Sabtu, 28 Feb 2026
light_mode

KPK Rilis Lima Nama Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • print Cetak

Lima tersangka dihadirkan di konprensi pers KPK di Jakarta, Sabtu (28/6). Foto: detiknews

JAKARTA (Mandailing Online) – Komisi Pemberantasan Korupsi merilis lima nama tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Kelima tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jum’at malam (27/6).

Lima tersangka itu adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang sebagai Direktur PT RN.

Kemudian Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang sebagai Direktur PT RN.

KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata Direktur Penyudikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Sabtu (28/6).

Asep mengatakan melewatkan melakukan dua OTT pada Kamis (26/6) malam kemarin di Sumut. Kegiatan OTT pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut.

Sedangkan yang kedua terkait proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Total nilai proyek tersebut sebesar Rp231,8 miliar.

KPK menduga pihak swasta yakni PT DNG dan PT TN menyuap Topan Obaja, Rasuli Efendi, dan Heliyanto untuk menjadi pemenang dalam lelang proyek pembangunan jalan tersebut.

Akhirun Efendi selaku Dirut PT DNG dan Rayhan selaku direktur PT TN diduga memberikan uang senilai Rp2 miliar pada tiga orang itu.

“Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar Rp2 miliar dari pihak swasta. Yang kemungkinan besar uang Rp2 miliar ini akan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek yang berkaitan dengan pembangunan jalan,” katanya dikutip CNN Indonesia.

Topan baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025 lalu oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (cnnindonesia/dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Kecamatan di Madina Rentan Rawan Pangan

    Tiga Kecamatan di Madina Rentan Rawan Pangan

    • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Tiga kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) rentan rawan pangan, yaitu Kecamatan Panyabungan Timur, Muara Batang Gadis dan Muara Sipongi. Hal itu sesuai dengan hasil survei Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatra Utara dan Badan Ketahanan Pangan Madina. Demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Madina, Taufik Zulhendra Ritonga, kepada MedanBisnis, di ruang kerjanya, usai mengikuti […]

  • Warga Gunungtua Jae Cek Penanganan Kasus Kepdes di Polres Madina

    Warga Gunungtua Jae Cek Penanganan Kasus Kepdes di Polres Madina

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Gunungtua Jae, Panyabungan mendatangi Polres Madina untuk menanyakan progres penanganan kasus kepala desa yang diberhentikan sementara. Sekitar 6 warga menemui pejabat kepolisian di ruang Tipikor Polres Madina, Selasa (2/6/2020). “Alhamdulillah, kami diterima dengan baik,” ujar Daud Lubis salah satu warga. Dikatakan, pihak penyidik polres hingga saat ini terus melanjutkan […]

  • Ketika Desa Hutapuli Menerbitkan Peraturan Desa (bagian 1)

    Ketika Desa Hutapuli Menerbitkan Peraturan Desa (bagian 1)

    • calendar_month Rabu, 10 Mei 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Catatan : Dahlan Batubara Persolan yang dihadapi desa masa sekarang sangat berragam, mulai dari persoalan narkoba di kalangan generasi muda, kian punahnya ikan air tawar di sungai-sungai akibat merajalelanya sentrum ikan, pengangguran di usia angkatan kerja hingga masalah pecurian ternak dan kebun. Semua itu merupakan gambaran umum mayoritas desa di Mandailing Natal. Yang paling […]

  • Hadiri Halalbihalal PC NU, Bupati: Ini Momen Saling Memaafkan

    Hadiri Halalbihalal PC NU, Bupati: Ini Momen Saling Memaafkan

    • calendar_month Rabu, 18 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution mengatakan halalbihalal merupakan momentum untuk saling memaafkan antar sesama. Hal itu disampaikan Sukhairi saat menghadiri acara halalbihalal Badan Otonom PC NU Madina pada Rabu (18/5) di kantor PC NU Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan. “Kita harus memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah […]

  • Mendikbud: perubahan kurikulum karena tuntutan zaman

    Mendikbud: perubahan kurikulum karena tuntutan zaman

    • calendar_month Minggu, 2 Des 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Yogyakarta, (MO) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan karena tuntutan zaman yang terus berkembang agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. “Saat ini zaman kan sudah berubah, maka kompetensi yang diberlakukan untuk pengembangan intelektual siswa pun juga harus berubah karena tantangan yang mereka hadapi tidak akan sama […]

  • Dipimpin Brigjen, Polisi Parlemen Perlu Seribuan Personel

    Dipimpin Brigjen, Polisi Parlemen Perlu Seribuan Personel

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengamanan komplek gedung parlemen dirancang lebih ketat. Rencananya tempat berkantornya para wakil rakyat, MPR, DPR dan DPD itu dijaga oleh seribuan lebih polisi di bawah komando perwira berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).  Ini tergambar dalam desain dan konsep Peraturan DPR tentang polisi parlemen (Parlementary Police). Dalam dokumen tersebut dijelaskan pertimbangan membentuk struktur […]

expand_less