Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

Pelayanan Dinilai Pilih Kasih, Notaris Demo BPN Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 13 Mei 2011
  • print Cetak


Panyabungan,

Sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Madina di Komplek Perkantoran Bupati Payaloting, Rabu (11/05/2011). Para PPAT (Notaris) mengecam pelayanan BPN Madina yang dinilai pilih kasih.

Fitrisna Borotan, salah seorang notaris yang merasa keberatan atas kinerja BPN mengatakan, kedatangan mereka karena merasa tidak senang atas kinerja BPN Madina. Ia menilai pegawai BPN ada “bermain” dengan salah satu notaris di Panyabungan.

“Apa perbedaan kami dengan salah satu PPAT yang berkantor di Dalan Lidang? Mengapa PPAT yang dipimpin oleh HRP urusannya bisa cepat. Sedangkan kami bisa sampai berbulan-bulan baru siap urusan kami di kantor ini,” tegas Fitrisna.

Masih kata Fitrisna, notaris lain di Panyabungan merasa dirugikan dan dikecewakan akibat adanya perbedaan pelayanan yang diberikan BPN Madina.

“Akibat perbedaan ini, kita merasa banyak pelanggan yang akan mengurus segala sesuatu mengenai surat menyurat yang berhubungan dengan BPN akan berpindah ke PPAT yang dipimpin oleh HRP,” papar Fitrisna

Sondank Mathiur, notaris lainnya di Panyabungan juga menyampaikan kekesalannya kepada pegawai BPN yang ada didepannya. “Saya sendiri sudah hampir setahun surat sertifikat yang saya urus di kantor ini sampai sekarang belum siap. Sedangkan PPAT yang ada di Dalan lidang dalam dua hari surat menyuratnya langsung siap. Bukankah ini menjadi pertanyaan besar bagi kita,” ungkap Sondank.

“Kita akan mengklarifikasi hal ini langsung kepada Kepala Kantor BPN Madina, karena kita menilai hal-hal yang diduga melanggar hukum telah terjadi di sini. Apalagi Kantor PPAT yang beralamat di Dalan lidang tersebut ternyata suaminya bekerja dan mempunyai jabatan di kantor ini,” jelas Sondank.

Sementara itu Kepala Kantor BPN Madina Juharnel SH saat dikonfirmasi menampik semua tuduhan yang dilontarkan para notaris yang mendatangi kantornya.

“Tidak mungkin kita membeda-bedakan PPAT yang ada di Kota Panyabungan ini, karena mereka semua adalah mitra kerja kita. Kemudian perihal yang katanya adanya urusan surat menyurat yang bisa siap dalam beberapa hari, itu tidak benar karena kita di sini memakai system online ke pusat. Yang pasti, semua harus sesuai dengan prosedur yang ada,” jelas Juharnel. (BS-026)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Calo Sidang Tilang Menghadang

    Calo Sidang Tilang Menghadang

    • calendar_month Minggu, 26 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Praktik jasa tak resmi atau percaloan hampir terjadi dalam segala bidang, termasuk di bidang pengadilan. Akibatnya, wibawa pengadilan makin terpuruk, seiring terus terjadinya percaloan sidang. Pihak pengadilan tak mampu berbuat banyak karena belum menerima keluhan dari pihak berperkara. Suasana lalu-lintas ibukota Jakarta yang sangat sibuk menuntut perilaku tertib dan santun saat berkendaraan. Jika tidak, para […]

  • Atika Larang Wartawan Meliput Pertemuan Wabup dan Mahasiswa

    Atika Larang Wartawan Meliput Pertemuan Wabup dan Mahasiswa

    • calendar_month Rabu, 18 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online)- Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mandailing Natal (Madina) sejak pagi melakukan aksi demontrasi untuk mempertanyakan program pengentasan Stunting di Kabupaten Madina, Rabu (18/10/2023). Puluhan mahasiswa ini pun menuntut untuk bertemu dengan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting di Madina. Walaupun akhirnya […]

  • Wabup: Jangan Ada Politik Belah Bambu

    Wabup: Jangan Ada Politik Belah Bambu

    • calendar_month Senin, 19 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati, Dahlan Hasan Nasution, Senin (19/8) di kantor Dinas PU Madina mengajak semua PNS dan honor di instansi itu agar bekerjasama yang baik dengan Arfan Harapan sebagai Kadis PU yang baru. “Saya minta kepada semua, jangan menganggap Arfan sebagai orang lain, jadikanlah dia sebagai keluarga, kemudian hilangkan faksi-faksi. Mari perbaiki […]

  • Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014

    Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014. Ruang I. (Sesi III) Hari : Jumat, Pukul : 15.45 s/d 17.45 wib Tanggal : 12 Desember 2014   NO.   RUANG UJIAN   NO. PESERTA   NAMA PESERTA 1 BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 52132000414 TITIN KOMALASARI 2 BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 […]

  • BST Terpotong, Warga Hutagodang Muda Ngadu ke Polres Madina

    BST Terpotong, Warga Hutagodang Muda Ngadu ke Polres Madina

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu mengadukan kepala desa terkait dugaan pemotongan dana BST. Pengaduan disampaikan ke Polres Mandailing Natal (Madina), Rabu (3/6/2020). Kepada wartawan di depan Mapolres, warga menyatakan dana BST (Bantuan Sosial Tunai) hanya diterima sebesar Rp150 ribu dari pejabat desa yang seharusnya Rp600 ribu. BST adalah bantuan dari […]

  • Khilafah Mampu Membendung Neoliberalisme dan Neoimperialisme

    Khilafah Mampu Membendung Neoliberalisme dan Neoimperialisme

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: KH M. Shiddiq Al-Jawi Neoliberalisme adalah perkembangan mutakhir ideologi kapitalisme yang meminimalkan peran negara dalam perekonomian dan menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar. Adapun neoimperialisme adalah penjajahan gaya baru, yakni penjajahan yang tidak lagi menggunakan militer sebagai instrumen dominasinya, melainkan instrumen dominasi lainnya seperti politik, ekonomi dan budaya. Neoliberalisme mulai diterapkan bagi publik secara […]

expand_less