Biaya Pembuatan KTP di Madina Mancapai Rp50.000

Panyabungan,

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merasa keberatan. Pasalnya, biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) disebut mencapai Rp20.000 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp50.000.

Mahalnya biaya pembuatan KK dan KTP tersebut terungkap saat puluhan massa tergabung dalam Barisan Muda Mandailing Natal (Madina) terdiri dari PC PMII Madina, Madina Institute, Pantai Barat Mandailing Foundation, PMP Madina, IMA Nabana, AMK Madina, GMPI Madina dan GM KAMUS Madina, berunjukrasa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Madina, Selasa (08/02/2011).

Dalam orasinya, pengunjukrasa membeberkan dugaan pungutan liar yang terjadi Dinas Kependudukan. Disebutkan, sesuai Perda Madina Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, tarif Kartu Keluarga (KK) untuk WNI Rp3.750 dan WNA Rp15.000, tarif Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Rp12.500 dan WNA Rp25.000.

Namun berdasarkan temuan di lapangan, biaya pembuatan KK mencapai Rp20.000 dan KTP Rp50.000, sehingga hal tersebut memberatkan masyarakat Madina dan tidak sesuai dengan Perda 2/2010. Bukan itu saja, dalam orasinya pengunjukrasa juga membeberkan tentang indikasi dugaan korupsi di Dinas Kependudukan yang akan mereka ungkap.

Terkait hal itu, massa Barisan Muda Madina meminta pertanggungjawaban tentang adanya dugaan pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta meminta Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara secepatnya menuntaskan dugaan korupsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kasus ini tidak bisa diselesaikan, maka Barisan Muda Madina akan menggiring kasus ini lewat jalur hukum. Terakhir, dalam pernyataan sikapnya Barisan Muda Madina meminta agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera dicopot dari jabatannya.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Madina Ahmad Daulay yang menerima pengunjukrasa berjanji akan menyampaikan tuntutan pengunjukrasa kepada Kepala Dinas. Namun semenjak menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan, Ahmad mengaku tidak pernah mengetahui terjadinya pungli seperti yang disampaikan Barisan Muda Madina.

Setelah berunjukrasa di Kantor Dinas Kependudukan, massa Barisan Muda Madina melanjutkan aksi mereka ke Kantor Dinas Pariwisata. Namun pengunjukrasa kecewa karena Kantor Dinas Pariwisata sudah tutup sehingga tidak satu pun pegawai yang bisa ditemui di kantor tersebut. (BS-026)
Sumber : Beritasumut