Sikap Redaksi Mandailing Online : Ada Apa Dengan Dinkes Madina
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month 15 menit yang lalu
- print Cetak
Redaksi Mandailing Online dalam satu minggu terakhir menurunkan empat pemberitaan beruntun terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Jika dibaca satu per satu, itu adalah berita. Jika dibaca secara utuh dan dikaitkan, itu adalah potret darurat kesehatan di Bumi Gordang Sambilan.
Kami merasa perlu memberikan Catatan Redaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial pers, dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
FAKTA YANG KAMI TEMUKAN, BUKAN ASUMSI
1. TBC darurat, anggaran Cartridge Rp.2,8 miliar tapi data masih gelap.
Pantas saja Dinkes Madina mengalokasikan Rp 2.873.222.750 hanya untuk Cartridge TCM tes TBC. Data resmi Pemkab Madina 2025 mencatat Madina urutan ke-7 penyumbang TBC tertinggi di Sumut. 1.772 orang positif. Artinya, ini memang darurat.
Tahun 2026 Dinkes mengklaim agresif dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 136 lokasi. Tapi ironisnya, hingga Oktober 2026, data notifikasi kasus final 2026 masih gelap dengan alasan “masih rekapitulasi sektoral”. Padahal program sudah berjalan berbulan-bulan.
Pertanyaan kritis kami Untuk apa cartridge miliaran itu dibeli jika tidak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana – apakah kasus TBC di Madina turun atau naik? Jika hanya bisa mengadakan tes tapi gagap mengobati dan mencegah putus obat, maka Rp 2,8 Miliar itu bukan solusi, melainkan hanya proyek pengadaan tahunan.
2. Nyawa hanya dihargai Rp.119 juta
Di balik anggaran obat miliaran, ada paket kecil tapi vital yaitu Belanja Obat-obatan Lainnya Rp 119,4 Juta. Isinya bukan vitamin. Isinya adalah penentu hidup-mati di UGD Puskesmas mulai dari obat henti jantung, obat syok anafilaktik, obat kejang anak, obat pendarahan ibu melahirkan, obat pendarahan otak bayi, penawar keracunan, kantong mayat infeksius, hingga masker oksigen.
Jika paket Rp 2,8 Miliar untuk satu jenis tes TBC, kenapa paket yang isinya obat penyelamat nyawa ibu dan bayi ini hanya Rp 119 Juta untuk 28 Puskesmas. Ini prioritas yang terbalik.
3. Dana BOK untuk rakyat
Ini yang paling melukai akal sehat. Dinkes mengelola Rp 3,44 Miliar dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) – dana pusat yang seharusnya untuk obat, vaksin, dan pelayanan Puskesmas.
Rinciannya Obat & Vaksin Rp 1,8 Miliar, BMHP Rp 781 Juta, Reagen Kit Rp 706 Juta. Itu wajar.
Yang tidak wajar ada 2 paket belanja Laptop RTX 2050 dan Komputer Core i7 monitor 27 inch total Rp 142 Juta dari SILPA BOK 2025. BOK adalah uang rakyat untuk beli obat.
4. Alkes Puskesmas Rusak, Biaya Servis tidak ada
Puncaknya, kami menerima keluhan dari Puskesmas diwilayah Pantai Barat banyak alkes rusak, tidak ada anggaran perbaikan.
Padahal Permenkes No. 43 Tahun 2019 dan Permenkes No. 34 Tahun 2022 mewajibkan pemeliharaan dan kalibrasi alkes minimal 1 kali setahun. Jika alkes rusak tidak terkalibrasi, diagnosis bisa meleset. Taruhannya nyawa.
Bagaimana mungkin anggaran cartridge Rp 2,8 Miliar ada, anggaran laptop Rp 142 Juta ada, tapi anggaran servis Alkes Puskesmas tidak ada.
” Catatan Untuk Kadis Kesehatan ”
Kami telah melakukan upaya konfirmasi sesuai Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik berimbang dan menguji informasi.
– Kamis (22/10) via WhatsApp kepada Kadis drg. Firdaus Batubara soal anggaran Rp 2,8 Miliar dan CKG – centang dua tanpa respon.
– Konfirmasi soal Laptop kepada Bendahara BOK Asmaro via WhatsApp – belum ada jawaban.
– Datang langsung ke kantor di Komplek Perkantoran Bupati di bukit Payaloting, Desa Parbangunan – staf menjawab “Kadis sedang di luar kota”.
– 3 kali upaya konfirmasi terkait alkes rusak – tidak berhasil.
Kami tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya. Jika ada data yang salah, kami siap mengoreksi. Itulah etika kami.
KESIMPULAN REDAKSI
Ada inkonsistensi serius dalam tata kelola kesehatan di Madina. Anggaran jumbo tidak berbanding lurus dengan data yang transparan dan pelayanan yang bermutu. Ada yang sibuk berburu proyek pengadaan, tapi lupa merawat alat yang sudah ada.
Kami meminta Bupati Saipullah Nasution dan Wabup Atika Azmi Utammi untuk tidak tutup mata. Evaluasi total Dinkes Madina. Panggil Kadis, buka LKPP, audit BOK, cek fisik alkes di Puskesmas. Karena ini bukan soal pencitraan, ini soal nyawa 1.772 penderita TBC, soal ibu yang akan melahirkan, soal bayi yang kejang di pelosok.
Selain itu, Meminta DPRD Mandailing Natal Komisi yang membidangi Kesehatan untuk memanggil Dinkes Madina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka, membeberkan realisasi anggaran Cartridge TBC, paket obat emergency Rp 119 Juta, dan pembelian laptop dari dana BOK.
Meminta Aparat Penegak Hukum untuk mencermati dugaan penyimpangan peruntukan Dana BOK di Madina.
Dinas Kesehatan bukan toko laptop dan bukan gudang cartridge. Dinas Kesehatan adalah benteng terakhir rakyat miskin saat sakit.
Perlu kiranya Menuntut Dinkes Madina membuka data notifikasi TBC 2026 secara transparan kepada publik, bukan dengan alasan rekapitulasi berbulan-bulan.
Redaksi Mandailing Online ( Muhammad Hanapi )
- Penulis: Muhammad Hanapi
- Editor: Muhammad Hanapi
