Sabtu, 11 Apr 2026
light_mode

Pedagang Pindah Satpol PP Pasrah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 11 Agt 2011
  • print Cetak


Ratusan Pedagang Pabukoaan Buka Lapak Baru di Jalan Monginsidi
Sekitar 150-an pedagang pasar pabukoan yang ditempatkan Pemko Psp di komplek City Walk, memindahkan seluruh barang dagangannya dan membuka lapak baru di Jalan Monginsidi, Rabu (10/8). Melihat aksi para pedagang ini, personel Satpol PP pasrah. Sebab, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah pimpinan.

Menurut pedagang, mereka pindah dari lokasi pasar pabukoan di City Walk karena dagangan kurang laku. Jumlah pembeli yang datang terbatas. Akibatnya, modal yang mereka tanam habis begitu saja tanpa menghasilkan untung.
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi (Perindagkop) dan UKM, Islahuddin Nasution melalui Kabid Pasar, Ahmad Hasanuddin Pohan, kepada METRO, mengaku, meski mengetahui perpindahan lokasi seluruh pedagang pasar pabukoan ke Jalan Monginsidi, pihaknya tetap belum bisa mengambil tindakan apapun. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu perintah dari wali kota.
Hal senada juga disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Erwin H Harahap. Saat ditemui di Jalan Monginsidi, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada perintah resmi dari pimpinan. “Kalau ada perintah pimpinan yang menyebutkan pedagang harus kembali dipindahkan ke City Walk, baru kita lakukan. Namun, panitia belum berkoordinasi dengan kita atas hal ini,” sebutnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemko Psp, Ahmad Bestari Lubis, pihaknya masih belum bisa menghubungi pimpinan (wali kota) untuk mengetahui langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan atas kejadian tersebut.
Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Psp Khoiruddin Nasution, menyayangkan adanya kejadian tersebut. Itu menunjukkan masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Psp Sopian Harahap, menambahkan, kejadian ini menjadi bukti pemerintahan tidak lagi dipercaya masyarakat. Ia menduga, kejadian penolakan pedagang pasar pabukoan ini karena pada saat perencanaan pemerintah terkesan kurang melakukan pendekatan terhadap pedagang.
“Ke depan kita harapkan pemerintah berfikir bagaimana caranya agar tidak ada yang merasa dirugikan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita minta pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini tanpa ada yang dirugikan agar marwah dan kredibilitas pemerintah kembali dipercaya masyarakatnya sendiri,” sarannya.
Sementara itu, kalangan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrat Bersih (AMPBB), Andi Lumalo Harahap, mencibir pemerintah. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Disperindagkop melainkan menjadi tanggung jawab Wali Kota Psp Drs Zulkarnaen Nasution yang tidak memahami keinginan warganya.
Untuk itu, ia meminta kepada wali kota untuk turun tangan menyelesaikan persoalan pasar pabukoan ini, sebelum timbul pro dan kontra antara masyarakat. “Kita minta pemko segera menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya. (phn)
Sumber : Metro_Tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus,  Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 18 Sep 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum   PANYABUNGAN (Mandailing Onlne) – Badan Anggaran DPRD Madina dinilai mengangkangi jadwal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 yang ditetapkan pihak Badan Musyawarah DPRD Madina. Kondisi ini dikhawatirkan menghasilkan produk DPRD yang cacat hukum. Dampaknya, pihak Fraksi Golkar menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD […]

  • Omnibus Law Hancurkan Izin Lingkungan Hidup

    Omnibus Law Hancurkan Izin Lingkungan Hidup

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Siti Khadijah Sihombing Tinggal di Barus, Tapanuli Tengah   Beberapa pekan lalu kita dikejutkan dengan pengesahan RUU Omnibus Law. Walaupun seluruh rakyat menolak pengesahan UU ini namun embahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tetap dikebut dan telah sah menjadi undang-undang dalam sidang paripurna parlemen kemarin, Senin (5/10). (katadata.co.id) Pasal-pasal yang bermunculan […]

  • Proyek Asal Jadi

    Proyek Asal Jadi

    • calendar_month Kamis, 2 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Proyek Asal Jadi : Dek jalan di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur yang baru beberapa minggu selesai kini, sudah terkelupas. Diharapkan kepada Dinas PU dan DPRD Madina untuk meninjau ulang proyek pembangunan jalan di Panyabungan Timur. Foto : MO

  • Pendidikan Harus Tanamkan Budaya Anti Korupsi

    Pendidikan Harus Tanamkan Budaya Anti Korupsi

    • calendar_month Senin, 29 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    YOKYAKARTA :Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah mengatakan dunia pendidikan harus berperan tanamkan budaya anti korupsi. “Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparatnya, tetapi juga ditentukan oleh produk hukum dan budaya masyarakat untuk mematuhi hukum. Dunia pendidikan berperan untuk mengajarkan budaya patuh hukum,” katanya saat menjadi pembicara seminar nasional `Peran Korupsi terhadap Dehumanisasi Pendidikan […]

  • UMP Rp2,4 juta bisa di Sumut

    UMP Rp2,4 juta bisa di Sumut

    • calendar_month Selasa, 20 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Keinginan buruh di Sumatera Utara untuk segera menikmati Upah Minimum Provinsi (UMP) di kisaran Rp2,4 juta tampaknya bisa terwujud pada 2013 mendatang. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara segera melakukan pertemuan untuk membahas tuntutan buruh tersebut. Kita akan coba bicarakan nantinya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diusulkan para […]

  • Ivan Batubara Gagas Bengkel Mujahid Ekonomi di Madina

    Ivan Batubara Gagas Bengkel Mujahid Ekonomi di Madina

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara menggagas pendirian Bengel Mujahid Ekonomi dalam upaya pengembangan ekonomi di Mandailing Natal (Madina). Bengkel Mujahid ini berfungsi mencetak pengusaha-pengusaha yang memiliki jiwa tarung yang tinggi, bermartabat serta menjadi pengusaha pembayar zakat baru. Itu dikatakan Ivan dalam Rapat Kerja Kadin Sumut dan Kadin Madina Dalam […]

expand_less