Kasus Cikeusik, bukti intelejen lemah
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Selasa, 8 Feb 2011
- print Cetak
JAKARTA –
Minggu (6/2) kemarin bentrokan warga masyarakat dengan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang menjadi peristiwa berdarah. Pasalnya, peristiwa itu menewaskan 3 orang, merusak sejumlah mobil dan rumah.
Kejadian itu menjadi perhatian. Menkopolhukam, Kapolri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung menggelar rapat mendadak menyikapi kondisi yang terjadi.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, menilai kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, membuktikan intelejen dan aparat kepolisian lemah dalam bekerja.
TB Hasanudin menegaskan, seharusnya intelejen dan aparat kepolisian bisa melakukan deteksi secara dini terhadap persoalan yang ada di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada Minggu (6/2). “Ini bukti kelalaian aparat dan bukti intelejen di tingkat polres tidak paham,” katanya di gedung DPR, Jakarta, siang ini.
Terkait dengan kinerja kepolisian, TB juga menyayangkan kelalain aparat. Menurut TB, padahal sejak Jumat (4/2) aparat kepolisian telah mengidentifikasi adanya potensi kekerasan di Cikeusik. “Tapi kok malah tidak memberikan pelindungan. Ada dua hari ada jarak, polisi juga harus mengusai situasi sosial masing-masing. Banten itu daerah relatif keras. Ini jelas kelalaian aparat,” terangnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, agar SKB tiga menteri agar dikaji secara mendalam apakah peraturan tersebut cocok untuk diterapkan atau tidak. Disamping itu, TB menegaskan agar SKB tersebut disosialisasikan melalui struktur pemerintahan, mulai tingkat kecamatan yang melibatkan ulama dan aparat.
Sumber : Waspada
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
