Sabtu, 14 Mar 2026
light_mode

Lahan Pertanian Diserobot Ratusan Warga Madina Terancam Kehilangan Lahan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 28 Sep 2011
  • print Cetak

Medan. Sekitar 500-an warga di Dusun Bulung Gadung dan Dusun Bronjong Desa Selebaru Kecamatan Batang Gadis Kabupaten Madina, terancam kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian akibat aksi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pengusaha. Kepada MedanBisnis, Selasa (27/9) di Medan, Saroha Siregar (37) salah satu perwakilan masyarakat asal Madina yang ditemui mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan pemerintah daerah terkhusus Bupati Madina HM Hidayat Batubara yang tak kunjung mencabut Surat Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Dinamika Inti Sentosa (DIS) dengan Nomor SK No.525/487/K/2010 tentang izin prinsip yang dikeluarkannya tertanggal 30 Juli 2010 lalu. Sehingga, PT DIS terus beroperasi melakukan perluasan lahan yang diperuntukkan bagi binatang seperti Landak dan Trenggiling dengan menyerobot lahan pertanian warga.

“Kami sangat kecewa bang, Pemerintah sengaja membiarkan PT DIS terus beroperasi membabat lahan kami. Lantas, kami selaku masyarakat yang ada disekitar lokasi itu mau dikemanakan, ini menunjukkan pemerintah hanya peduli kepada binatang dari pada kami sebagai manusia,”ujarnya.

Ditegaskannya, dirinya dan rombongan yang datang ke Medan hanya ingin meminta supaya Pemprop dalam hal ini Gubernur Sumut mendesak Bupati Madina untuk mencabut Izin Prinsip yang telah diberi pada PT DIS karena telah menggarap lahan warga dan membiarkan masyarakat bekerja dengan tenteram seperti dulu tanpa ada intimidasi baik dari aparat keamanan maupun pengusaha.

Warga lainnya, Aliusman Rambe (40) dan Bahrun Nasution (39), menyatakan jika masyarakat yang ada disekitar lokasi itu sangat resah dan ketakutan setelah kehadiran PT Dis yang belakangan diduga milik pengusaha kayu yang kerap melakukan aksi illegal logging berinisial AL.

“Setiap hari kami selalu dilanda resah dan ketakutan. Sebab kami selalu dikejar-kejar polisi karena berjuang mempertahankan tanah kami yang dirampas PT DIS,” ujarnya.

Achmad Sandry Nasution SH yang merupakan tokoh pemuda dari Desa Salebaru yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya juga mendukung permintaan masyarakat supaya Bupati Madina HM Hidayat Batubara mencabut Izin prinsip perkebunan tersebut di lahan yang dipersengketakan. “Kita juga meminta supaya PT DIS tidak beroperasi di daerah kami, karena kami telah ketakutan dibuatnya,” katanya. (franszul sianturi)

Sumber : medanbisnis

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kadin Akan Kordinasi dengan 15 Daerah Untuk Persiapan KEK Madina

    Kadin Akan Kordinasi dengan 15 Daerah Untuk Persiapan KEK Madina

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kadin akan melakukan pembicaraan dengan 15 kabupaten/kota di Sumut, Sumbar dan Aceh terkait proses pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandailing Natal (Madina). Itu diungkapkan Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara kepada wartawan di Panyabungan, Sabtu (22/2/2020) usai Rakerda Kadin Madina. Sejauh ini 15 kabupaten dan kota wilayah pantai barat Sumatera […]

  • Percepatan Pembangunan Madina dengan Memperkuat Daya Saing Daerah

    Percepatan Pembangunan Madina dengan Memperkuat Daya Saing Daerah

    • calendar_month Kamis, 28 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    14 tahun Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dimekarkan dari kabupaten induk, Tapanuli Selatan (Tapsel), bukanlah usia yang muda. Jika diibaratkan manusia, sudah memasuki usia remaja. Pada usia ini, sudah mulai paham bagaimana menggapai suatu cita-cita. Nah, bila ini sebuah daerah, berarti seyogianya juga mampu mewujudkan kesejahteraan daerah itu sendiri. Maka dari itu, sudah barang tentu jika […]

  • Bupati Madina Terbitkan SK Pagu Raskin

    Bupati Madina Terbitkan SK Pagu Raskin

    • calendar_month Jumat, 24 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Harga Rp.1.600/kg di titik kecamatan Panyabungan (MO) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara menerbitkan surat keputusan tentang pagu beras mkiskin (raskin) untuk medio Januari hingga Mei. Jumlah keluarga miskin per kecamatan ditarget 35.548 rumah tangga. Di dalam SK tersebut, setiap penerima raskin akan mendapat jatah 15 Kg per kepala keluarga selama 5 kali penyaluran […]

  • Kadis PMD Madina : Kepala Desa Harus Lakukan Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa

    Kadis PMD Madina : Kepala Desa Harus Lakukan Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ):Irsal Pariadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Mandailing Natal ( Madina ) menyadari bahwa masih ada beberapa desa yang sampai saat ini belum memiliki gedung kantor kepala desa, maka ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah untuk mendata dan mempercepat pembangunan kantor kepala desa. Pada kondisi ini kata […]

  • 3 Pejabat Madina Kembali Diperiksa KPK

    3 Pejabat Madina Kembali Diperiksa KPK

    • calendar_month Kamis, 13 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandaling Online) – KPK dikabarkan kembali memeriksa tiga pejabat pemkab Mandailing Natal. Pemeriksaan dilakukan di gedung Kejati Sumut, Kamis (13/6). ”Saat ini memang sejumlah pejabat sedang diperiksai oleh KPK di gedung Kejatisu,” ujar sumber terpercaya Mandailing Online via telefon seluler. Dikatakannya, ia melihat pejabat Madina saat memasuki Kejatisu, yakni Kepala BKD Madina, Syahdan Lubis […]

  • 273 Juta Perjalanan Dinas Anggota DPRD Madina Fiktif

    273 Juta Perjalanan Dinas Anggota DPRD Madina Fiktif

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 6Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sekitar Rp.273 juta perjalanan dinas 15 anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) tahun 2012 salah gunakan alias fiktif. Dan, Bupati Madina Hidayat Batubara telah meminta kepada 15 anggota DPRD Madina yang terlibat segera mengembalikannya ke kas daerah. “Sesuai surat Bupati kepada DPRD Madina agar segera mengembalikan uang […]

expand_less