Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Gaji guru SD di Madina disunat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Okt 2010
  • print Cetak

PANYABUNGAN
Gaji guru Sekolah Dasar di Kabupaten Mandailing Natal kembali dipotong oleh dinas terkait. Gaji dipotong sebesar Rp15 ribu, per orang. Pemotongan ini terjadi saat para guru mengambil gaji di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan.

Beberapa guru yang ditemui di beberapa sekolah SD di Kecamatan Kotanopan mengaku kesal dengan pemotongan gaji ini. Mereka menilai Dinas Pendidikan Mandailing Natal yang menaungi mereka, semena-mena karena sering kali memotong hak mereka.

“Terus terang, kami merasa sangat keberatan pemotongan yang dilakukan Bendaharawan UPT. Sebelumnya intensif kami ditunda-tunda, sampai beberapa kali, kini gaji pokok kamipun ikut dipotong. Saya tidak izin dunia akhirat dengan semua pemotongan ini,” ungkap seorang guru yang enggan nama lengkapnya dicantumkan.

Ibu guru ini mengatakan, pemotongan ini tidak hanya berlangsung untuk guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi guru honor.

“Bayangkan berapalah jumlahnya gaji guru honor. Begitupun pihak dinas tetap tega melakukan pemotongan. Mau makan apa lagi mereka,” tambahnya.

Dia menduga, pemotongan gaji ini dilakukan karena pihak terkait tidak bisa memotong intensif guru yang diterima melalui rekening masing-masing guru.

“Biasanya intensif kami selalu dipotong. Namun kali ini ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Karena tidak dapat melakukan pemotongan terhadap intensif itu, akhirnya gaji pokok kami yang dipotong” lanjutnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Mandailing Natal di Kotanopan, Halimah, membantah melakukan pemotongan terhadap gaji guru.

“Sampai saat ini, saya tidak tahu menahu dengan pemotongan gaji ini. Namun untuk jelasnya, tanyakan saja pada Bendahara. Tapi saat ini yang bersangkutan tidak masuk,” tutup Halimah.

Anggota Komisi A DPRD Madina, Rahmad Rizky Daulay mengatakan, jika pemotongan itu benar-benar terjadi, hal itu cukup kita sesalkan. ‘’Sebab gaji guru yang sudah sedikit masih dipotong lagi. Kita mengharapkan kepada kepala dinas agar mengecek kebenaran pemotongan itu,” ujarnya.
sumber:waspada

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yayasan Mataniari Genjot Program Investasi Kehutanan Berbasis Masyarakat

    Yayasan Mataniari Genjot Program Investasi Kehutanan Berbasis Masyarakat

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Yayasan Mataniari Sian Madina yang berbasis di Mandailing Natal (Madina) terus bergerak mengkampanyekan sekaligus menggenjot Program Investasi Kehutanan Berbasis Masyarakat. Program ini merupakan upaya Yayasan Mataniari melestarikan hutan dalam sumbangsihnya bagi mitigasi emisi karbon global yang juga sekaligus memperkuat posisi kesejahteraan masyarakat yang bermukim di zona penyagga hutan. Sebab, hutan adalah asset sumber daya […]

  • Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD harus mengikuti aturan berdasar perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan, tidak boleh melanggarnya agar produk yang dihasilkan lembaga legislatif tidak cacat hukum. Semangat dan prinsip inilah yang dipertahankan sejumlah anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) yang dikenal sebagai Kelompok 19 terdiri dari Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan […]

  • Tertibkan Kafe Penyedia Wanita Penghibur!

    Tertibkan Kafe Penyedia Wanita Penghibur!

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PALUTA, – Maraknya sejumlah kafe yang menyediakan wanita penghibur atau plus-plus di daerah Kecamatan Portibi, khususnya di Desa Padang Bulan akhir-akhir ini makin meresahkan. Untuk itu diminta kepada Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) untuk segera melakukan penertiban. Ketua Ikatan Mahasiswa Portibi dan sekitarnya, PR Harahap mengharapkan agar Pemkab Paluta melalui Satpol PP untuk […]

  • Rembug Harian KTNA Madina : Penyebaran Inovasi dan Mendorong Segmen Bisnis Pertanian

    Rembug Harian KTNA Madina : Penyebaran Inovasi dan Mendorong Segmen Bisnis Pertanian

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penyebarluasan inovasi pertanian kepada petani harus terus digalakkan dalam upaya menjawab tantangan dan peluang sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Topik itu menjadi salah satu poin yang dihasilkan Rembug Harian KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bertempat di Desa Gunung Tua Julu, Panyabungan, Minggu (6/8/2017). Rambug […]

  • Indomaret Beroperasi Tanpa Izin, Pemkab Palas Dinilai Mandul

    Indomaret Beroperasi Tanpa Izin, Pemkab Palas Dinilai Mandul

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    PALAS – Pemkab Palas dinilai mandul dan tidak berani menindak tegas pemilik usaha Indomaret yang telah beroperasi di Jalan Ki Hajar Dewantara Sibuhuan sejak akhir Februari lalu. Dimana dengan beroperasinya Indomaret meski tanpa izin resmi dari Pemkab Palas, seolah Pemkab Palas tidak dihargai. “Dengan masih beroperasinya Indomaret itu berarti pemkab tidak ada apa-apanya dianggap, sebab […]

  • Ikhwanul Muslimin, Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

    Ikhwanul Muslimin, Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PERAN MESIR YANG DIPELOPORI OLEH IKHWANUL MUSLIMIN SANGATLAH BESAR DAN BERARTI BAGI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA. SEBAB ATAS DESAKAN IKHWANUL MUSLIMIN LAH PEMERINTAH MESIR MENJADI NEGARA PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. (Dikutip dari arrahmah.com) Sebelum tanggal 22 MARET 1946 Indonesia selalu diklaim Belanda sebagai masalah dalam negeri negara penjajah itu. Belanda tetap mengklaim Indonesia sebagai […]

expand_less