Sabtu, 6 Jun 2026
light_mode

Bupati Madina Diperiksa Kejatisu

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 14 Okt 2019
  • print Cetak

 

Bupati Madina usai diperiksa di Kejatisu

MEDAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Senin (14/10/2019).

Sebelumnya, saksi dalam kasus pembangunan TRB dan TSSS ini sempat tiga kali tak memenuhi panggilan jaksa.

Dahlan tiba di Kejatisu di Jalan AH. Nasution, Medan, sekitar pukul 10.00. Ia mengenakan kemeja lengan pendek putih, celana hitam dan sepatu pantofel hitam

Ketika memasuki ruang Kejatisu, Dahlan tampak didampingi sejumlah pria. Kedatangan orang nomor satu di Madina itu untuk memenuhi panggilan jaksa terkait dugaan korupsi  pembangunan TRB (Taman Raja Batu) dan TSSS (Tapian Siri-Siri Syariah)

“Biasalah, dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Sumanggar Siagian, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu.

Berdasarkan pantauan wartawan, Dahlan dimintai keterangan hingga sekitar pukul 15.00. Pemeriksaan sempat terhenti saat istirahat makan siang.

Saat keluar dari ruang Kejatisu, Dahlan tak menjawab pertanyaan sejumlah pekerja pers yang menunggunya di lobi belakang gedung. Dia dan para pendampingnya berlalu menuju mobil Avanza putih yang sudah menunggu di areal parkir.

“Tanya langsung sama penyidik saja ya,” kata seorang lelaki yang “mengawal” bupati sembari menghalangi awak media yang akan mengajukan pertanyaan terhadap Dahlan.

Sumanggar tidak merinci keterlibatan Dahlan dalam proyek yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut. Ia menyebut masih menunggu kesimpulan penyidik.

“Ya dulu dia (Dahlan Hasan) yang nyuruh pembangunannya itu. Tapi sekarang masih sebagai saksi,” kata Irwan Sinuraya,  asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatis.

Terkait kemungkinan status Dahlan dinaikkan jadi tersangka,  menurut Irwan hal tersebut tergantung tim penyidik.

“Semua tergantung hasil penyidikan, kalau Aspidsus tidak punya hak untuk menentukan itu. Tergantung hasil pemeriksaan. Nanti hasil penyidikan gimana tergantung bagaimana usul tim penyidik baru kita ekspos pertimbangannya apa, baru ditindak lanjuti. Kita tidak bisa sewenang-wenang langsung,” ujarnya.

Sumber : Beritahuta

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peran Strategis Kadin Madina Mendukung Upaya Pemkab Dalam Percepatan Pembangunan Madina

    Peran Strategis Kadin Madina Mendukung Upaya Pemkab Dalam Percepatan Pembangunan Madina

    • calendar_month Senin, 2 Apr 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Upaya percepatan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal tak melulu disandarkan pada pundak pemerintah daerah. Diperlukan dukungan dan peran serta keterlibatan dari berbagai kalangan. Peran masyarakat sangat urgen karena masing-masing elemen memiliki kemampuan khusus di bidangnya. Sehingga peranan khusus itu akan memberikan daya dukung yang kuat dalam memberhasilkan program-program yang dirancang pemerintah daerah. Peranan Kamar Dagang […]

  • Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen “LGBT itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang.” Kalimat ini menjadi viral di sosial media yang kemudian menjadi perbincangan banyak pihak. Kalimat tersebut tentu saja mengejutkan rakyat Indonesia. Karena belum ada tokoh manapun yang notabene Muslim berani secara gamblang memberikan pernyataan demikian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang Menteri, professor yang […]

  • DPRD Madina Fokuskan Pembebasan Warga Batahan I dari Tahanan Polisi

    DPRD Madina Fokuskan Pembebasan Warga Batahan I dari Tahanan Polisi

    • calendar_month Rabu, 30 Mar 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Madina saat ini memprioritaskan mengeluakan 13 warga Batahan I dari tahanan polisi. Itu dikatakan Ketua DPRD (Mandailing Natal ) Madina, Hj. Leli Hartati menjawab wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang dihadiri warga Batahan I Kecamatan Batahan, Rabu (30/3/2016). Mengenai nasib rekomendasi Pansus DPRD Madina tentang pencabutan […]

  • Tol Trans Sumatera Diserbu Pemudik, Kendaraan Melonjak 50%

    Tol Trans Sumatera Diserbu Pemudik, Kendaraan Melonjak 50%

    • calendar_month Jumat, 29 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Tol Trans Sumatera Diserbu Pemudik, Kendaraan Melonjak 50% JAKARTA (Mandailing Online) – Sejak 5 hari jelang lebaran, PT Hutama Karya (Persero) mencatat lebih dari 8 ribu kendaraan dari Jawa memadati Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Angka ini merupakan jumlah kendaraan yang masuk ke JTTS via GT Bakauheni Selatan per Rabu (27/4) malam. Total lalin […]

  • KEBUDAYAAN MANDAILING (Bagian I)

    KEBUDAYAAN MANDAILING (Bagian I)

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

        Oleh : ASKOLANI NASUTION     PENGANTAR Harus diakui, amat sedikit referensi tentang kebudayaan Mandailing secara utuh. Beberapa sumber antropologi yang ada selama ini lebih menekankan Mandailing dari pendekatan ilmuan Barat yang memposisikan kebudayaan Mandailing sebagai sub kebudayaan Batak. Antropolog Kuntjoroningrat misalnya masih juga menyebut Mandailing dalam pendekatan orientalis seperti itu. Juga artikel-artikel […]

  • 8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

    8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Delapan dari sepuluh fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam rapat di DPRD Sumut di Medan, Senin, 22 Agustus 2011 delapan fraksi yang menyetujui interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra Bintang Reformasi, PPP, PAN, PDS, dan PPRN. […]

expand_less