dengan para santri Pondok Pesantren Darul Hadist Huta Baringin Kecamatan Siabu, Senin (26/10). Pasangan kandidat ini menhadiri undangan kegiatan penutupan perlombaan antar pelajar ponpes Darul Hadist dalam rangka penyambutan tahun baru Hijriah. Foto         : Sapaima Saparuddin Miswaruddin/Azanul Akbar Panjaitan Sumber   : KORANBOGOR.COM

  • Tanpa Mahar, NasDem Madina Buka Pendaftaran Balon Bupati

    Tanpa Mahar, NasDem Madina Buka Pendaftaran Balon Bupati

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPD Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut akan membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati/wakil bupati dalam rangka Pilkada 2024. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 hingga 7 Mei 2024, tanpa membebankan mahar. Kegiatan pendaftaran dipusatkan di Sekretariat DPD Partai NasDem Madina, Jl. Willem Iskander, Dalan Lidang, Panyabungan. Sekretaris Partai NasDem […]

  • Warga Pertanyakan Lampu Jalinsum Siabu

    • calendar_month Jumat, 24 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga mengeluhkan lampu jalan di Jalan Lintas Sumatera titik pusat kota Kecamatan Siabu, Mandailing Natal (Madina) yang sudah lama tak menyala. Kondisi yang gelap itu menyebabkan seringnya kenderaan menabrak pulau jalan di malam hari. Bahkan baru-baru ini satu tiang lampu jalan tumbang akibat tertabrak mobil. “Pengendara juga sudah sering kami dengar […]

  • Abyadi Siregar : PPPK Madina Yang Merasa Dirugikan Lapor Ke Ombudsman RI

    Abyadi Siregar : PPPK Madina Yang Merasa Dirugikan Lapor Ke Ombudsman RI

    • calendar_month Selasa, 26 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Medan- ( Mandailing Online ): Pemkab Mandailing Natal (Madina) diminta memberi penjelasan berbasis regulatif terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprotes ratusan peserta. Permintaan itu disampaikan Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayanan Publik–sebuah NGO konsultan dan pengawas pelayanan publik–menanggapi wartawan, Selasa (26/12/2023). “Pemkab Madina harus bisa menjelaskan secara […]

expand_less