Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Dilema CPNS: Bupati Madina Ngotot Putra Daerah, KemenPAN Ngotot Secara Nasional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Jun 2014
  • print Cetak

JAKARTA (Mandailing Online) – Perseteruan antara Bupati Madina dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) soal tolak-menolak tanggungjawab mengumumkan hasil seleksi CPNS Madina 2013 mulai terungkap akar persoalannya.

Ternyata Blt Bupati Madina ngotot yang harus dimenangkan adalah putra daerah berdomisili di kawasan kerjanya, bukan dari wilayah lain. Sementara KemenPAN-RB ngotot pada undang-undang bahwa pemenang tak harus orang daerah tetapi juga orang luar sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini menggambarkan adanya perlawanan dari daerah kepada pemerintah pusat di satu sisi, dan adanya kengototan mempertahankan hegemoni pemerintah pusat di sisi lain.

“Pokok masalah yang terjadi di Madina adalah keinginan bupati untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013. Sementara, hasil TKD merupakan hasil tes murni, yang tidak melihat apakah si pelamar yang lulus itu putra asli daerah atau tidak,” ungkap Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, di Jakarta, (10/6/2014) yang dilansir surat kabar Metro Tabagsel.

Dalam konstelasi ini, Herman menyudutkan bupati Madina dengan mengatakan jika memang menghendaki porsi putra daerah bisa terakomodir, bupati sebagai PPK bisa melakukan tes kompetensi bidang (TKB) untuk menjaring putra asli daerah.

“Karena mengakomodir putra asli daerah itu dimungkinkan, disesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal,” kata dia. Sayangnya, bupati tidak menggunakan TKD dan malah menunda-nunda pengumuman.

Alternatif solusi kedua, jika memang tidak mau menggunakan TKD, putra asli daerah bisa diakomodir di tes CPNS 2014 ini.

“Caranya, silakan membuat aturan persyaratan, misalnya harus yang ber-KTP lokal sehingga akan banyak putra asli daerah yang bisa menjadi CPNS,” terang Herman.

Cara ini, lanjutnya, juga dilakukan oleh Pemkab Meranti, Riau, yang juga ngotot minta banyak putra asli daerah terakomodir. Akhirnya diberikan solusi oleh KemenPAN, untuk seleksi CPNS 2014 ini, Meranti boleh memasang persyaratan yang memungkinkan banyak putra asli daerah terakomodir. Bupati Meranti pun akhirnya mengumumkan hasil tes CPNS 2013.

Sumber: Metro Tabagsel/JPNN
Editor: Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi atau mencoret sejumlah partai peserta Pemilu 2014. Otomatis, partai-partai ini nantinya tidak bisa ikut Pemilu 2014. Hanya, pencoretan dilakukan pada beberapa daerah, tidak bersifat nasional. Pencoretan lantaran terlambat menyerahkan dana kampanye dari jadwal yang sudah ditentukan. Ada sembilan partai yang dicoret dari sejumlah daerah. Diantara partai-partai itu adalah […]

  • Gugah Kesadaran Warga, DLH Madina Akan Rutinkan Jum’at Bersih

    Gugah Kesadaran Warga, DLH Madina Akan Rutinkan Jum’at Bersih

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA -Mandailing Online: sungai aek mata di kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) masih menjadi pekerjaan rumit Dinas Lingkungan Hidup ( DLH). Kurang nya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai terus disosialisasikan dengan cara turun langsung melakukan pembersihan. Pagi ini saja petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dengan Forum […]

  • Ketua KPU Madina : Gaji KPPS Tidak Dibebani Pajak

    Ketua KPU Madina : Gaji KPPS Tidak Dibebani Pajak

    • calendar_month Selasa, 20 Feb 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Adanya Oknum Ketua KPPS di Kabupaten Mandailing Natal menyunat gaji KPPS dengan dalih pajak, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) dengan tegas mengatakan, anggota KPPS yang menerima gaji tidak dibebani pajak. Kalaupun ada Ketua KPPS yang memotong gaji anggota KPPS, itu diluar perintah KPU. […]

  • Padi Siganteng Menggemparkan Petani Madina

    Padi Siganteng Menggemparkan Petani Madina

    • calendar_month Rabu, 2 Apr 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Namanya padi Siganteng, satu pengembangan varietas tanaman padi di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal (Madina). Padi ini telah menjadi buah bibir di kalangan petani karena hasilnya bagai mukzijat. Betapa tidak, tanaman padi ini mampu menghasilkan 9 ton per hektar, mengalahkan pulau Jawa yang sejauh ini hanya mampu pada angka 7,2 […]

  • Dirut RSU Panyabungan Juga Dipanggil KPK

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Selain dua orang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ali Mutiara Rangkuti dan Muhammad Zein, Dirut RSU Panyabungan, Drg. Bida Sari juga dipanggil KPK. “Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HB,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa (28/5/2013). Satu orang lagi juga dipanggil sebagai saksi, yakni Raja Sahlan Nasution selaku […]

  • Kepala Desa Jangan Terlibat Politik Praktis

    Kepala Desa Jangan Terlibat Politik Praktis

    • calendar_month Selasa, 11 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pejabat Bupati Mandailing Natal Ir Aspan Sopian Batubara mengingatkan seluruh kepala desa yang ada di kabupaten Mandailing Natal agar tidak terlibat dalam politik praktis terutama pada pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Mandailing Natal , dan ia berharap agar seluruh Kepala Desa dapat menempatkan diri di tengah-tengah berbagai kepentingan politik yang berkembang. Hal tersebut […]

expand_less