Bupati Madina Hidayat Batubara, Mana Janjimu?

Panyabungan, Pasca penonaktifkan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Mandailing Natal sesuai Surat Edaran Sekda Nomor: 800/2156/Bu/2011 Tanggal 23 Desember 2011 yang menyebutkan, berdasarkan Keputusan Bupati Madina Nomor: 800/290/K/2011 Tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Madina Nomor: 800/403.a/K/2011 Tanggal 08 Juli 2011, tentang perpanjangan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai tidak tetap/tenaga sukarela Seketariat Daerah Pemkab Madina, penonaktifkan pegawai honorer diperkirakan akan menambah ribuan pengangguran di Madina.

Selain menambah angka pengangguran, pemberhentian tenaga honorer diperkirakan juga akan menambah angka kemiskinan di Madina. Sementara Bupati Madina Hidayat Batubara saat kampanye pemilukada lalu berjanji akan mensejahterakan masyarakat Bumi Gordang Sembilan. Namun kini janji tinggal janji. Setelah Hidayat terpilih menjadi orang nomor satu di Madina, janji manis yang diproklamirkan dihadapan ribuan masyarakat Madina, hanya isapan jempol belaka.

Hal ini diungkapkan salah seorang tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mengaku merasa sangat kecewa dengan pemerintahan yang baru ini. Ia menganggap pemerintahan yang dipimpin Hidayat Batubara tidak konsekwen dengan janji yang telah diikrarkan saat kampanye yakni akan memberikan kesejahteraan dan memberikan lapangan pekerjaan.

“Saya masih ingat dengan apa saja yang diucapkan oleh Bupati Hidayat Batubara kepada masyarakat yang hadir di Lapangan Aek Godang saat kampanye dulu. Waktu itu beliau berjanji akan memberikan lapangan pekerjaan, pendidikan gratis dan kesehatan gratis, makanya dengan hati yang tekad dan bulat saya juga ikut memilih beliau,” ujar tenaga honorer yang minta namanya dirahasiakan di Panyabungan, Selasa (03/01/2012).

Namun sekarang apa yang terjadi. Dari ketiga janji tersebut, sampai saat ini belum ada satu pun yang ditepati. Malah tenaga honorer harus menangis karena mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dengan gaji seadanya, kini akan kehilangan pekerjaan karena semua tenaga honorer dan tenaga sukarela dihapuskan.

“Saya heran juga dengan DPRD Madina yang ada di gedung terhormat sana. Mengapa dengan kejadian ini mereka hanya diam tanpa membuat suatu tindakan atas kebijakan pemerintahan yang akan menciptakan penderitaan, pengangguran dan akan menambahkan angka kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal ini,” imbuynya.

Di mana mata dan telinga mereka para wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di saat masyarakat membutuhkan? Apakah mereka buta dan tuli untuk melihat dan mendengar jeritan masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan mereka ? Ataukah mereka menunggu terjadi gejolak dulu atas kebijakan ini, baru mereka mengambil sikap?.

“Seandainya saya tidak bekerja lagi, apa yang harus saya berikan kepada keluarga saya untuk mencukupi kehidupan kami? Saya bingung dengan apa yang akan terjadi atas keluarga saya apabila saya tidak bekerja lagi. Jujur saya sangat kecewa dengan pemerintah dan wakil rakyat yang ada di gedung terhormat sana,” paparnya mengakhiri. (BS-026.beritasumut)