Pilkada Madina, Narkoba & Desa Sangat Tertinggal

Oleh : Effan Zulfiqar Harahap
Staf pengajar FISIP dan Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dinamika Pilkada Mandailing Natal (Madina) sepertinya akan lebih kompetitif  dibandingkan Pilkada Tapsel. Kenapa Pilkada Madina lebih menarik?  Karena bakal terjadinya pertarungan sengit antara tiga pasangan calon (paslon). Ketiganya punya kekuatan berimbang jika disandingkan head to head. Sangat kontras dengan Pilkada Tapsel, dimana kekuatan antara dua paslon tak seimbang.

Tiga paslon yang berimbang kekuatannya, tentu tingkat rivalitas juga ketat dan menarik. Strategi dan kemampuan mendayagunakan sumber daya, baik popularitas/elektabilitas, dukungan parpol, massa, jaringan dan dukungan dana, sangat penting artinya. Hanya paslon yang punya strategi mumpuni dan efektif mendayagunakan sumber daya berpeluang untuk menang. Yang tidak mampu  akan tersingkir.

Seperti diketahui H.M. Ja’far Suhairi Nasution adalah mantan Wakil Bupati yang maju sebagai calon bupati menggandeng wakilnya, Atika Azmi Utammi Nasution. Paslon yang punya brand SUKA ini bernomor urut 1, diusung tiga parpol, PKB, PKS dan Hanura. Cukup menarik, HM Ja’far Suhairi Nasution mengincar kursi orang nomor satu di Madina meskipun harus berhadapan dengan  H. Dahlan Hasan Nasution sang petahana.

H.M. Ja’far Suhairi Nasution memilih calon wakilnya perempuan milineal lulusan Australia yang lahir di Kotanopan 1993. Atika menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Of News Wales, Sydney, Australia.   Pertanyaan apakah Atika bisa menjadi vote getter untuk menarik kaum perempuan yang jumlahnya mayoritas? Bila popularitas Atika mampu menghipnotis kaum perempuan dan kalangan milineal di Madina, tentu peluang SUKA menang makin terbuka lebar.

Paslon nomor urut 2,  Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin Parinduri didukung tujuh parpol, Golkar, PPP, PKPI, Nasdem, PDIP, Beringin Karya dan Perindo. H. Dahlan Nasution merupakan bupati petahana yang kali ini mengandeng Ketua DPD Partai Golkar, H. Aswin Parinduri.

Apakah Drs. H. Dahlan Hasan Nasution sebagai petahana dengan wakilnya H. Aswin Parinduri akan muncul sebagai pemenang? Peluang itu tetap besar, tapi bisa berubah dengan cepat. Tergantung pada strategi dan kemampuan mendayagunakan sumber daya selaku petahana, yang sudah punya modal popularitas/elektabilitas. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai garansi kemenangan.

Adapun paslon nomor urut 3, H.M. Sofwat Nasution-Ir. Zubeir Lubis. Paslon ini diusung  tiga parpol, PAN, Demokrat dan Gerindra. H.M. Sofwat Nasution adalah pensiunan jenderal TNI bintang satu. Wakilnya Zubeir Lubis, kerap dipanggil mamak “Beir”, adalah politisi karatan PKB yang sudah tiga priode menjadi anggota legislatif. Meskipun Zubeir Lubis pemilik Hotel Rindang politisi PKB. Ia tidak mendapatkan dukungan parpol yang dimotori Gus Dur itu. Sebaliknya PKB memberikan dukungan pada paslon nomor urut 1.

Ketiga paslon ini sudah cukup lama bersentuhan dengan birokrasi di Kabupaten Mandina. Mungkin hanya H.M. Sofwat Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution yang tidak pernah bersentuhan dengan birokrasi secara langsung. Artinya ketiga paslon punya massa pendukung di kalangan birokrasi. Ketiga paslon sangat familiar di hampir semua lapisan masyarakat. Artinya ketiga paslon punya dukungan massa yang merata di Madina.

Siapapun yang menang, paslon terpilih sudah harus berhadapan berbagai permasalahan kompleks dan menuntut penanganan fokus, tepat dan cepat.  Masalah yang tak tuntas sampai hari ini diantaranya buruknya infrastruktur (jalan/jembatan), banyaknya desa kategori sangat tertinggal dan tertinggal (terisolasi). Kerusakan lingkungan yang sistematik dan masif akibat perambahan hutan/illegal loging dan tambang-tambang liar.

Yang menyesakkan dada, makin maraknya peredaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial, kontras dengan semboyan “Madina yang Madani”. Kini Madina masyhur sebagai daerah “produsen” ganja di Sumut. Berhektar ladang ganja dengan hasil berton sudah dimusnakan, tapi masih tetap muncul landang ganja baru di tempat yang sama di  Tor Sihite. Berita tentang ganja, penangkapan pengedar dan pemakai narkoba di Madina sudah hal lumrah menghiasi berita media massa lokal dan nasional.

Kepala Lapas kelas IIB Panyabungan, Indra Kasuma pernah mengatakan kepada MohgaNews (Selasa, 7 Juli 2020), sebanyak 397 orang penghuninya terlibat kasus narkotika, psikotropika, dan narkoba. Ganja yang paling banyak dikonsumsi. Artinya, ganja yang dikonsumsi, bukan datang dari luar wilayah Madina. Apa yang terjadi di Lapas gambaran nyata maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena sosial ini juga bukti merajalelanya “mafia”  ganja di Madina.

Soal buruknya infrastruktur sudah menjadi permasalahan klasik dan cerita lama. Meskipun  Indonesia sudah 75 tahun merdeka dan pilkada di Madina sudah 4 putaran. Masalah ini hanya dijadikan sebagai bahan “jualan” kampaye. Dan masyarakat di kawasan Sulang Aling,  Desa Ranto Panjang, Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapundung II dan Desa Hutaimbaru, Kecamatan Muara Batanggadis paling menderita. Mereka sudah kerap mendapat janji sorga soal pembangunan infrastruktur dari paslon menjelang pilkada.

Sampai hari ini masyarakat masih harus berjibaku selama lima jam naik robin (perahu bermesin) melawati Sungai Batanggadis dan Parlampungan untuk sampai di Singkuang ibukota kecamatan. Ironisnya, semua desa yang disebutkan tergolang desa sangat tertinggal. Kemiskinan infrastruktur jelas berbading lurus dengan kemiskinan masyarakat. Keterbatasan akses keluar masuk jelas berdampak terhadap pengembangan sosial ekonomi/usaha masyarakat.

Kondisi infrastruktur yang buruk di wilayah Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Desa Silogun di Kecamatan Pakantan sudah menahun. Lima tahun sudah berlalu sejak Pilkada 2015, ternyata yang pernah berjanji lupa merealisasikannya. Pertanyaannya, apakah jualan soal buruknya infrastruktur dalam kampanye di Pilkada 2020 masih muncul? Hendaknya masyarakat makin cerdas, bisa membedakan mana paslon yang hanya berjanji palsu dan mana yang amanah.

Ironisnya, di desa sangat tertinggal dan tertinggal yang miskin infrastruktur masih ada  kaum miskin. Tercatat jumlah kaum miskin Maret 2019 masih ada sebanyak 40.64 ribu orang di Kabupaten Madina. Mayoritas mereka berdiam di desa-desa sangat tertinggal. Tentu jumlanya bertambah dengan terjadinya pandemi Covid 19. Sebagian dari mereka mengalami kemiskina struktural karena minimnya akses infrastruktur dan tidak adanya peluang berusaha karena keterisolasian tempat tinggal mereka.

Dari 27 kelurahan dan 377 desa di 23 kecamatan, ada 97 desa tergolong sangat tertinggal dan sisanya tertinggal. Kecamatan-kecamatan yang ada desa sangat tertinggal, Panyabungan Selatan, Panyabungan Timur, Huta Bargot,  Muara Batang Gadis, Batahan, Sinunukan, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Pakantan, dan Kotanopan. Dimana Indeks Desa Membagun (IDM) sangat rendah, diukur dari rendahnya indikator dimensi: kesehatan, pendidikan, permukiman, keragaman produksi, perdagangan, kualitas lingkungan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Mayoritas desa sangat tertinggal ada di Pantai Barat Madina. Padahal wilayah ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Justru tidak mendapatkan distribusi hasil pembangunan memadai padahal kontribusinya terhadap PAD cukup besar. Meskipun ada ribuan hektar lahan perkebunan sawit tak ada jaminan memberikan mamfaat bagi masyarakat. Bahkan lahan sawit kerap menjadi sumber konflik dan penyebab kerusakan lingkungan. Sepertinya wilayah ini luput dari agenda tiga paslon. Wilayah yang kaya tapi buruk infrastruktur. Dan bukan menjadi skala prioritas dalam visi misi paslon Pantai Barat Madina. Masyarakat seharusnya hanya memilih paslon yang punya komitmen jelas untuk membangun Pantai Barat Madina.

Akhir kata, sejatinya masyarakat Kabupaten Madina bisa menjadi pemilih cerdas dan selektif pada 9 Desember ini. Tidak memilih paslon yang tidak punya visi dan misi mensejahterahkan masyarakat, membangun infrastruktur (terutama di wilayah Pantai Barat), memberantas narkoba, memutus ketertinggalan/keterisolasian desa, menanggulangi kemiskinan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dengan APBD di atas angka 1 triliun rupiah, mestinya berbanding  lurus dengan kualitas infrastruktur. Harus diingat infrastruktur merupakan urat nadi kemajuan perekonomian dan sarana mobilitas sosial. Infrastruktur yang baik menjadi bukti tidak adanya keterisolasian wilayah (desa/kecamatan) dan kemajuan daerah otonom. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk menjadi bukti ketertinggalan daerah otonom.***