Senin, 15 Jun 2026
light_mode

Massa Satma PP Unjuk Rasa di Kejari Sidimpuan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 8 Jan 2011
  • print Cetak


P. Sidimpuan, Puluhan massa yang mengatasnamakan PC Satma Pemuda Pancasila (PP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Jumat (7/1).

Mereka meminta Kejari tidak tebang pilih dalam penangan berbagai kasus korupsi didaerah ini.”Kami minta Kejari Sidimpuan tegas dan jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi,” teriak mereka.

Pantauan Analisa, puluhan massa PP tiba di gedung Kejari sekitar pukul 10.00 WIB setelah sebelumnya longmach dari halaman bolak pusat Kota Padangsidimpuan sembari mengusung spanduk serta belasan poster yang mengutuk oknum-oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Di depan gerbang Kejari massa dengan memamaki alat pengeras suara diatas mobil pick up terbuka segera menggelar orasi desakan agar Kejari segera keluar menemui mereka, sekaligus meminta pihak kepolisian yang berada di arena aksi untuk segera membuka pintu gerbang.

Setelah melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian, akhirnya gerbang Kejari dibuka dan massapun leluasa memasuki halaman kantor.

Selang beberapa menit kemudian Kajari P. Sidimpuan Indrasyah Djohan didampingi sejumlah stafnya menemui para pengunjukrasa di halaman gedung.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Kordinator Lapangan (Korlap) Muhammad Syukur Nasution disebutkan, dalam penegakan hukum di Negara kesatuan RI, pemerintah berupaya menanamkan terhadap semua instansi baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk kiranya bersama-sama mendukung pemerintahan yang bersih dan bermartabat serta terhindar dari KKN.

Namun, hal itu berbanding terbalik pada apa yang terjadi di Tapsel, dimana hingga hari ini penanganan kasus korupsi TPAPD masih terombang-ambing tanpa ada kepastian.

Atas dasar itu, mereka meminta Kejari dapat menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa ada unsur pandang bulu dan tidak mempetieskan kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel TA 2005.

Serta mendesak Kejari untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap Kejatisu tentang dukungan penyelesaian kasus tersebut.

Menanggapi pernyataan sikap itu, Kajari P. Sidimpuan Indrasyah Djohan mengungkapkan dukungannya atas item per-item keinginan massa tersebut. “Kami akan terus komit dalam penanganan kasus korupsi di daerah ini,” terangnya.

Salah satu bukti nyata komitmen tersebut bisa dapat dilihat dari terpilihnya Kacabjari Sibuhuan Cabang Kejari Sidimpuan sebagai Kacabjari terbaik no 2 dalam penanganan kasus korupsi.

Usai mendengar tanggapan Kajari, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib sembari mengancam akan kembali datang dengan massa yang lebih besar, jika tuntutan tidak direalisasikan. (hih)
sUMBER : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kenapa DPRD Madina Enggan Membahas 11 Ranperda

    Kenapa DPRD Madina Enggan Membahas 11 Ranperda

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak tanggal 27 Juni 2013 lalu, 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menyangkut kepentingan pembangunan dan hajat hidup rakyat Mandailing Natal (Madina) masih terkatung-katung nasibnya di DPRD Madina. Pasalnya, sampai saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPRD Madina masih enggan untuk membahas Ranperda tersebut. “Informasi yang kita himpun digedung DPRD Madina menyebutkan enggannya […]

  • Tahu Dimana Ngarijan Salim & Linda Kodrat? Laporkan!

    Tahu Dimana Ngarijan Salim & Linda Kodrat? Laporkan!

    • calendar_month Sabtu, 26 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu AS meminta bantuan masyakarat Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, agar memberitahukan keberadaan pasangan suami istri, Ngarijan Salim dan Linda Kodrat, yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri dan buronan Interpol 182 Negara sejak Tahun 2006. “Kita berharap bantuan seluruh masyarakat agar memberitahukan keberadaan pasangan suami istri […]

  • Tolak Wajib Militer, PNS Bisa Dipidana

    • calendar_month Jumat, 31 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta – Draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Komponen Cadang Pertahanan Nasional yang merancang PNS dan para pekerja wajib militer sudah di DPR dan siap dibahas. Bahkan PNS dan pekerja yang menolak wajib militer bisa dipidana. Itu berdasarkan draf RUU Komponen Cadangan yang diperoleh, Kamis (30/5), sanksi bagi warga sipil yang menolak wajib latihan militer bervariasi. […]

  • Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejumlah pegawai honorer mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution menyusul perpanjangan SK Honorer dan TKS diteken hari ini. “Saya ucapkan terimakasih karena SK kami alhamdulillah sudah ditandatangani”, ujar Heri Gunawan kepada Mandailing Online di Panyabungan, Senin (25/4/2022). “Terimakasih kepada pak bupati dan bu wakil bupati Madina, kami akan […]

  • Bangsa Mandailing: Bukan Batak dan Tidak Melayu

    Bangsa Mandailing: Bukan Batak dan Tidak Melayu

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Abdur-Razzaq Lubis   BANGSA MANDAILING DIBATAKKAN BELANDA Nama Mandailing sudah diketahui sejak abad ke 14 lagi, dan ini menunjukkan adanya satu bangsa dan wilayah bernama Mandailing, yang barangkali telah muncul sebelum abad itu lagi. Nama Mandailing tersebut dalam kitab Nagarakretagama yang mencatat perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Batak tidak disebut sekalipun […]

  • RTRW Palas Segera Disusun

    RTRW Palas Segera Disusun

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Kawasan Hutan dan APL Menjadi Prioritas. Palas – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas), melalui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam waktu dekat akan menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Palas, menitikberatkan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Penyusunan RTRW pada daerah ini, menyangkut pembahasan tentang […]

expand_less