Rabu, 12 Agu 2026
light_mode

FPI: Tangkap Wabup Batubara

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Des 2010
  • print Cetak


Medan, Seratusan massa Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara berunjukrasa ke Kantor Polda Sumut, Medan, Jumat (17/12/2010) sore. Massa mendesak Kapolda menangkap Wakil Bupati Batubara Gong Matua Siregar karena membuka kesempatan praktik korupsi dan percobaan pemerkosaan.

Massa yang datang menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut, juga membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap Gong Matua, serta meminta Polisi menangkapnya. “Kami datang ke mari berbekal pengaduan masyarakat Kabupaten Batubara terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang untuk mendapat proyek di Pemkab Batubara Tahun 2009 yang dilakukan Wakil Bupati Batubara Gong Matua Siregar kepada Ruslina Br Manurung,” kata Sekretaris Daerah FPI Sumut M Iqbal AW dalam orasinya.

Saat itu massa juga disampaikan pernyataan sikap berupa kasus yang dilakukan Gong tidak bisa diterima masyarakat dan menyalahi peraturan di republik ini. Massa meminta Polri segera memanggil, memeriksa dan memberi tindakan hukum kepada yang bersangkutan agar tidak berdampak buruk terhadap pemerintah dan Polri, serta DPD FPI Sumut siap mengawal kasus ini agar publik mengetahui masalah sesungguhnya agar tercipta pemerintahan yang bersih.

Massa juga membawa fotokopi berkas berupa pemanggilan Gong dari penyidik Polda Sumut untuk dimintai keterangan, serta pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Selain itu juga fotokopi surat permohonan penjelasan dari Bupati Batubara Batubara OK Arya Zulkarnain kepada Kapolres Asahan terkait pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang Wabup Batubara.

Perwakilan massa yang diterima Kasubid Dokliput Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, menjabarkan tentang dugaan korupsi sesuai data yang disampaikan Br Manurung yakni uang sebesar Rp 200 juta diserahkan kepada ajudan Gong dan percobaan pemerkosaan terjadi di Hotel Lexus, Medan, di tahun yang sama.

Saat itu Nainggolan menyatakan akan melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. “Kebetulan Kasat I Tipidum yang dulu menangani kasus ini sedang di Polda mengikuti rapat sejajaran Kapolres. Kita akan cek sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan untuk kasus dugaan korupsi itu. Demikian pula untuk kasus dugaan pemerkosaan itu juga akan ditanya,” kata Nainggolan.

M Iqbal bersama perwakilan lain meminta agar mereka dapat mengetahui perkembangan kasus tersebut melalui surat agar lebih profesional. Menyahuti permintaan tersebut, Nainggolan berjanji akan memenuhinya melalui jawaban tertulis. “Nanti kita berikan perkembangan kasus secara tertulis,” kata Nainggolan. (BS-021)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua DPRD Palas Kunjungi Kampoeng Kaos Madina

    Wakil Ketua DPRD Palas Kunjungi Kampoeng Kaos Madina

    • calendar_month Kamis, 2 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      KKM Serupa Perlu Didirikan di Palas   Panyabungan (MO)- Industri kaos yang berlatar semangat etnis dan budaya Mandailing yang dilakoni Kampoeng Kaos Madina (KKM), telah menarik simpati dari kalangan politisi di Kabupaten Padang Lawas (Palas). Wakil Ketua DPRD Palas, Ammar Makruf Lubis berkunjung ke base camp Kampoeng Kaos Madina, di Sipolu-polu, Panyabungan, Madina, Rabu […]

  • Bupati Terima Hibah Pertapakan Kantor Lurah Simpang Gambir

    Bupati Terima Hibah Pertapakan Kantor Lurah Simpang Gambir

    • calendar_month Jumat, 7 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (MO) – Masyarakat Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menghibahkan sebidang tanah seluas 11 x 15 meter kepada Pemkab Madina untuk pertapakan kantor Lurah Kelurahan Simpang Gambir. Surat hibah tersebut langsung diserahkan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda setempat kepada Bupati Madina, Hidayat Batubara di ruang kerja bupati, […]

  • Dana Desa Harus Diarahkan kepada Infrastruktur Ekonomi

    Dana Desa Harus Diarahkan kepada Infrastruktur Ekonomi

    • calendar_month Selasa, 12 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal didesak mendorong seluruh desa untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur ekonomi dalam strategi pembangunan yang bersumber dari Dana Desa. Sebab, tahun lalu, trend pemerintah desa cendrung memakai Dana Desa untuk pembangunan jalan-jalan pemukiman jenis rabat beton serta fasilitas air bersih. “Instlasi air bersih sangat bagus dan kita apresiasi. Tetapi untuk […]

  • KPU Madina Baru Terima 8 dari 40 Tanda Terima LHKPN DPRD Terpilih Periode 2024-2029

    KPU Madina Baru Terima 8 dari 40 Tanda Terima LHKPN DPRD Terpilih Periode 2024-2029

    • calendar_month Sabtu, 22 Jun 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA – Mandailing Online : Sampai hari ini dari 40 orang, baru 8 orang anggota DPRD Mandailing Natal ( Madina ) terpilih periode 2024-2029 yang memberikan lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Madina. Sesuai aturan memang, bagi anggota DPRD terpilih, 21 hari sebelum pelantikan sudah harus […]

  • Segera Blokir Konten LGBT di YouTube

    Segera Blokir Konten LGBT di YouTube

    • calendar_month Selasa, 21 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat Sangat disayangkan baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan adanya tayangan di laman YouTube anak tontonan konten homo (LGBT). Terang saja sejumlah ulama, tokoh masyarakat pun bersuara. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut menyoroti dugaan adanya video bernuansa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) […]

  • Pemkab Madina ajukan Perda disiplin PNS

    Pemkab Madina ajukan Perda disiplin PNS

    • calendar_month Sabtu, 25 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mengajukan peraturan daerah yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ada dilingkungan Pemkab Madina tanpa mengeyampingkan peraturan pemerintah nomor 53 tentang kepegawaian. Demikian dikatakan Sekda Kabupaten Madina, Gozali Pulungan, tadi sore. Diakui Gozali, bahwa kehadiran para kalangan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang ada dilingkungan Pemkab Madina, […]

expand_less