Pemerintah Harus Hati-hati Memberi Izin Tambang

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kendati 70 % sumber pemasukan APBN berasal dari sektor pertambangan, pemerintah diharap untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan bagi investor yang ingin melakukan eksplorasi tambang di daerah Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR-RI, Jhonny Allen Marbun pada seminar bertajuk “Industri Pertambangan dan Dampak Ekologisnya di Mandaling Natal” yang digagas Perkumpulan Hijau Sumatra (PHS), di Payaloting Internasional Hotel, Panyabungan, Minggu (23/9).

Menurutnya, sektor pertambangan merupakan sumber daya alam yang seksi, namun bisa jadi membawa penderitaan jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Saya perlu jelakan, dari 1.600 triliun anggaran belanja kita untuk tahun 2013, sebanyak 1.100 triliun atau 70 persennnya berasal dari sektor penambangan, seperti pajak dan royalti. Apakah APBN seperti ini cukup berhenti pada belanja 2013, 2014 atau lima tahun mendatang. Disinilah dimaksudkan perlu kehati-hatian dalam melakukan pertambangan,” tandasnya.

Menurut Jhonny, pertambangan adalah sumberdaya tidak terbarukan, berbeda dengan perkebunan atau perikanan. Karena itu, izin tambang yang diberikan harus diaudit dalam satu waktu.

“Kita telah mendorong untuk kegiatan audit pasca tambang untuk menjaga kesinambungan, dan apakah ini bisa bermanfaat untuk masa depan atau malah menciptakan kerusakan lingkungan hidup dan konflik horizontal. Ini yang belum kita lihat,” tegasnya.

Jhonny kemudian menyebut pertambangan timah di Dabo Singkep, Kabupaten Linggau, Kepulauan Riau yang tutup pada 1992 sebagai contoh kegagalan penambangan yang berdampak pada hancurnya ekonomi satu daerah.

”Selama 180 tahun sejak beroperasi pada 1812, daerah itu cukup sejahtera. Kini Dabo Singkep mengalami ghost town dan menjadi potret buram pertambangan di Indonesia. Ekonomi mati ketika pembangunan pasca tambang tidak direncanakan,” ujar Jhonny yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Karenanya, lanjut Jhonny, menanggapi kompleksitas permasalahan tambang di Tanah Air, maka diperlukan audit lingkungan pertambangan, lingkungan hidup, penataan ruang dan kehutanan secara menyeluruh dalam pengawasan kegiatan pertambangan.
Selain Jhonny, juga hadir pembicara lain, yakni Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Ecoregion Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup, Muhammad Ilham Malik dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan. Sementara Ketua Dewan Pengurus PHS, Safaruddin Siregar tampil sebnagai moderator. (lik)