Senin, 28 Sep 2026
light_mode

MENUJU TAPSEL YANG LEBIH TANGGUH (Bagian 2 dari 3 Tulisan)

  • account_circle Ludfan Nasution
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • print Cetak

Meloncat dengan Carbon Credit

Membaca Gagasan Gus Irawan tentang Ekonomi Hijau Batangtoru

 

Oleh: Ludfan Nasution
Koordinator Mandailing Epicentrum

Ada satu bagian dari pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, yang layak diberi perhatian lebih jauh.

Gus Irawan tidak ingin konservasi Batang Toru berhenti pada urusan menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Ia menyebut sejumlah kemungkinan ekonomi berkelanjutan: hasil hutan bukan kayu, pertanian ramah lingkungan, ekowisata, jasa lingkungan, carbon credit, dan berbagai potensi ekonomi hijau lainnya.

Ini menarik.

Karena dengan pernyataan tersebut, Batang Toru mulai dibaca bukan hanya sebagai warisan ekologis, tetapi juga sebagai modal ekonomi masa depan.

Dan dari sinilah pertanyaan besar muncul:

Bisakah Tapanuli Selatan meloncat dengan carbon credit?

Hutan Bukan Lagi Sekadar Kawasan yang Harus Dijaga

Selama ini konservasi sering dipahami melalui bahasa larangan.

Jangan menebang.

Jangan membuka kawasan.

Jangan merusak.

Jangan mengganggu habitat.

Semua larangan tersebut penting.

Tetapi masyarakat juga hidup dari ekonomi.

Mereka membutuhkan pendapatan.

Mereka membutuhkan pekerjaan.

Mereka membutuhkan kepastian masa depan.

Karena itu, tantangan terbesar konservasi bukan sekadar membuat aturan agar hutan tidak rusak.

Tantangannya adalah membuat masyarakat memperoleh alasan ekonomi untuk mempertahankan kelestarian hutan.

Di sinilah gagasan ekonomi hijau yang disampaikan Gus Irawan menjadi relevan.

Kalau hutan menghasilkan jasa lingkungan, mengapa jasa tersebut tidak diberi nilai?

Kalau hutan menyimpan karbon, mengapa karbon tidak menjadi salah satu sumber nilai ekonomi?

Kalau ekosistem Batang Toru menjadi daya tarik wisata, mengapa masyarakat sekitar tidak menjadi bagian dari rantai ekonominya?

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada paradigma baru.

 

Carbon Credit: Peluang Besar, Pekerjaan Rumah Besar

Tetapi di sini pula kritik tipis perlu diletakkan.

Carbon credit tidak otomatis menjadi kesejahteraan.

Ia membutuhkan sistem.

Harus ada pengukuran.

Harus ada metodologi.

Harus ada verifikasi.

Harus ada kelembagaan.

Harus ada kepastian hukum.

Harus ada pasar.

Dan yang paling penting:

harus ada mekanisme pembagian manfaat yang adil.

Sebab ketika karbon menjadi komoditas, pertanyaan tentang siapa yang menerima manfaat tidak boleh datang belakangan.

Ia harus dirancang sejak awal.

Hutan dijaga oleh siapa?

Karbon dihitung oleh siapa?

Kredit diterbitkan melalui mekanisme apa?

Siapa yang membeli?

Siapa yang menerima pembayaran?

Berapa bagian masyarakat?

Berapa bagian pengelola?

Bagaimana transparansinya?

Dan bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut benar-benar memperkuat konservasi?

 

Masyarakat Jangan Hanya Mendapat Tugas Menjaga

Inilah titik paling sensitif.

Jangan sampai masyarakat sekitar Batang Toru mendapatkan tugas konservasi, tetapi tidak mendapatkan manfaat ekonomi konservasi.

Masyarakat diminta menjaga hutan.

Masyarakat diminta tidak membuka kawasan.

Masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas ekonominya.

Tetapi ketika hutan menghasilkan nilai karbon, masyarakat justru berada di luar meja pembagian manfaat.

Itu tentu bukan model ekonomi hijau yang ideal.

Karena itu, jika gagasan Gus Irawan tentang carbon credit hendak dikembangkan, salah satu agenda pentingnya adalah membangun model benefit sharing yang jelas.

Masyarakat harus menjadi bagian dari rantai nilai.

Bukan sekadar objek konservasi.

 

Tapsel Memiliki Peluang yang Tidak Kecil

Di sinilah visi Gus Irawan layak didorong lebih jauh.

Tapsel memiliki bentang alam yang bernilai.

Memiliki kawasan hutan.

Memiliki biodiversitas.

Memiliki masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal.

Memiliki potensi pertanian.

Memiliki peluang ekowisata.

Dan memiliki kemungkinan mengembangkan berbagai jasa lingkungan.

Jika semua itu dirajut dalam satu ekosistem ekonomi, maka konservasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Bukan hambatan pembangunan.

Justru menjadi modal pembangunan.

Tapsel bisa bergerak dari paradigma:

“hutan harus dijaga agar tidak rusak”

menuju:

“hutan dijaga karena kelestariannya menghasilkan nilai ekologis dan ekonomi yang dinikmati bersama.”

Itulah lompatan paradigmatik yang sesungguhnya.

 

Gus Irawan Sedang Membuka Pintu

Karena itu, penyebutan carbon credit oleh Gus Irawan jangan dibaca sebagai sekadar istilah dalam sebuah pidato.

Ia bisa menjadi pintu masuk menuju agenda yang lebih besar:

ekonomi Tapsel berbasis aset ekologis.

Tetapi pintu itu hanya akan menjadi jalan menuju masa depan kalau segera diikuti kerja teknis dan kelembagaan.

Di sinilah akademisi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga keuangan, NGO dan masyarakat harus duduk bersama.

Bukan untuk sekadar membicarakan carbon credit.

Tetapi untuk merancang:

siapa melakukan apa, siapa mendapat apa, dan bagaimana hutan tetap lestari.

Kalau itu berhasil, maka Batang Toru tidak hanya dijaga untuk generasi mendatang.

Ia juga dapat membantu generasi sekarang membangun kesejahteraan.

Tapsel tidak perlu memilih antara hijau dan maju.

Tapsel bisa maju karena hijau.

Dan jika dikelola dengan benar, carbon credit bukan sekadar instrumen pasar.

Ia bisa menjadi salah satu tangga untuk meloncat.

Meloncat menuju ekonomi Tapsel yang lebih modern, lebih berkelanjutan, dan lebih berkeadilan. (bersambung)

 

 

  • Penulis: Ludfan Nasution
  • Editor: Dahlan Batubara

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertamina Diharap Konsisten Pasok Quota Gas LPG 3Kg ke Madina

    Pertamina Diharap Konsisten Pasok Quota Gas LPG 3Kg ke Madina

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak PT Pertamina Gas dihimbau konsisten memenuhi kiriman gas LPG 3 Kg bersubsidi sesuai quota untuk Mandailing Natal (Madina). Himbauan itu dicetuskan Anggota DPRD Madina dari Hanura, Khairul Anwar Hasibuan, Selasa (4/2/2025) terkait kelangkaan gas melon itu di Madina dalam sepekan terakhir. “Keresahan masyarakat akibat langkanya gas LPG 3 kg sepekan […]

  • Do’a Sakti Penangkal Berbagai Keburukan

    Do’a Sakti Penangkal Berbagai Keburukan

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Nazwar, S.Fil.I, M.Phil Penulis Lepas Lintas Jogja Sumatera Kenyaatan sebagaimana dipahami berupa takdir sesungguhnya wajib diyakini dalam dua kondisi yaitu baik dan buruk. Baik yang merupakan rahmat atau buah kebaikan dari Allah senantiasa diminta atau dimohonkan agar dikaruniakan baik bagi diri sendiri juga orang lain. Adapun keburukan atau takdir buruk adalah suatu kenyataan juga […]

  • Lembaga Pemikir Gerep Institute Berdiri di Madina

    Lembaga Pemikir Gerep Institute Berdiri di Madina

    • calendar_month Rabu, 14 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Satu lembaga pemikir atau think tanks berdiri di Mandaling Natal. Lembaga ini bernama Gerep Institute. Lembaga ini akan bekerja melakukan kajian-kajian strategis di berbagai sektor : politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Hasil kajian bisa dimanfaatkan sebagai reperensi bagi semua pihak yang membutuhkan, termasuk pemerintah. Pendirian Gerep Institute beranjak dari […]

  • Madina Terima Sertifikat DBH 16,4 Miliar

    Madina Terima Sertifikat DBH 16,4 Miliar

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LUBUK PAKAM (Mandailing Online) – Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima sertifikat Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Penyerahan dilakukan pada acara Launching UHC Prioritas Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025). Sertifikat tersebut diterima oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi […]

  • Dinasti dan Aji Mumpung Politik Demokrasi Kapitalis

    Dinasti dan Aji Mumpung Politik Demokrasi Kapitalis

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara soal pemberian “tiket” kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo yang disebut-sebut bagian dari dinasti politik. Pencalonan Gibran telah melalui proses politik elektoral sejak di internal PDI Perjuangan dan […]

  • Undang-Undang 32 Tahun 2004 Bisa Dipakai Mengangkat Wakil Bupati Madina

    Undang-Undang 32 Tahun 2004 Bisa Dipakai Mengangkat Wakil Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – “Bila Perpu Nomor 1 Tahun 2014 belum bisa diterapkan akibat belum dibahas oleh DPR RI, maka untuk mengisi kekosongan kursi wakil Bupati Madina harusnya menerapkan Undang-Undang 32 tahun 2004, yakni pengusulan kursi wakil yang lowong oleh partai pengusung. Itu diujarkan Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Madina, Abdul Waris Ray kepada […]

expand_less