Minggu, 19 Apr 2026
light_mode

“Naik Darah Tinggiku Ngurus Kartu Keluarga di Pemkab Madina Ini”

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 15 Agt 2016
  • print Cetak
Layanan KK grafis

Layanan KK grafis

“Katanya bupati sekarang berjanji pelayanan ngurus KTP sama Kartu Keluarga mudah untuk rakyat Madina. Apanya yang mudah. Susahnya bikin darah tinggi saya naik,” kata Sarimuddin, warga Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan panyabungan, Sabtu (13/8) lalu di warung tak jauh dari Dinas Dukcapilsosnakertrans Madina.

Betapa tidak naik pitam, sejak hari Rabu (10/8/2016) dia mengurus Kartu Keluarga (KK), baru diperoleh Sabtu (13/8), itupun sore hari. Padahal dia butuh KK itu paling lambat hari Kamis untuk mengurus BPJ karena anggota keluarganya di RSU Panyabungan sedang sekarat.

Kepada Mandailing Online diceritakannya, kali pertama dia datang hari Rabu (10/8/2016), si pegawai memberitahu bahwa KK tidak bisa disiapkan hari itu karena blanko KK belum ada yang ditandatangani kepala dinas. Lantas si pegawai itu menganjurkan kepada Sarimuddin agar datang esok hari (Kamis) pukul 8.00 WIB.

Lalu, Kamis pagi dia datang. Tetapi si pegawai itu tak masuk kantor. Pegawai pengganti lain (pegawai II) mengaku tak tahu dimana arsip Sarimuddin disimpan pegawai yang kemarin (pegawai I). Pegawai II mempersilahkan Sarimuddin pergi ke ruangan sebelah menanyakan keberadaan surat panggilan.

Pegawai di ruang sebelah mengaku tak tahu surat panggilan itu. Pegawai itu mengatakan bahwa dia memperkirakan pegawai I meletakkannya di lemari arsipnya yang terkunci.

Harapan satu-satunya menunggu pegawai I datang. Ditunggu sampai jam 11.30 tak datang juga. Hingga sore tak ada lagi kabar berita nasib arsip KK-nya. Dia pulang dengan tangan kosong.

Jum’at pagi dia datang lagi. Semua pegawai yang ditanya tak mengetahui arsip Sarimuddiin. Lalu Sarimuddin disarankan mengurus surat panggilan baru. Sarimuddin pun kembali mengurus di ruang sebelah, lalu surat panggilan itu diserahkan kepada seorang pegawai (pegawai III) melalui loket. Si pegawai III menyatakan jam 3 sore KK bisa diambil.

Lalu pukul 3 sore Sarimuddin datang, tapi si pegawai III yang penerima berkas itu pun tak ada lagi. Pegawai lain mengaku tak tahu kemana si pegawai III itu. Surat panggilan pengganti itu juga tak diketahui kemana raibnya. Hari itu pun tetap tak ada hasil alias tangan kosong.

Lalu, Sabtu dia datang, tapi tak langsung ke Dinas situ, melainkan pergi ke kantor salah satu partai politik. Lalu seorang pengurus parpol itu menemani dia ke Dinas itu. Si pengurus parpol mendatangi para pegawai memaksa para pegawai menuntaskan KK itu.

Tetapi hingga siang hari, KK itu juga tak diterbitkan. Lalu si pengurus parpol menyuruh pengurus parpol lainnya mendatangi Dinas itu untuk memaksa para pegawai di Dina itu. Akhirnya, sore hari KK itu diterbitkan.

Dicatat oleh : Dahlan Batubara berdasar laporan Sarimuddin

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenag: Idul Adha 24 September 2015

    Kemenag: Idul Adha 24 September 2015

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA– Pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan 1 Zulhijah 1436 Hijriyah jatuh pada Selasa 15 September 2015. Hal ini sekaligus menegaskan perayaan Iduladha jatuh pada Kamis 24 September 2015. Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin, hal ini setelah mendengarkan rukyat dalam rapat isbat hari ini. “Kita telah mendengarkan rukyat dari seluruh Indonesia. Tidak […]

  • Waspadai Daging Tak Layak Konsumsi

    Waspadai Daging Tak Layak Konsumsi

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Warga Sabadolok Butuh Bimbingan Agama MADINA- Sekitar 100-an warga Desa Sabadolok, Kotanopan, Madina mengeluhkan kondisi desa mereka terutama di bidang moral, masih kekurangan bimbingan dan penyuluhan agama. Oleh sebab itu melalui kunjungan salah satu PC Nahdhatul Ulama Madina ke desa itu, warga berharap kepada Pemkab Madina memberikan perhatian kepada warga desa ini. Disampaikan tokoh masyarakat […]

  • HB Buka Fakta: Pemprovsu Pernah Peras Bupati Madina 2,1 Miliar

    HB Buka Fakta: Pemprovsu Pernah Peras Bupati Madina 2,1 Miliar

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    KETERLIBATAN PEMPROVSU KIAN TERLIHAT BIANG TERJADINYA SUAP MEDAN – Bupati Mandailing Natal Non Aktif Muhammad Hidayat Batubara mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (5/12/2013). Hidayat yang juga menjadi terdakwa kasus suap itu selama ini mengatakan tahu bahwa Pemerintah Provinsi meminta pungutan dalam pengurusan proyek bersumber dari Dana Bantuan Daerah Bawahan […]

  • Jelang Idulfitri, Bupati dan Wakil Bupati Silaturahmi dengan Insan Pers

    Jelang Idulfitri, Bupati dan Wakil Bupati Silaturahmi dengan Insan Pers

    • calendar_month Kamis, 28 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menjelang Idulfitri 1443 H Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution bersilaturahmi dengan insan pers di aula kantor Bupati, Desa Parbangunan, Kamis (28/4). Bupati Sukhairi di hadapan jurnalis yang bertugas di wilayah Madina menyampaikan pers merupakan elemen penting bagi Pemkab Madina dalam […]

  • Pemekaran 3 Desa Masuk Ranperda Tahun 2021

    Pemekaran 3 Desa Masuk Ranperda Tahun 2021

    • calendar_month Kamis, 2 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemekaran 3 desa di Mandailing Natal (Madina) masuk dalam pembahasan tahap pertama rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2021. Ketiga desa itu adalah Aek Galoga, Sido Nauli, dan Tabuyung Juo. Pemekaran 3 desa tersebut merupakan inisiasi anggota DPRD. Selain pemekaran desa, anggota DPRD juga menginisiasi 6 poin ranperda lainnya. Pertama, izin pengelolaan […]

  • PLN Putus Listrik Kantor DPRD Asahan

    PLN Putus Listrik Kantor DPRD Asahan

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KISARAN- Kantor DPRD Asahan yang dibiayai atas nama rakyat kembali tercemar. Pasalnya, di kantor para anggota dewan terhormat itu, PLN melakukan pemutusan listrik sebab menunggak pembayaran listrik sebesar Rp 27 juta selama tiga bulan terhitung Oktober hingga Desember. Hal itu membuat berang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Asahan Darwin Tambunan SH. Kepada Bendahara DPRD Asahan […]

expand_less