WTP Boleh Bersinar, Tapi Catatan BPK Tak Boleh Hilang dari Ingatan

Salah satu desa di Mandailing Natal. Kabupaten ini kembali meraih Opini WTP dari BPK. (dok. Mandailing Online, 2025)

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum*

Mandailing Natal kembali memamerkan capaian administratif yang membanggakan. Opini WTP berhasil dipertahankan. LKPJ 2025 pun telah disampaikan ke DPRD dengan sederet angka realisasi anggaran yang terlihat cukup meyakinkan.

Pendapatan daerah menembus Rp1,8 triliun. Belanja daerah juga bergerak di kisaran yang sama. Pemerintah bahkan menegaskan fokus pembangunan diarahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di atas kertas, semuanya tampak berjalan baik.

Namun, pembangunan daerah tidak pernah cukup dibaca dari angka-angka laporan.

Karena di saat yang hampir bersamaan, terdapat catatan penting dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang justru memperlihatkan sisi lain yang tak boleh luput dari perhatian publik.

Dalam pemeriksaan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), BPK RI Perwakilan Sumut memberikan empat rekomendasi penting kepada Pemkab Madina. Mulai dari perlunya penyempurnaan regulasi retribusi, pembenahan pendataan potensi pajak dan retribusi, perbaikan tata cara pemungutan, hingga integrasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagi sebagian orang, rekomendasi ini mungkin terdengar teknis.

Padahal sesungguhnya ini menyentuh jantung persoalan fiskal daerah.

Sebab daerah yang belum memiliki data potensi pendapatan yang benar-benar akurat pada dasarnya sedang berjalan dengan peta yang belum lengkap. Pemerintah bisa menyusun target, tetapi belum tentu mengetahui secara presisi seberapa besar kekuatan riil yang sebenarnya dimiliki.

Inilah yang membuat catatan BPK menjadi jauh lebih strategis dibanding sekadar angka realisasi APBD.

Pertanyaannya sederhana:

Jika potensi PAD masih perlu dipetakan ulang, jika sistem pemungutan masih perlu diperbaiki, dan jika integrasi data masih menjadi pekerjaan rumah, apakah kapasitas fiskal Madina saat ini sudah benar-benar berada pada titik optimal?

Jawabannya, tampaknya, belum.

Karena itu menarik ketika DPRD melalui rekomendasi Pansus LKPJ juga mengeluarkan sejumlah catatan yang mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi daerah.

Artinya ada kesadaran bersama bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh berhenti menjadi dokumen tahunan yang selesai dibahas lalu disimpan di lemari arsip.

Ini harus menjadi alat evaluasi.

Harus menjadi alarm.

Jadi peta koreksi.

Masyarakat tentu mengapresiasi keberhasilan mempertahankan WTP dan menjaga stabilitas APBD. Tetapi publik juga berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran telah benar-benar menghasilkan dampak yang setara di lapangan.

Sebab ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya ketika laporan keuangannya dinilai wajar.

Melainkan ketika jalan-jalan utama semakin baik.

Ketika pelayanan kesehatan semakin nyaman, tuntas dan cepat.

Ketika investasi semakin mudah masuk, ikut mewarnai prospek ekonomi daerah.

Ekonomi masyarakat pun semakin menggelait, membaik dan berdampak nyata pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Dan, ketika PAD tidak lagi bergantung pada sumber lama yang itu-itu saja.

Di titik inilah catatan BPK menjadi penting untuk dibaca bukan sebagai kritik, melainkan sebagai kompas.

Karena sering kali daerah gagal bukan akibat kekurangan anggaran.

Tetapi karena gagal mengenali seluruh potensi yang sebenarnya dimiliki.

Setelah Madina memiliki legitimasi administratif melalui WTP, tantangan berikutnya yang jauh lebih berat adalah:

Mengubah ketertiban laporan menjadi efektivitas pembangunan.

Dan sejarah biasanya lebih mengingat hasil pembangunan yang dirasakan rakyat daripada tumpukan laporan yang dipuji di ruang sidang.

Catatan tersebut cukup tajam karena tidak menyerang personal, tetapi menekan pada isu strategis: PAD, efektivitas fiskal, dan kualitas pembangunan pasca-WTP. Basisnya juga masih kuat karena bertumpu pada rekomendasi BPK dan pembahasan LKPJ 2025. (sumut.antaranews.com)

*Mandailing Epicentrum adalah wadah diskusi, literasi dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan daerah.