Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

DPRD Minta KPU Segera Tetapkan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 3 Jan 2011
  • print Cetak


strong>Panyabungan, Mengingat telah dicantumkannya anggaran pemungutan suara ulang Pilkada Madina pada APBD 2011, seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mandailing Natal sepakat

mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina untuk segera menetapkan jadwal serta tahapan lanjutan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal.

Hal tersebut disampaikan seluruh fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Madina dengan agenda pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2011 yang dipimpin Ketua DPRD Madina As Imran Khatamy Daulay SH serta dihadiri Pejabat Bupati Madina Ir.Aspan Sopian, unsur Muspida dan seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Madina, Jum’at (31/12).

Mereka berpandangan agenda pencoblosan ulang Pilkada Madina tahun 2011 merupakan agenda yang mendesak dan tidak bisa lagi ditunda – tunda karena hak itu terkait dengan agenda kelanjutan pembangunan di Kabupaten Madina.

“Bahwa kita di Kabupaten Madina menerima dan siap melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi,” tegas Edi Anwar dari Fraksi PKB.

Fraksi PKB menyampaikan terima kasih kepada Pejabat Bupati Madina yang telah mencantumkan mata anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Madina 2010 pada APBD tahun 2011.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gabungan, Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura dan Fraksi Perjungan Reformasi, yang pada umumnya meminta agar KPU Kabupaten Madina segera menetapkan jadwal pemungutan suara ulang Pilkada Madina dan jangan ditunda-tunda lagi.

Pejabat Bupati Madina Ir. Aspan Sopian menyampaikan RAPBD tahun anggaran 2011 yang telah disepakati oleh DPRD Madina untuk menjadi peraturan daerah berjumlah pendapatan sebesar Rp.584.105.099.419,00 untuk Belanja sebesar Rp.587.144.994.419,00.

“Pendalaman dan pembahasan bersama baik dari pihak legislatif maupun eksekutif guna memperoleh sumbangan pikiran yang bersifat konstruktif telah dapat menyajikan sebuah format dan struktur anggaran yang aspiratif dan mampu memberikan harapan bagi upaya – upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang khususnya tahun anggaran 2011,” ungkap Aspan. (sah)
Sumber : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Qurban Persembahan Pengorbanan Totalitas

    Qurban Persembahan Pengorbanan Totalitas

    • calendar_month Selasa, 27 Jun 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Dinnar Fitriani Susanti Idul Adha yang lebih familiar disebut dengan lebaran haji, melekat dengan ibadah haji. Tahun ini sekitar dua ratus ribu jamaah haji yang menunaikan rukun Islam ini. Idul Adha yang dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahunnya adalah wujud penerapan Syari’ah Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sangat identik dengan pengorbanan totalitas seorang […]

  • Stunting Ancaman Bagi Generasi Bangsa

    Stunting Ancaman Bagi Generasi Bangsa

    • calendar_month Selasa, 6 Sep 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution mengajak seluruh stackholder fokus benahi stunting dalam rapat kerja tim percepatan dengan Taman Pemulihan Gizi (TPG) dan enumerator dalam rangkat persiapan survey tim Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di aula Ladang Sari Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan, Selasa (6/9/). “Perlu kita pahami […]

  • Pemerintah dan Kadin Sepakat Genjot Kawasan Ekonomi Khusus Madina

    Pemerintah dan Kadin Sepakat Genjot Kawasan Ekonomi Khusus Madina

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online) – Pemerintah dan Kadin menyepakati kelanjutan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandailing Natal (Madina) karena memiliki prospek yang bagus. Berdasar kajian dan analisa yang dilakukan pemerintah Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara disimpulkan KEK Madina mengandung peluang dan potensi besar sebagai salah satu kawasan ekonomi di sepanjang […]

  • DPRD Madina Minta Polisi Usut Kasus Penembakan Warga

    DPRD Madina Minta Polisi Usut Kasus Penembakan Warga

    • calendar_month Selasa, 31 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengusut tuntas kasus penembakan warga oleh aparat kepolisian saat berunjukrasa mendesak penutupan perusahaan tambang PT Sorikmas Mining, Ahad (29/05/2011) kemarin. “Kita dari DPRD Madina meminta Kapolda Sumut mengusut tuntas aparat pelaku penembakan warga saat melakukan unjuk […]

  • Inspektorat Madina : Kades Batang Gadis Wajib Kebalikan Gaji Dobel yang Diterima

    Inspektorat Madina : Kades Batang Gadis Wajib Kebalikan Gaji Dobel yang Diterima

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN – (Mandailing Online) –  Masih ingat Erwinsyah Pasaribu seorang Kepala Desa Batang Gadis, di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) yang nekat memiliki dua jabatan dan penerimaan gaji yang dobel dari negara. Inspektorat Madina menegaskan sang Kades harus mengembalikan uang negara jika benar terima 2 sumber gaji yang berasal dari APBD. […]

  • 21 Desember, Bupati Terima Penghargaan Citra Pelayanan Publik 2010

    21 Desember, Bupati Terima Penghargaan Citra Pelayanan Publik 2010

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPSEL- Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu direncanakan akan menerima penghargaan Citra Pelayanan Publik Tahun 2010 dari Gubernur Sumut di aula Martabe Kantor Gubsu, Medan, Selasa (21/12). Ini berdasarkan Keputusan Gubsu No. 188.44/310/KPTS/2010 tentang penetapan unit kerja atau Kantor Pelayanan Publik sebagai calon penerima piala citra pelayanan publik dan penerima penghargaan citra pelayanan publik tingkat […]

expand_less