Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Ribuan Perangkat Desa Tuntut Jadi PNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 13 Des 2010
  • print Cetak


Jakarta – Ribuan personil perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), di Jakarta, Senin, menuntut agar pemerintah mengangkat seluruh perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosyidi ditengah-tengah aksi unjuk rasa mengatakan perangkat desa menginginkan agar tuntutan ini diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang tentang Desa yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemdagri.

“Kita ingin klausul PNS itu dimasukan dalam rancangan undang-undang, apa sulitnya? Kita juga tahu kalau undang-undang itu harus dibahas dengan DPR RI,” katanya.

Unjuk rasa PPDI ini telah berulang kali digelar di Jakarta. Ubaidi mengatakan sudah empat kali perangkat desa berunjuk rasa, namun belum pernah sekalipun bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Ubaidi menyayangkan hingga saat ini para perangkat desa belum bisa bertemu dengan Mendagri.

Menambahkan penjelasan Ubaidi, Sekretaris PPDI Mugiono Munajat mengatakan, pihaknya dapat menerima jika pemerintah memberlakukan tes bagi perangkat desa untuk menjadi PNS, asalkan ada kepastian perangkat desa dapat menjadi PNS.

“Alasan sulit mengangkat seluruh perangkat desa itu bisa diatur dengan PP (peraturan pemerintah). Bisa dibuat kriteria masa kerja, usia dan pendidikan,” ungkapnya.

Untuk itu, PPDI tetap mendesak pemerintah mengakomodasi usulan tersebut dalam pasal 30 ayat (1) RUU tentang Desa, yakni agar perangkat desa yang telah mengabdikan dirinya untuk mengurus desa, dapat terjamin status dan hidupnya.

Sementara itu sebagai wujud protes perangkat desa karena tidak diangkat sebagai PNS, para pengunjuk rasa tampak melepas kemeja seragam mereka dan menggantungkannya di halaman gedung Kemdagri.

Ditengah-tengah aksi unjuk rasa, sempat terjadi ketegangan antara delegasi PPDI yang dikirim untuk berdialog, dengan pegawai Kemdagri. Namun, ketegangan ini dapat segera diredam sehingga tidak menimbulkan kericuhan yang lebih besar.

Hingga sekitar pukul 14.30 WIB, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung. Para perangkat desa tampak duduk disepanjang jalan Merdeka Utara. Mereka menunggu adanya kepastian dari Kemdagri tentang tuntutannya tersebut.

Tampak penjagaan disekitar Gedung Kemdagri diperketat selama aksi berlangsung. Akibat aksi unjuk rasa ini, jalan Merdeka Utara ditutup.
(ANT/A024)
Sumber : Antara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Madina dan Bupati Pasaman Bahas Potensi Daerah

    Bupati Madina dan Bupati Pasaman Bahas Potensi Daerah

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menerima kunjungan kerja Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto dan rombongan di Rumah Dinas Bupati Madina, Panyabungan, Selasa (27/1/ 2026). Dalam kesempatan itu, kedua kepala daerah saling menyampaikan potensi ekonomi dan membicarakan beberapa hal yang berkaitan satu sama lain, termasuk tapal batas. Saipullah […]

  • Karang Taruna Siabu Ambil Bagian Meriahkan Tahun Baru Islam

    Karang Taruna Siabu Ambil Bagian Meriahkan Tahun Baru Islam

    • calendar_month Selasa, 18 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    SIABU(Mandailing Online) – Menurut Ringgo Ketua Karang Taruna Kecamatan Siabu, Tahun Baru Islam adalah bentuk takzim terhadap sejarah serta budaya Islam. Sejarah yang dimaksud adalah cerita Nabi Muhammad bersama Sayidina Abu Bakar RA hijrah dari Kota Mekah ke Madinah. Momen inilah yang kemudian menentukan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sebagai bentuk rasa gembira dalam menyambut […]

  • Empat Penambang Emas di Hutabargot Tewas Keracunan

    Empat Penambang Emas di Hutabargot Tewas Keracunan

    • calendar_month Senin, 9 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Biarkan alam yang menjawab. Mungkin kata-kata itulah yang tepat terkait keberadaan tambang emas ilegal di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Keberadaan tambang emas ilegal kian hari kian tidak terkoordinir. Tinggal menunggu waktu terjadinya bencana? Sebenarnya, tanda-tanda bencana sudah mulai tampak. Seperti baru-baru ini, empat penambang dari Jawa, meninggal dalam lubang tambang diduga karena […]

  • Menakar Urgensi Sekolah Rakyat di Madina

    Menakar Urgensi Sekolah Rakyat di Madina

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Subuh Iskandar Batubara Pegiat di GEREP INSTITUTE (Pusat Kajian Mandailing Natal)   Frasa itu kembali mengapung di tahun-tahun belakangan ini. Yang sempat tenggelam dari memori kita, namun tetap tersimpan di lembar sejarah. Frasa itu adalah Sekolah rakyat. Sekolah yang pada masanya diperuntukkan bagi kaum bumiputra, sebagai konsekwensi logis dari Politik Etis pemerintah Kolonial […]

  • KPK dukung tim independen kasus Novel

    KPK dukung tim independen kasus Novel

    • calendar_month Sabtu, 13 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung pembentukan tim independen atas tuduhan terhadap Novel Baswedan dalam kasus penganiayaan berat. Saat ini, posisi Novel tidak berubah, baik sebagai penyidik di KPK maupun ketua salah satu tim penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri. ”Kalau ada tim independen, itu bisa menjadi semacam […]

  • Tak Berkategori

    Kapolres Mojokerto Dipanggil Kapolda Soal Briptu Rani

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MOJOKERTO, – Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho dipanggil Polda Jatim menyusul pemberitaan anak buahnya Briptu Rani Indah yang kian ramai di media massa. Kapolres ini setidaknya harus menyampaikan perkembangan Rani kepada Kapolda Jatim. Briptu Rani sendiri saat ini berstatus DPO Polres Mojokerto. Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati menyatakan bahwa jika Kapolres […]

expand_less