Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Mahasiswa Asal Hutabaringin Julu Minta Anggaran Desa Mereka Diaudit Kejaksaan

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
  • print Cetak

bangunan kantor desa dan balai desa hutabaringin julu tak kunjung kelar ( fikri )

MADINA – Mandailing Online- Mahasiswa Minta Pihak berwenang audit Dana Desa Hutabarigin Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Tahun 2023 dan 2024. Intensif Guru Magrib mengaji diduga tak dibayar penuh Kades Hutabarigin Julu, serta bagunan desa tak kelar sejak tahun 2022 hingga 2024.

Munawir Ahmad Mahasiswa sekaligus Warga di Desa itu menduga Kades Hutabarigin Julu Darman Rangkuti selewengkan Dana Desa Tahun 2023 dan 2024. Munawir menjelaskan Intensif Guru Magrib mengaji 2 tahun berturut turut tidak dicairkan secara penuh oleh Pemerintah Desa setempat sesuai pengakuan para guru padanya.

” dari pengakuan para guru mengaji intensif mereka tidak dicairkan secara penuh oleh pemerintahan desa. Ustdz Yusuf salah seorang guru Magrib mengaji disini mengaku tahun 2023 saja hanya dibayarkan sekitar 4 bulan, dan tahun 2024 hanya 7 bulan, yang mereka Terima hanya 2jt di tahun 2024,” jelas Munawir.

Munawir merincikan sesuai pengakuan Ustdz Yusuf bahwa dalam Musawarah Desa tahun 2024 ditetapkan ada dua tempat pengajian yang masuk dalam usulan anggaran. Dari pagu anggaran sepengetahuan para guru mengaji mereka mendapat insentif 300 ribu/ bulannya. Namun para guru.mengaku hanya meneriman2 juta rupiah saja dalam 1 tahun.

” semua pengakuan ustdz Yusuf selaku yang merasa dirugikan ada rekamannya dan disampaikan ke saya agar persoalan ini dibuka dan dikordinasikan ke Kepala Desa,” jelas Munawir.

Selain persoalan gaji guru mengaji, persoalan pembangunan gedung kantor desa juga menjadi pembahasan di masyarakat kata Munawir. Ia menilai terjadi pemborosan anggaran pada proyek pembangunan kantor desa dan balai desa itu.

” tidak hanya masalah insentid guru yang menjadi sorotan, pembangunan gedung kantor desa juga terkesan pemborosan anggara. sejak Tahun 2022 hingga tahun 2024 tak kunjung kelar pengerjaan nya”, kata Munawir

Munawir menilai selama 3 periode Kades menjabat kebijakan anggaran Desa mereka tidak terarah, sehingga rawan akan tindakan korupsi.

“Anggaran yang dicairkan untuk kantor desa saja sudah Rp.471.368.100. Akan tetapi hingga kini bagunan itu kesannya asal jadi dan sudah hampir setengah miliar dana digelontorkan tapi tak kelar kelar kantor desa itu. Saya berharap pada pihak berwenang Inspektorat Madina dan Kejaksaan Negeri Madina agar melakukan audit Dana Desa Tahun 2023 dan 2024 Desa Hutabarigin Julu,” Jelas Munawir.

Sementara, Kades Hutabaringin Julu yang dikonfirmasi Wartawan terkait hal tersebut mengungkapkan. “Mohon maaf, untuk lebih jelas semua alangkah baiknya saudara terjun kelapangan biar tau semua impo yang jelas,” Ungkap Darman melalui Pesan Whatsapp. Kamis. ( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Elemen Masyarakat dan Mahasiswa Madina Dukung Perampingan SKP

    Elemen Masyarakat dan Mahasiswa Madina Dukung Perampingan SKP

    • calendar_month Minggu, 14 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal menyatakan dukungan penuh terhadap draf perampingan SKPD yang diajukan Pj. Bupati Mandailing Natal kepada DPRD pada sidang paripurna yang digelar Kamis (11/11) di ruang Paripurna DPRD. Usulan Pj. Bupati Madina untuk memangkas instansi / SKPD yang dinilai tumpang tindih (Over Lapping) dan tidak efektif merupakan langkah maju […]

  • Kampung Mandailing di Kedah, Malaysia Dikukuhkan

    Kampung Mandailing di Kedah, Malaysia Dikukuhkan

    • calendar_month Rabu, 19 Jul 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      KEDAH, MALAYSIA (Mandailing Online) – Tidak banyak yang mengetahui keberadaan masyarakat suku Man­­dailing di Kampung Je­rung Atas, Sg Petani, Negeri Kedah, Malaysia. Masyarakat Mandailing telah bertempat tinggal di Kedah sejak 1880. Kedah merupakan salah satu negeri di Malaysia yang berdekatan perbatasan dengan Thailand. Untuk memeriahkan kem­bali suasana perkampungan masyarakat Mandailing itu, satu aktivitas menarik […]

  • Pengawasan jajanan sekolah lemah!

    Pengawasan jajanan sekolah lemah!

    • calendar_month Selasa, 8 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Sebanyak 8,5 persen jajanan anak di sekolahan tidak memenuhi standar kesehatan, karena menggunakan berbagai bahan baik itu pemanis maupun pewarna. Hal ini menimbulkan keraguan bagi para orang tua murid, terlebih baru-baru ini ditemukan siswa SD keracunan usai makan bakso kojek. Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Medan, T Bahrumsyah, pengawasan terhadap jajanan anak […]

  • Tingkatkan Kinerja Honorer, Dinas PU-PR Terapkan “No Work No Pay”

    Tingkatkan Kinerja Honorer, Dinas PU-PR Terapkan “No Work No Pay”

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebagai upaya peningkatan kehadiran dan kinerja pegawai honorer, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mandailing Natal (Madina) menerapkan no work no pay. Dalam artian, dinas yang dipimpin Rully Andry ini membayar gaji pegawai sesuai kehadiran sebagaimana tertuang dalam surat bernomor: 600/0362/DPUPR/2022 tanggal 12 Mei 2022. Hal itu disampaikan Kepala Sub […]

  • Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Biaya penerbitan sertifikat tanah 1.000.000 hingga 1.200.000 rupiah. Akibatnya warga menjerit. Sejumlah warga Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengungkapkan, aparat desa mematok target rupaiah itu untuk pengurusan satu sertifikat tanah. Padahal, pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat gratis alias tak ada pungutan biaya. “Kami […]

  • Pemeriksaan Hasil Tes CPNS di USU Tipis Kemungkinan Muncul KKN

    Pemeriksaan Hasil Tes CPNS di USU Tipis Kemungkinan Muncul KKN

    • calendar_month Senin, 2 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN: Pemeriksaan lembar jawaban (LJK) seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan pola scanning yang diterapkan Universitas Sumatra Utara (USU) tipismemunculkan peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maupun permainan lain. Sekdaprovsu RE Nainggolan dan Tim Komisi A DPRD Sumut yang menyaksikan langsung pembukaan segel packing LJK CPNS Pemprovsu untuk diperiksa di USU Medan, Selasa […]

expand_less