Sabtu, 7 Nov 2026
light_mode

Pemkab Madina Tegaskan Tidak ada Kenaikan Tarif PBB

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
  • print Cetak

Muhammad Yasir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madina ( fikri )

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Maraknya isu tentang kenaikan  PBB ( pajak bumi dan bangunan )  oleh Pemerintah diberbagai daerah di Indonesia membuat masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) waswas. Memastikan hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal tegaskan tak ada kenaikan tarif PBB.

Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina Ahmad Yasir Lubis mengakui tidak ada kenaikan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di seluruh Wilayah Mandailing Natal. Ia menjelaskan aturan tentang pemungutan Pendapatanan Asli Daerah (PAD) memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Di seluruh Madina tidak ada kenaikan tarif baik PBB atau (Nilai Jual Objek Pajak ) NJOP . masyarakat tak usah khwatir tentang ini. Jadi, agar tak membebani masyarakat, kami mempertimbangkan betul ekonomi juga kemampuan masyarakat,” Ungkap Yasir Pada Mandailing Online. Selasa, (19/08/2025).

Selain itu, disampaikannya wajar saja masyarakat Madina merasa khawatir lantaran isu kenaikan tarif pajak diberbagai daerah kerap menjadi pemicu kekecewaan masyarakat pada pemerintah sebab kenaikan PBB yang signifikan. Namun, Ia menegaskan dalam efisiensi anggaran yang sedang berlangsung ini, pajak dan retribusi lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mesti ada kesadaran untuk di realisasikan kewajibannya guna penunjang pembangunan daerah.

“PBB, atau pajak dan retribusi lainnya merupakan PAD Madina. Jadi harapannya pada masyarakat taat dan sadar membayar pajak dan retribusi pada pemerintah daerah apalagi efisiensi saat ini, dan nanti seluruh PAD itu tetap dikembalikan pada Masyarakat. PAD itu nanti direalisasikan pada pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya, atau perbaikian perbaikan fasilitas yang masuk dalam program pembangunan masyarakat. Semakin banyak yang terkumpul, semakin banyak yang bisa dibangunkan,” jelas Yasir.

Disisi lain, Pemerintah Daerah membuka pintu selebarnya pada masyarakat yang mempunyai keluhan terkait pajak serta menganggap bayaran pajak terlalu tinggi.

“Silahkan sampaikan ke Bapenda jika ada masyarakat merasa pajaknya terlalu tinggi. Nanti kami akan lakukan kembali pemeriksaaan, mengkaji ulang atau mengklasifikasikan untuk penetapannya, atau sesuai objeknya hingga tak jadi beban yang tinggi pada masyarakat. Bisa masyarakat keberatan jika objek pajaknya terlalu berat, silahkan datang ke Bapenda melampirkan SPT, mungkin saja kesalahan kami dalam penetapannya,” Tandas Yasir.

Reporter : Fikri

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Legal Standing Penggugat Gubernur Sumut Belum Jelas

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Sidang gugatan citizen law suit terhadap Gubernur Sumut dan penyelenggara negara lainnya di tingkat provinsi dan pusat oleh 25 warga Kota Medan kembali ditunda setelah kuasa hukum warga tidak dapat menunjukkan keseluruhan bukti identitas resmi para penggugat. “Dari 25 warga yang menggugat mungkin tadi hanya ada delapan orang yang datang dan menunjukkan kartu […]

  • Modus Belikan Bensin, Sepeda Motor Milik Santri Malah Dilarikan

    Modus Belikan Bensin, Sepeda Motor Milik Santri Malah Dilarikan

    • calendar_month Kamis, 15 Jun 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN(Mandailing Online): di Mandailing Natal (Madina) tepatnya di jalan Kol MH Nurdin Panyabungan Jae seorang pria berkameja hitam lengan panjang terekam kamera pengawas cctv melarikan sepeda motor seorang santri kelas 7 pesantren. Modus yang dilakukan pelaku dengan berpura pura mau beli bensin dan minta tolong kepada korban yang saat itu sedang melintas agar mengantarnya ke […]

  • BANDARA DI TENGAH JALAN ASPAL (bagian 1)

    BANDARA DI TENGAH JALAN ASPAL (bagian 1)

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Mengapa JB AH Nasution Tidak Bisa Hidup Hanya dengan Politik dan Landasan Pacu Pertemuan Bupati Madina H. Saipullah Nasution dengan pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang dikawal Marwan Dasopang, memberi satu sinyal penting: Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (JB AH Nasution) belum menyerah. Rute Medan–Madina dan Madina–Padang yang […]

  • 60 Instansi tak Rekrut CPNS Baru

    60 Instansi tak Rekrut CPNS Baru

    • calendar_month Minggu, 17 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Waspadai Strategi untuk Raih Remunerasi JAKARTA- Tuntas sudah pengajuan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hingga batas akhir pengajuan, terdapat 60 intansi yang tak memasukkan data kebutuhan pegawai baru. Ke-60 instansi tersebut terdiri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan […]

  • Jelang Didakwa, LHI Ambeien

    Jelang Didakwa, LHI Ambeien

    • calendar_month Rabu, 19 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sidang Perdana Terancam Molor JAKARTA – Sidang perdana kasus suap pengaturan kuota daging impor dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) terancam molor. Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sedianya menjalani sidang minggu depan. Namun, jadwal tersebut bisa jadi mundur karena LHI mengeluh sakit. Pengacara LHI, Zainuddin Paru, kemarin (18/6) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi […]

  • Benarkah Orang Indonesia Harus Bayar Suap untuk Layanan Publik?

    Benarkah Orang Indonesia Harus Bayar Suap untuk Layanan Publik?

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Apa kabar pelayanan publik di Indonesia? Masihkan harus mengeluarkan uang suap untuk mendapatkan kemudahan dan proses cepat? Data Transparency International dalam global corruption barometer 2013 menyebutkan 4 dari 10 orang Indonesia harus mengeluarkan suap untuk layanan publik. Dalam data TI yang sudah dirilis tahun ini dan dikutip detikcom, Selasa (17/9/2013), disebutkan bahwa responden Indonesia yang […]

expand_less