Indonesia for Sale, Dampak Kebijakan Ala Penguasa Kapitalis

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jokowi ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara-negara lain agar Indonesia tak kalah saing. Jokowi menjelaskan jika negara lain memberikan harga tanah 500.000, maka pemerintah Indonesia harus bisa dibawahnya. Jokowi mengatakan, di kawasan industri ini akan disiapkan kurang lebih 4.000 hektar lahan.

Untuk tahapan pertama, akan disiapkan kurang lebih 450 hektar. Ia juga memastikan kawasan ini siap menampung industri asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. Jokowi juga menambahkan bahwa perlu ada kemudahan bahkan tidak perlu mengurus apa-apa. Sebab yang akan membantu kepengurusan dibebankan kepada kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga dibantu Gubernur dan Bupati setempat.

Jokowi mengaku tidak ingin peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Saat itu, ada 33 perusahaan besar yang memutuskan untuk relokasi dari China. Namun, tak satu pun yang memilih Indonesia sebagai tempat investasi baru. Tetapi saat ini, Jokowi mengatakan bahwa sudah masuk tujuh perusahaan. Kemudian ada 17 perusahaan yang memiliki komitmen besar sudah masuk ke 60% dan hampir 100%. (gelora.com. 01/07/2020)

Lagi! Indonesia membuka peluang investasi bagi investor asing sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bahkan ruang investasi dibuka tanpa persyaratan dan prosedur administrasi yang ribet seperti yang diterapkan untuk rakyat sendiri. Kenapa pemerintah terus menetapkan kebijakan yang notabene merugikan negara? Apakah pemerintah tidak paham bahwa Indonesia sedang digadaikan kepada asing dan akan membuat negeri ini semakin hancur?

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kemudahan bagi investor jelas akan menuai protes dari masyarakat. Pasalnya, setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan cenderung membela dan memihak kaum elit korporasi. Pemerintah terkesan tidak berpikir panjang akan dampak negatif yang ditimbulkan jika terus menerus melayani para kapitalis dan mengabaikan rakyat.

Alasan agar tidak kalah saing dengan negara lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tanah (sale) bagi investor yang bersedia menanam investasinya di Indonesia. Menurut presiden Jokowi, iklim investasi di Indonesia sedang mengalami penurunan drastis. Padahal fakta di lapangan terlihat bahwa pembangunan infrastruktur terus menerus terjadi dan utang terus membengkak. Bukankah investasi bahasa pemerintah sama dengan utang dalam bahasa kapitalis? Andai investasi menurun, utang akan menurun dan ekonomi akan membaik.

Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi nasional sangat miris berada diangka 0% bahkan sudah sakaratul maut diangka -1%. Lalu, investasi akan terus dibuka? Dengan harga tanah murah? Kelihatannya Indonesia sedang for sale!

Penurunan harga tanah khususnya bagi investor asing bukanlah tanpa latar belakang politik. Sebagai manusia yang memiliki naluri belas kasih, Pemerintah tentu dapat menyadari bahwa tindakan melakukan sale harga tanah merugikan negara dan menguntungkan asing. Namun apa daya, negeri ini sudah dijebak oleh asing dengan utang yang entah sampai kapan dapat dibayar atau mungkin tidak akan pernah lunas.

Sebab, pelunasan juga bukanlah tujuan utama (the main purpose) oleh negara debitur. Jika lunas, maka mereka akan menawarkan utang lagi. Karena utang adalah ibarat jerat tali yang melilit leher seseorang dan tali kendalinya ada pada orang lain. Jika tidak memenuhi keinginan penjerat, maka tali akan semakin kencang ditarik meskipun tidak sampai mati. Karena mati cepat juga bukan jadi hal yang diinginkan. Mati terlalu cepat jika merugikan, tentu akan dihindari oleh mereka.

Target asing untuk negeri ini adalah menguasai perlahan-lahan. Menyaksikan kesengsaraan rakyat dan kehancuran yang menyakitkan. Bagi penjajah, menyaksikan rasa sakit wilayah dan penduduk jajahannya adalah kepuasan tersendiri dan kebanggaan yang membuat mereka merasa semakin pongah.

Tentu saja pemerintah tidak akan mampu menolak keinginan asing untuk menanam investasi di Indonesia. Apalagi dari China dan Amerika. Saat ini, perusahaan Amerika dan China sedang bersaing dan berlomba menguasai pasar dunia. Hingga Amerika telah merencanakan pemindahan beberapa perusahaan mereka yang ada di China ke negara-negara jajahan lainnya seperti Indonesia.

Pemerintah membuat sebuah opini menyesatkan bahwa Indonesia akan rugi jika hanya menerima perusahaan asing pindah, tanpa meminta mereka menanam investasi. Padahal harus dipahami bahwa menawarkan investasi adalah bonus bagi kaum kapitalis yang diizinkan memindahkan perusahaan mereka. Sudah diberi numpang, dikasih tanah harga miring alias sale pula. Keuntungan yang berlipat-lipat bagi kapitalis, kebuntungan bagi rakyat yang terus miris. Dan bisa saja penurunan harga tanah juga bagian dari desakan kapitalis terhadap pemerintah.

Jika pemerintah serius melakukan penurunan harga tanah, maka negeri ini akan diburu terus oleh asing karena mereka juga diberi hak sebagai pemilik tanah. Apalagi dengan kemudahan yang dijanjikan Jokowi, tentu mengundang banyak minta cukong kapitalis membeli tanah yang subur ini. Padahal, masyarakat pribumi jika membeli tanah akan dikenai peraturan yang ribet dan mumet. Berbeda dengan asing yang dilayan bak Raja tanpa aturan sedikitpun.

Penguasa yang menerapkan sistem kapitalis di negara ini semakin hari semakin menggilas. Pemerintah bertindak sebagai pemilik tanah yang berhak menggadaikan bahkan mendiskon harga tanah bagi asing. Padahal tanah negeri ini bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Tetapi begitulah wajah asli kapitalis yang selalu ingin menguasai dengan cara menjajah dan bertindak legal di bawah kebijakan perundang-undangan.

Jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka penjualan tanah kepada asing adalah suatu kejahatan dan dosa besar. Sebab haram hukumnya memberikan tanah kaum muslimin kepada orang-orang kafir walau hanya sejengkal. Perilaku penguasa kapitalis sangat berbeda dengan penguasa Islam. Tidak usah jauh-jauh mengambil satu contoh pemimpin kaum muslimin yang teguh mempertahankan tanah ummat Islam. Sebut saja pemerintahan Sultan Abdul Hamid II di masa Utsmaniyah.

Beliau sangat getol mempertahankan tanah kaum muslimin agar tidak dirampas oleh kaum kafir. Kalimatnya yang sangat tegas dan selalu diingat ketika Theodore Heltz (tokoh the founding father Negara Zionis) mengirimkan surat dan meminta tanah Palestina sedikit saja untuk Israel. Sultan Abdul Hamid menjawab dengan tegas, “Tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin, dan kewajibanku adalah menjaganya. Maka selama aku hidup, tidak akan ada satu jengkal pun tanah Palestina bisa direbut”.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW juga bersabda :
“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: padang rumput, air dan api”.

Padang rumput meliputi tanah dan kandungannya adalah milik rakyat. Penguasa tidak punya hak menjual kepada siapapun. Penguasa atau pemimpin hanya mengelola agar tanah itu produktif dan membantu kemakmuran masyarakat dalam suatu negara menurut perspektif Islam. Bukan malah memberikannya kepada asing dengan murah.

Inilah buah penerapan kapitalis yang nyata. Nyata menindas, menggilas dan membuat rakyat sengsara. Maka untuk mengakhiri kejahatan kapitalisme tidaklah cukup hanya dengan menyerukan ganti presiden atau rezim saja. Melainkan mengkonstruksi kembali tatanan negara dari akarnya. Yaitu dari ideologi (pandangan hidupnya). Mencabut kapitalisme hingga ke akar-akarnya dan menggantinya dengan ideologi Islam.

Islam akan memelihara tanah kaum muslimin dan menolak jeratan utang asing. Sebab pengelolaan negara akan dijalankan sesuai petunjuk syariat Islam. Saatnya Indonesia bangkit dengan menyerukan Islam sebagai solusi tunggal. Jika tidak, Indonesia akan terus for sale dan kaum kapitalis semakin menggilas. Wallahu a’lam bissawab.***

Penulis adalah dosen dan pengamat politik tinggal di Kalimantan Utara