Pemkab Madina Tampung Rp12 M untuk Pemungutan Suara Ulang
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Senin, 3 Jan 2011
- print Cetak
Panyabungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merencanakan menampung Rp.12 miliar dalam APBD Tahun 2011 untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Madina yang dibatalkan MK beberapa waktu lalu.
Demikian nota jawaban Pejabat Bupati Madina Ir.Aspan Sofian Batubara terhadap pandangan umum fraksi – fraksi babak pertama RAPBD Madina TA 2011 di hadapan sidang paripurna yang langsung dipimpin Katua DPRD Madina AS.Imran Khaitamy Daulay SH, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Bupati pos anggaran untuk Rp.12 miliar tersebut untuk KPU, Panwas dan PAM yang dianggarkan pada belanja hibah sebesar Rp.13,5 miliar.
Sementara mengenai penerimaan CPNS menurut Aspan penerimaan CPNS Tahun 2011 sudah merupakan hasil Bezetting jumlah ideal PNS adalah 11.749 orang, yang ada sampai saat ini berjumlah 7.561 orang, dengan rincian tenaga pendidik 4.838 orang dan tenaga tekhnis / strutural 2.019 orang.
Untuk Perda tentang Suorta perangkat daerah terjadinya perampingan beberapa dinas, katanya, saat ini Ranperda tersebut termasuk dalam tahap fasilitasi pada biro Pemprovsu yang membidangi organisasi. “Jadi terkait pembahasan di komisi – komisi nanti kita serahkan kepada anggota DPRD untuk dibahas secara bersama,” jelasnya.
Anggaran untuk program rehabilitasi bencana alam Tahun 2010 yang telah disetujui BNPB Pusat sebesar Rp.21,4 miliar lebih terdiri Rp.820.040.000 untuk non konstruksi dan Rp.20,6 miliar untuk konstruksi.
“Perlu kami sampaikan bahwa pada 30 Nopember kita telah melakukan MOU dengan BNPB Pusat dan sementara langkah yang kita tempuh sudah melaksanakan lelang atas paket-paket yang tahapannya hingga saat ini sudah masuk penawaran,” ujarnya.
Sedangkan pada pos pendapatan belum dapat dialokasikan secara keseluruhan pada RAPBD karena dana penyesuaian dan otonomi husus bagian Madina belum diperoleh dari pusat. begitu juga untuk bantuan Pemerintah Provinsi belum dimasukkan.
“Dikerenakan Pemprovsu belum dapat memberikan pagu dana yang pasti dari dana bantuan daerah bawahan (DBD) untuk itu kami akan terus berkordinasi” katanya. (sah)
Sumber Analisa
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
