TARUTUNG-Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara (Taput), Jasa Sitompul, menyampaikan kritik atas banyaknya PNS setingkat eselon II dan III ‘lari’ dari Pemkab Taput dan memilih berkarir di daerah lain. Kondisi itu menyebabkan proses pembangunan terhambat, sebab PNS yang pindah umumnya para pejabat potensial dan layak menduduki jabatan strategis.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Taput Drs Rudolf Manalu melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi K Siregar mengakui hal itu. Menurutnya, selama tahun 2010, sudah ada 52 Pegawai Negeri Sipil (PNS) hengkang atau pindah dari Taput.
“Perpindahan itu tidak sebanding dengan PNS yang masuk ke daerah ini. Di mana PNS pindahan yang masuk ke Taput hanya 21 orang. Hal itu tentu sangat menghambat proses pembangunan,” ucap K Siregar.
Ditanya apa alasan para PNS memilih ke luar daerah, K Siregar mengaku tidak tahu. “Soal itu saya kurang tahu. Yang jelas, mereka memilih pindah dengan alasan masing-masing. Ada yang bilang, mereka mendapat tawaran kerja di daerah lain, maka buru-buru mengurus surat pindah,” terangnya.
Salah seorang pejabat Eselon III bernama Rasidin Manik yang sebelumnya bertugas di BKD Taput, bahkan mengaku sudah pindah ketika dihubungi via telepon seluler. Dia mengaku sudah tidak bertugas lagi di wilayah tersebut sejak dua bulan lalu. “Saya tidak bertugas di Taput lagi. Sekarang saya sudah mengabdi di Kabupaten Simalungun,” ucapnya.
Ditanya apa alasannya pindah, Rasidin enggan menjelaskan. “Soal itu tidak usahlah dibahas, tak perlu diperpanjang,” ujarnya singkat dan langsung menutup telepon genggamnya.
Salah seorang pejabat Eselon II yang juga pindah tugas ke daerah lain adalah CY Hutauruk, mantan Staf Ahli Taput dan sekarang bertugas di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).
Perpindahan sejumlah pejabat ini sudah mendapat protes dari anggota DPRD Taput Jasa Sitompul. Anggota Komisi A yang membidangi pendidikan ini menyayangkan perpindahan para pejabat tersebut. Dia menilai, PNS yang pindah ke luar daerah merupakan orang-orang bermutu, hanya saja tidak diberdayakan pemerintah setempat.
“Saya kira itulah alasan mereka (pejabat, red) hengkang dari Taput. Karena merasa tidak diberdayakan, mereka memilih pindah dan mengabdi ke kabupaten/kota lain,” bebernya.
Ironisnya, informasi yang beredar di Pemkab Taput, saat ini sekitar 20 PNS sedang mengajukan surat pindah. Namun belum diketahui apa alasan mereka mengurus perpindahan tersebut.
P Nainggolan (43), salah seorang warga Taput yang mengaku berteman dengan sejumlah pejabat, mengomentari perpindahan sejumlah pejabat itu. “Misalnya, YC Hutauruk. Sebelum ia menjadi Staf Ahli Taput, yang bersangkutan adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan pada tahun 2009. Artinya, sudah berpegalaman di bidang Kehutanan. Seharusnya orang seperti dia dibutuhkan saat ini mengingat banyaknya daerah yang sudah rawan longsor dan banjir. Melihat situasi seperti ini, harusnya pemimpin Taput intropeksi diri. Mungkin saja mereka merasa tidak nyaman bertugas karena dihantui pemutasian, yang akhir-akhir ini marak di Taput,” katanya. (rih/smg)
Sumber : Sumut Pos
