Kisruh DPRD Membahayakan Madina

Bupati Harus Sikapi Secara Bijak dan Serius

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kisruh berkepajangan di DPRD Mandailing Natal (Madina) akan membahayakan daerah jika polemik di intren lembaga legislatif itu dibiarkan berkepanjangan.

Sebab, kisruh ini sudah menjadi dua kutub, yaitu kutub Wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution dan kutub Ketua DPRD Madina As Imran Haitamy Daulay.

Dua kutub ini sudah mempertontonkan kepada masyarakat sandiwara politik kotor, degalan politik murahan dan perjuangan mereka untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan partai mereka, bukan kepentingan masyarakat Madina secara luas

Bupati Madina, Hidayat Batubara harus menyikapi kondisi DPRD tersebut secara bijak dan nyata, dan dari sisi unsur Muspida bupati bisa berperan sebagai menjadi mediator dalam rangka meredam gejolak di DPRD Madina.

“Jangan biarkan kemelut tersebut berkepanjangan karena akan menghambat proses persidangan di DPRD yang pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan program pembangunan Madina,” kata Ketua Peradi Tabagsel, Ridwan Rangkuti SH.MH, Selasa (25/9).

Sejumlah agenda sudah sering gagal rapat, baik rapat Badan Musyawarah maupun rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Madina 2011 yang beberapa kali diskors karma tidak quorum, hal ini tentu sangat memalukan dan melukai hati Masyarakat Madina.

“Sebagian besar anggota DPRD Madina sedang mempertontonkan kepada masyarakat sandiwara politik kotor, degalan politik murahan dan perjuangan mereka untuk mempertahankan kekuasaan, dan kepentingan pribadi, kelompok dan partai mereka, bukan kepentingan Masyarakat Madina secara luas,” ujarnya.

Ridwan menilai sejumlah anggota DPRD Madina saat tidak pantas lagi dipilih dalam pemilu 2014 mendatang. Sebab, semakin lama menjadi anggota DPRD Madina, maka semakin konyol tindak-tanduk mereka bak pelawak politik di televisi.

“Bupati Madina harus bersikap tegas dan pasti demi kepentingan Masyarakat Madina,” tegas Ridwan.

Dalam hal ini bupati bisa mengundang pimpinan DPRD, pimpinan partai politik yang ada di DPRD, pimpinin fraksi, komisi yang lama dan yang baru, duduk satu meja untuk mencari solusi yang baik, meninggalkan semua kepentingan pribadi masing- masing, kelompok maupun kepentingan partai politik, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai barometer mencari solusi atau dengan kesepakatan bersama. Termasuk kemungkinan membagi-bagi kekuasaan dalam tenggang waktu tertentu jika itu yang diinginkan kutib-kutib yang berseteru. (dab)