Kamis, 5 Mar 2026
light_mode

Kasus Tapsel, Kajatisu 'muka tembok'

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 1 Jun 2011
  • print Cetak


MEDAN –
Lambannya penuntasan kasus korupsi dana TPAPD (Tunjangan Pendapatan Apratur Pemerintahan Desa) Tapsel senilai Rp1,5miliar yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dengan tersangka Rahudman Harahap saat menjabat Sekda Tapsel 2004-2005 dan dugaan korupsi APBD Pemkap Tapsel senilai Rp13,8 miliar tahun 2005, menyisakan tanda tanya.

Kajati Sumut dibawah pimpinan AK Basuni Masyarif sebagai adhiyaksa terus dikritik oleh berbagai elemen di Sumatera Utara mendesak agar kasus korupsi Rahudman tersebut segera diproses. Namun kenyataannya, Kejatisu ibarat muka tembok. “Kejatisu telah menetapkan, Rahudman sebagai tersangka sejak 29 Oktober 2010 dugaan korupsi TPAPD Rp1,5 miliar, tapi mengapa belum ada peningkatan penyidikan. Sedangkan, kritikan berbagai elemen Kejatisu seperti bermuka tembok. Kalau tidak silakan lanjutkan proses hukum,” ungkap Kabid Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Sumatera Utara, AM. Damanik, siang ini.

Masih Damanik, memang tudingan negatif kepada Kajatisu dalam penangan kasus Rahudaman Harahap adanya permainan. Karena sejak penetapannya sebagai tersangka pada 26 Oktober 2010 lalu oleh Kejatisu sewaktu dijabat Sution Usman Ajdi sampai saat ini Rahudman belum terjamah oleh Kejatisu.

Dalam gelar ekspos kasus TPAPD di Kejagung beberap waktu lalu, Rahudman juga diindikasikan melakukan korupsi lagi senilai Rp13,8 miliar yang menurut Kejatisu menambah panjang jangka waktu pemerosesan Rahudman karena harus menungu Audit BPKP dalam kasus ini.

“Kita harapkan penegakan hukum benar-benar ditegakan, Rahudman Harahap agar segera diperiksa dan ditangkap terkait fakta kasus saat menjabat sebagai sekretaris daerah Tapsel antara lain dana TPAPD Tapsel senilai Rp1,5miliar dan dugaan korupsi APBD Pemkap Tapsel senilai Rp13,8 miliar tahun 2005 ditambah lagi kasus korup proyek fiktif rehabilitasi dan pengorekan saluran drainase serta perbaikanjalan di kota Medan” tegas Damanik
Sumber : Waspada

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKB Tetapkan Pasangan Sukhairi-Atikah

    PKB Tetapkan Pasangan Sukhairi-Atikah

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailling Online) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan Jakfar Sukhairi Nasution-Atikah Azmi Utammi Nasution sebagai pasangan bakal calon buopati/wakil bupati Mandailing Natal (Madina) yang akan diusung di Pilkada 2020. Kepastian itu disampaikan Ketua Dewan Tanfizd DPC PKB Kabupaten Madina, Khoiruddin Faslah Siregar dalam temu pers di sekretariat DPC PKB Madina, Panyabungan, Senin […]

  • Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

    Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 1Komentar

    JAKARTA – Forum Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menyatakan alasan kedua daerah itu belum mengumumkan kelulusan tes CPNS jalur umum dikarenakan putra daerah yang lulus tidak sesuai keinginan elit Pemda, sangatlah aneh. Alasan lain yakni takut didemo oleh peserta yang tak lulus, juga dinilai tidak logis Ketua Forum CPNS […]

  • Hidayat Batubara Segera Non Aktif Sebagai Bupati

    Hidayat Batubara Segera Non Aktif Sebagai Bupati

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 9Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jika nantinya Bupati Madina Hidayat Batubara memasuki persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, maka statusnya akan menjadi terdakwa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, status terdakwa ini akan berlanjut pada penonaktifan sementara Hidayat Batubara dari jabatan Bupati Mandailing Natal (Madina). Dimikian dikatakan Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) wilayah Tabagsel, Ridwan Rangkuti, SH.MH kepada wartawan, […]

  • Anggota DPRD Madina Jalani Hukuman Penjara Pekan Depan

    Anggota DPRD Madina Jalani Hukuman Penjara Pekan Depan

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (Mandailing Online) – Kejaksaan Negeri Panyabungan menyatakan sudah menerima salinan vonis Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri Panyabungan, Kamis (16/1/2014) sekira pukul 16.00 WIB. Vonis Mahkamah Agung ini menetapkan anggota DPRD Mandailing Natal (Madina), Ir. Ali Makmur Nasution alias Jaganding 2 tahun penjara, terkait delik penipuan terhadap calon bupati Madina Aswin Parinduri. Kajari Panyabungan, Satimin,SH […]

  • Ketua MK: Tidak Perlu Izin Presiden

    Ketua MK: Tidak Perlu Izin Presiden

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    JAKARTA, – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyatakan, kepolisian tidak perlu ragu melakukan upaya hukum terhadap kepala daerah yang terindikasi melakukan dugaan korupsi, termasuk Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara, Kasmin Simanjuntak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya sangat jelas, karena Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang […]

  • Sejumlah Proyek Jalan tahun 2025 di Madina Diduga Dikerjakan Group Perusahaan Milik Tersangka Kasus Suap Jalan di Sumut

    Sejumlah Proyek Jalan tahun 2025 di Madina Diduga Dikerjakan Group Perusahaan Milik Tersangka Kasus Suap Jalan di Sumut

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ): dari beberapa paket proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) tahun anggaran 2025, diduga sebagian besar pekerjaan proyek tersebut dikerjakan perusahaan yang bergabung dalam PT Dalihan Natolu Group ( DNG ). PT Dalihan Natolu Group sendiri diketahui sebuah perusahaan kontruksi di Tapanuli Selatan yang sedang berurusan dengan […]

expand_less