Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

YRKI Desak Pemprovsu Dorong Kemandirian Desa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2019
  • print Cetak

Pertemuan YRKI dengan Wakil Ketua DPRD Sumut H. Musthofa Bakri Nasution

MEDAN (Mandailing Online) Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) mengusulkan agar Pemerintah Sumatera Utara melahirkan semacam regulasi atau peraturan gubernur untuk mendorong percepatan kemajuan dan kemandirian desa.

Ketua YRKI, Amir Hamdani Nasution SHI,MH menyatakan perkembangan dan kondisi desa di Sumatera Utara pasca pemberlakuan UU Desa masih miris dan mengecewakan.

Usulan itu disampaikan YRKI dalam pertemuan dengan Wakil Ketua I DPRD Sumut, H. Harun Mustafa Nasution dalam satu audiensi di ruang Wakil Ketua I DPRD Sumut, Selasa (13/11/2019).

Usulan penerbitan regulasi itu mengingat dari total 5.417 jumlah desa di Provinsi Sumatera Utara, hanya terdapat 4 desa yang tergolong desa mandiri; sebanyak 195 desa maju; 2.450 desa berkembang; 2.045 desa tertinggal dan ada 723 desa yang masuk kategori sangat tertinggal.

Saiful Bahri selaku Sekretaris Tim Peneliti YRKI memaparkan bahwa seyogianya dalam batas penalaran yang wajar dengan melihat porsi anggaran besar Dana Desa yang disalurkan secara langsung, seharusnya desa-desa di Sumut sudah mengalami perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Saiful Bahri mengungkapkan, berdasar Indeks Desa Membangun 2019, secara umum kawasan Nias masih tertinggi jumlah desa Sangat Tertinggal-nya di Sumatera Utara (Sumut).

Tercatat, desa-desa di Nias Selatan berada di posisi tertinggi yang memiliki status desa Sangat Tertinggal yakni sebanyak 233 desa, menyusul Nias Barat sebanyak 87 desa, Nias sebanyak 67 desa, Nias Utara sebanyak 45 desa, Tapanuli Tengah sebanyak 28 desa, Tapanuli Utara dan Toba Samosir masing-masing 20 desa, Gunungsitoli 5 desa.

Labuhan Batu Utara memiliki 4 desa tertinggal, Dairi memiliki 2 desa tertinggal dan urutan terendah dimiliki Humbang Hasundutan, Karo dan Simalungun yang mempunyai masing-masing 1 desa sangat tertinggal.

Empat kabupaten di kawasa Tabagsel, Sumtatera Utara masih memiliki ratusan desa berkategori Sangat Tertinggal.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat sebanyak 109 desa Sangat Tertinggal, Mandailing Natal sebanyak 62 desa, Padang Lawas 20 desa, Tapanuli Selatan 17 desa.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sumatera Utara  H. Harun Mustafa Nasution secara prinsip sangat mendukung apapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memajukan desa-desa di Sumut.

Oleh karena itu, dia juga sangat mendukung program-program YRKI dalam sumbangsihnya membangun Sumatera Utara.

 

 

Editor : Dahlan Batubara

 

 

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prodi Gagal Akreditasi Dibubarkan, Dilarang Terima Mahasiswa Baru

    Prodi Gagal Akreditasi Dibubarkan, Dilarang Terima Mahasiswa Baru

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir merespon banyaknya program studi (prodi) kampus negeri yang tidak lulus akreditasi. Dia mengatakan, prodi-prodi itu dilarang menerima mahasiswa baru. Nasir menuturkan pengelola PTN harus fair terhadap penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketika hasil penilaian BAN-PT menetapkan ada prodi yang tidak lulus […]

  • Haji dan HAM

    Haji dan HAM

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam setiap tahun, sungguh sarat dengan nilai-nilai moral univerasal, terutama nilai-nilai HAM. Ritual haji yang melibatkan empat arsitek kemanusiaan teladan (Adam, Ibrahim, Ismail, dan Muhammad SAW.) merefleksikan evolusi hidup manusia. Setiap evolusi hidup manusia pada dasarnya adalah belajar tentang HAM. Memakai pakaian ihram mengharuskan manusia belajar menegakkan keadilan, persamaan, dan […]

  • Wartawan Jadi Sasaran Petugas Keamanan PTPN 2

    Wartawan Jadi Sasaran Petugas Keamanan PTPN 2

    • calendar_month Sabtu, 23 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BINJAI- Persoalan lahan eks PTPN 2 Kebun Sei Semayang, sepertinya tak ada habisnya. Bahkan, masalah ini terus meluas. Buktinya, karena tak ada solusi dan penyelesaian dari instansi terkait, puluhan warga Kota Binjai yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani mencoba menguasai lahan eks PTPN 2 tersebut, Jumat (22/4). Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan koran ini, kejadian […]

  • Polisi Bantah Insiden RSAD Terkait Perang Geng

    • calendar_month Jumat, 24 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta – Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol, mengatakan kasus penyerangan di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) tidak ada kaitannya dengan perang antar kelompok. “Itu murni kriminalitas,” kata Yoyol pada Jumat, 24 Februari 2012.”Kami tidak bisa menyebutkan motifnya karena masih dalam pengembangan.” Saat ini polisi telah menetapkan tiga […]

  • Rumah Kontrakan di Banjar Tinggi Ludes Terbakar

    Rumah Kontrakan di Banjar Tinggi Ludes Terbakar

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – rumag kontrakan terbuat dari kayu di banjar tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ludes dilalap sijago merah jum’at sore 9/5/2025 sekitar pukul 16:20 wib. Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Berkat kejasama warga dan dua unit mobil pemadam kebakaran api dapat dipadamkan. Namun […]

  • Kasus PPPK Madina Dalam Pandangan Tokoh Mandailing Natal

    Kasus PPPK Madina Dalam Pandangan Tokoh Mandailing Natal

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Tokoh Mandailing Natal (Madina) Ali Rachman, SH menilai kasus suap PPPK Madina 2023 yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa dipecah-pecah menjadi satu-satu. Sehingga harus dilihat secara konstruktif, proposianal dan masuk akal. “Untuk membedah kasus PPPK ini harus dilihat ujung […]

expand_less