Kasus Dinas Kesehatan Madina Diadukan Saja ke KPK

Korupsi Dinas Kesehatan grafis

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Panyabungan mendesak Aliansi Rakyat Peduli Madina mengadukan kasus di Dinas Kesehatan Mandailing Natal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan itu disampaikan sejumlah warga kepada Mandailing Online, Kamis (14/7/2017). “Apabila  penanganan kasus-kasus Dinas Kesehatan ini mentok di Kejaksaan Agung, maka kita mendesak Aliansi Rakyat Peduli Madina melanjutkan pengaduan itu ke KPK saja,” kata Marohan Tondi Hasibuan di pasar lama Panyabungan.

“Iya, saya juga minta Aliansi Rakyat Peduli Madina membawa ke KPK saja, soalnya lama kali pun kultengok gerakan kejaksaan ini,” ujar Bajora Lubis yang berada di samping Marohan Tondi Hasibuan.

Menurut keduanya, kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Madina lebih cocok diadukan ke KPK, karena jumlah yang diduga dikorupsikan totalnya mencapai lebih dari 1 milyar rupiah atau di atas standar minimal yang ditetapkan agar memenuhi syarat masuk dalam penanganan KPK.

Di kesempatan berbeda, Mulhan Lubis yang juga warga Panyabungan meminta agar Aliansi Rakyat Peduli Madina membawa kasus itu ke KPK. Dia menduga, lambannya gerakan Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus di Dinas kesehatan Madina dikhawatirkan karena sudah “masuk angin” alias sudah ada oknum di Kejakasaan Agung yang mendapat dana sogok dari oknum di Pemkab Madina.

“Aku malah khawatir kasus ini sudah lapan enam alias sudah kena sogok bapak-bapak yang di Jakarta itu. Taulah, ini Indonesia, Ipar. Semua bisa aman dengan uang,” kata Mulhan.

Aliansi Rakyat Peduli Madina pada Senin, 23 Mei 2016 yang lalu mengadukan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perkiraan kerugian negara Rp7,3 Miliar.

Sejumlah berkas diserakan dalam pengaduan itu. ARPM meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan meneliti dalam lima point:

Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas Rp2,48 miliar. Terjadi pemborosan pada kegiatan dan perencanaan, tetapi tersusun rapi dalam administrasi, karena kerja sama dengan kepala-kepala Puskemas.

Yang kedua, pengadaan alat pengolahan limbah padat senilai Rp1 Miliar. Aliansi Rakyat Peduli Madina telah mengecek berulang kali alamat perusahaan yang dimaksud di Jakarta, tetapi tetap tidak jelas. Alamatnya ada, tetapi bukan kantor perusahaan yang dimaksud. Yang satu lagi berupa alamat perumahan, tetapi pemilik rumah mengatakan bahwa tempat itu bukan kantor perusahaan tersebut.

Pembayaran gaji atau honor bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga dilibas 50 persen, sehingga merugikan Negara Rp2,7 miliar. Pelaksanaan di Kabupaten Mandailing Natal setidaknya menyalahi tiga hal: pemotongan, prosedur tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan penyaluran honor tidak sesuai dengan nama-nama bidan PTT yang ada.

Yang keempat soal pembelian 4 unit ambulans ke Puskesmas yang tidak sesuai dengan RUP, tidak memenuhi standar minimum kendaraan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal merugikan Negara Rp1,4 miliar.

Yang terakhir, soal aliran anggaran ke puskemas pembantu (pustu). Aliansi Rakyat Peduli Madina mencurigai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal memark up harga peralatan puskesmas pembantu, sehingga merugikan Negara Rp800 juta.

Sejau ini, sudah tiga kali pihak Aliansi rakyat Peduli Madina mendatangi Kejakasaan Agung dan mendasaknya untuk mem-folow up dugaan tindak pidana korupsi Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal itu.

Kedatangan kali terakhir pada Selasa (22/6/2016). Di kesempatan itu, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan Agung, Firmansyah,SH kepada pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina menyatakan, penyidikan atas dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal hanya persoalan waktu .

“Tidak mungkin kami lanjutkan ke Jamintel dan Jampidsus, kalau berkasnya tidak layak kami ajukan,” katanya seperti dikutip Ardian dari Rakyat Peduli Madina.

Peliput : Dahlan Batubara

Sumber tambahan : Aliansi Rakyat Peduli Madina