Sabtu, 6 Jun 2026
light_mode

Polwan Kenakan Jilbab, Sanksi Menanti

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 10 Jun 2013
  • print Cetak

JAKARTA – Para Polwan muslim di Indonesia tampaknya masih harus menunggu untuk bisa mengenakan jilbab. Pasalnya, hingga kini aturan pakaian tersebut belum dibuat. Alhasil, hingga kini polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi polwan muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itu pun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat pemprov NAD. Saat di berbagai daerah Polri masih melarang penggunaan jilbab bagi Polwan, NAD justru sebaliknya. Polwan muslim wajib mengenakan jilbab di sana.

“Aturan di kepolisian memang tidak boleh berjilbab,” terang Wakapolri Komjen Nanan Soekarna, Minggu (9/6).

Di lingkungan Mabes Polri, masih terdapat kekhawatiran kinerja polwan akan terganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya, aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Menurut Nanan, karena aturan yang ada belum membolehkan polwan untuk berjilbab, maka semua polwan wajib mengikuti. Jika nekat mengenakan jilbab, sang polwan bisa kena sanksi teguran. Lain halnya jika sudah ada aturan, minimal berupa Peraturan Kapolri, yang memasukkan jilbab dalam daftar pakaian dinas.

Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah polwan yang ingin mengenakan jilbab. Sayangnya, aturan belum menolerir adanya polwan yang mengenakan jilbab.

“Kalau keberatan sebetulnya ya silakan, tidak jadi polwan,” tambah perwira yang akan memasuki masa pensiun itu. (jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Minta THR, Keluarga Miskin Serbu Rumah Dinas

    Minta THR, Keluarga Miskin Serbu Rumah Dinas

    • calendar_month Kamis, 25 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Puluhan keluarga miskin berjejer di depan pintu gerbang rumah dinas Bupati Madina, kemarin. Di sana, mereka ingin meminta orang nomor satu itu memberi sejumlah uang sebagai tunjangan hari raya atau THR. Pantauan METRO, Selasa (23/8), sekitar 20-an orang terdiri dari ibu rumah tangga (IRT), janda-janda, dan orangtua jompo dengan usia yang bervariasi, menyemut di […]

  • Panitia Pilkades Diangkat Oleh BPD dan Bertanggungjawab Kepada BPD

    Panitia Pilkades Diangkat Oleh BPD dan Bertanggungjawab Kepada BPD

    • calendar_month Rabu, 26 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban Panitia Pilkades juga kepada BPD, bukan kepada kepala desa. Topik kepanitiaan ini diangkat Mandailing Online untuk edisi ini, karena di sejumlah desa muncul kerancuan di kalangan warga yang beranggapan bahwa kepala desa yang membentuk Panitia Pilkades. Di dalam Pasal 11 Peraturan Bupati […]

  • Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung Reses ke Madina

    Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung Reses ke Madina

    • calendar_month Sabtu, 11 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung jumat(10/2) Reses ke Madina salah satu keluhan yang disampaikan warga aalah Kerusakan jalan yang parah khususnya di wilayah Pantai Barat Kabupaten Madina.(IDW/MO)

  • Bahar Bantah Ada Biaya ‘Siluman’ Urus BDB Pemkab Madina

    Bahar Bantah Ada Biaya ‘Siluman’ Urus BDB Pemkab Madina

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    MEDAN, (Mandailing Online) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Surung Panjaitan di Pengadilan Tipikor PN Medan, Rabu (9/10/2013). Dua saksi yang dihadapkan JPU ke majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan SH, yakni Kepala Seksi Anggaran Keuangan Pemkab Madina, Riswan dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Baharuddin […]

  • Vonis Rendah, Jaksa KPK Banding Vonis Penyuap Bupati Mandailing Natal

    Vonis Rendah, Jaksa KPK Banding Vonis Penyuap Bupati Mandailing Natal

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Medan (Mandailing Online) – Pemilik PT Sige Sinar Gemilang Surung Panjaitan, yang menjadi terdakwa penyuap Bupati Mandailing Natal, Sumatra Utara, Muhammad Hidayat Batubara senilai Rp1 miliar untuk mendapatkan proyek pembangunan RSUD Panyabungan, divonis 2,5 tahun penjara. Dalam pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan pada Senin (21/10), majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan, […]

  • Hartono Tenang Setelah Kembali ke Islam

    Hartono Tenang Setelah Kembali ke Islam

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Acara di radio membuatnya tertarik mempelajari Islam lebih dalam. Hartono (25 tahun) lahir dari keluarga Islam. Namun, ia besar tanpa pendidikan agama. Hal ini membuat jiwanya kosong. Ia mengaku selama itu ia tak pernah mendalami Islam secara sungguh-sungguh. “Saya blank sama sekali tentang Islam,” ujarnya kepada Republika lewat sambungan telepon, pekan lalu. Ia merasa pemahaman […]

expand_less