Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Bupati Madina Mengaku Tak Pernah Keluarkan Izin Lokasi PT ALN

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
  • print Cetak

MEDAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara secara blak-blakan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk PT Agro Lintas Nusantara (ALN) di lahan Koperasi Pengembangan (KP) USU yang saat ini tengah menjadi polemik.

“Saya tidak pernah mengeluarkan izin lokasi untuk PT ALN, kalau tidak percaya kita lihat saja nanti,” kata Hidayat kepada wartawan usai mengikuti sidang perdananya sebagai terdakwa di PN Medan, Rabu (2/10) sebagaimana dikutip surat kabar Portibi DNP.

Data informasi yang diperoleh, pihak PT ALN mengakui sudah mengantongi izin lokasi dari Bupati Madina yang ditandatangani oleh Hidayat Batubara sebanyak dua surat.

Surat izin lokasi pertama bernomor 525/576/K/2012 Tanggal 26 November 2012 dengan luas 5.600 Ha. Sedangkan peta yang dikeluarkan oleh BPN Madina No 10/2012 tanggal 14 November 2012.

Surat izin lokasi kedua dikeluarkan tanggal 5 Juli 2013 dengan nomor surat 525/412/K/2013 luas 2020 Ha dengan peta yang dikeluarkan oleh BPN Madina No 9/2013 Tanggal 8 April 2013.

Sebelumnya, Suhengki, yang dikabarkan pimpinan PT ALN mengakui sudah mengantongi izin lokasi eks lahan KPU USU seluas 10.000 hektar.

“Kita memiliki izin lokasinya. Jadi, kami masuk ke rumah sendiri (eks lahan KP USU), untuk dilakukan pengerjaan,” ucapnya via seluler beberapa waktu yang lalu dikutip Portibi DNP.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • 4 Oknum LSM Pemeras Guru Ditangkap

    4 Oknum LSM Pemeras Guru Ditangkap

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Empat oknum yang mengaku LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) ditangkap polisi karena selalu memeras para kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Aksi mereka dikabarkan sudah sering memeras pihak sekolah di berbagai kawasan di Madina dengan memaksa pihak sekolah memberikan uang. “Mereka dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal […]

  • “Naik Darah Tinggiku Ngurus Kartu Keluarga di Pemkab Madina Ini”

    “Naik Darah Tinggiku Ngurus Kartu Keluarga di Pemkab Madina Ini”

    • calendar_month Senin, 15 Agt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    “Katanya bupati sekarang berjanji pelayanan ngurus KTP sama Kartu Keluarga mudah untuk rakyat Madina. Apanya yang mudah. Susahnya bikin darah tinggi saya naik,” kata Sarimuddin, warga Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan panyabungan, Sabtu (13/8) lalu di warung tak jauh dari Dinas Dukcapilsosnakertrans Madina. Betapa tidak naik pitam, sejak hari Rabu (10/8/2016) dia mengurus Kartu […]

  • Kadis Tarukim ‘disuap’ kontraktor?

    Kadis Tarukim ‘disuap’ kontraktor?

    • calendar_month Jumat, 5 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Pengerjaan proyek jaringan optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa air limbah Kota Metro 2011, yang meliputi zona 1 s/d 8 di kawasan Kecamatan Medan Area, yang dikerjakan kontraktor PT Nugraha Adi Taruna asal Jakarta, diduga Kepala Dinas (Kadis) Tarukim Sumut, menerima uang pelicin dari kontraktornya. “Dalam masalah ini Kadis Tarukim Sumut bisa dijerat […]

  • Pemkab Madina Layangkan Teguran Ke-2 Kepada PT. Palmaris

    Pemkab Madina Layangkan Teguran Ke-2 Kepada PT. Palmaris

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) melayangkan surat teguran kedua terkait indikasi kebandelan PT. Palmaris Raya menyelesaikan persoalan sengketa lahan dengan warga Transmigrasi UPT 3 dan 4 desa lainnya di Kecamatan Batahan. “Kita sudah berikan surat tegoran kedua kepada perusahaan itu, batas tegoran kita berikan sampai pada 27 Desember 2013 ini agar mereka […]

  • Kejatisu harus tahan Buyung Ritonga

    Kejatisu harus tahan Buyung Ritonga

    • calendar_month Kamis, 11 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat TA 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar bukan hanya menyeret Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin saja. Tetapi juga turut didalamnya mantan bendahara umum sekaligus pemegang kas Pemkab Langkat, Buyung Ritonga. Jika Syamsul Arifin, kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, sedangkan Buyung Ritonga ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Buyung […]

  • Provinsi Kalimantan Utara Disahkan

    Provinsi Kalimantan Utara Disahkan

    • calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Resmi jadi provinsi ke-34. Bersamaan dengan empat kabupaten baru. Sidang paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan pada Kamis, 25 Oktober 2012 ini, lebih ramai dari biasanya. Bukan karena dipenuhi anggota dewan, tapi ada ratusan masyarakat adat yang memenuhi bangku balkon ruang sidang paripurna. Kebanyakan dari mereka, mengenakan baju tradisional masing-masing. Mereka, datang untuk menyambut […]

expand_less