Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

17 Kasus Korupsi Ditangani Ditreskrimsus Polda Sumut Sejak 2011

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
  • print Cetak


MEDAN –
Sepanjang Tahun 2011, sedikitnya hampir 17 kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, dari 17 kasus tersebut, sembilan diantaranya telah memasuki tahap penyidikan dan dalam pengawasan ketat pihak Polda Sumut, sedangkan sisanya baru memasuki tahap pemberkasan.

Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Nugroho ketika dijumpai di ruangan kerjanya, kemarin. “Sepanjang 2011 ini hingga pertengahan tahun, ada sekitar 17 kasus Korupsi yang masuk ke Polda Sumut. Namun dari 17 kasus itu hanya sembilan kasus yang sudah masuk ke tahap penyidikan, bahkan ada beberapa yang sudah ditetapkan tersangka, selebihnya baru tahap pemberkasan,” ujar Sadono.

Sadono menambahkan dari keseluruhan kasus yang ditangani Diteskrimsus Polda Sumut, hanya ada beberapa kasus yang sudah mulai menjadi konsentrasi khusus dari pihaknya, kasus-kasus tersebut dikategorikan kedalam kasus yang tingkat korupsinya paling tinggi, dan tingkat dampaknya paling tinggi.

“Kita juga dalam menetukan kasus-kasus korupsi ini harus bisa menempatkan tingkat korupsinya paling tinggi, dan tingkat dampaknya, seperti kasus Korupsi Bina Marga Kota Medan, dan Kasus korupsi Master Plan Kota Medan, oleh karena itu kita hanya baru bisa konsen pada beberapa kasus saja dulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke kasus lainnya dalam waktu dekat ini,” ujar Sadono.

Sementara, Kasubdit I Tipikor Polda Sumut, AKBP Ferdy Kelele yang dikonfirmasi wartawan, seputar data-data korupsi yang berkasnya sudah masuk ke Kejaksaan mengaku belum bisa memberikan seluruhnya kepada masyarakat, dikarenakan masih dalam penyidikan lanjut, namun dirinya sempat berkata bahwa kasus Master plan Kota Medan sempat ditolak Kejaksaan karena alasan kelengkapan berkas.

Kesembilan kasus yang ditangani, diantaranya, pertama, Kasus dugaan penyimpangan dan Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) Tahun 2009. Kemudian, kedua, kasus dugaan Korupsi Master Plan Kota Medan di tahun 2016 mendatang. Dibuat tahun 2006 untuk jangka waktu 10 tahun atau hingga tahun 2016 juga telah disidik. Pada proses pengerjaan proyek yang ditangani Bappeda Medan ini juga ditengarai telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Polda Sumut sudah membidik tiga tersangka.

Ketiga, dugaan kasus korupsi Bina Marga Kota Medan, dalam hal ini ada tiga kasus dugaan korupsi, yaitu : pengadaan alat berat masih diselidiki pelakunya, pengaspalan jalan juga masih dilidik, dan pembuatan drainase juga masih dilidik, total korupsinya mencapai belasan milyar rupiah. Dan keempat, kasus pengadaan dugaan korupsi pada penyaluran minyak goreng bersubsidi yang dikelola oleh Dinas Perindag Sumut. Sedangkan, Lima kasus lainnya masih dirahasiakan Direskrimsus Polda Sumut dengan alasan penyidikan. (fer/tribun-medan.com)
Sumber : Tribun

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dimata GenZ Cabup Harun Mustafa Sosok Pemimpin yang Merakyat

    Dimata GenZ Cabup Harun Mustafa Sosok Pemimpin yang Merakyat

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA (Mandailing Online) – Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) nomor urut 1 Harun – Ichwan dimata warga generasi muda yang lahir pada 1997-2012 atau (Gen Z) merupakan sosok calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada pribadi. “Inilah calon pemimpin yang berfokus pada program mensejahteraan masyarakat luas, visi misi cerdas dan lebih […]

  • Pemkab Labura Sesuaikan SE Menpan-RB

    Pemkab Labura Sesuaikan SE Menpan-RB

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Aek Kanopan  – Terkait surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan bagi PNS untuk melakukan rapat di hotel, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura) mengaku akan menyesuaikan terhadap kebijakan yang ada. Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Labura, Irwan Faisal SE melalui sekretarisnya Agusman Sinaga kepada MedanBisnis, Selasa (2/12), […]

  • Dorong Geliat Dunia Usaha, BOC Kembali Gelar Seminar

    Dorong Geliat Dunia Usaha, BOC Kembali Gelar Seminar

    • calendar_month Rabu, 30 Nov 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Madina Bisnis) – Business Owners Community (BOC) kembali mengadakan seminar dalam upaya motivasi bisnis di kalangan masyarakat Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Seminar berlangsung di aula Mitra Tani, Panyabungan, 27 November 2022. Sejumlah topik menjadi suguhan di seminar ini meliputi Motifasi Bisnis; Cash Flow Kwadran; Perbandingan Employee, Self, Employed, Business Owners dan Investor; Motifasi […]

  • Layanan KTP Gratis Masih Terkendala di Labuhanbatu

    Layanan KTP Gratis Masih Terkendala di Labuhanbatu

    • calendar_month Kamis, 28 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    RANTAUPRAPAT : Selama kurun waktu delapan bulan pemerintahan Tigor Suhari belum banyak yang dapat kita perbuat, walau upaya ke arah perbaikan dan perubahan terus kita laksanakan namun tantangan dan cobaan masih banyak kita hadapi seperti tersendatnya pelaksanaan program KTP Gratis. Ungkapan itu disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane ketika memberikan pidato arahan dan bimbingan pada […]

  • DPRD Madina Akan Usut Nasib Rekomendasi Pansus Palmaris

    DPRD Madina Akan Usut Nasib Rekomendasi Pansus Palmaris

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Madina akan memanggil seluruh pejabat Pemkab Madina yang terkait dengan PT. Palmaris mempertanyakan mengapa eksekusi pencabutan izin PT. Palmaris tak jalan. Itu dikatakan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Hj. Leli Artati, S.Ag menjawab wartawan di ruang kerjanya, gedung DPRD Madina, Selasa (29/3). Hanya saja, dia belum bisa memastikan kapan DPRD […]

  • Rawan Longsor, Kementerian PUPR Bangun Tembok Penahan di Jalinsum Morsip

    Rawan Longsor, Kementerian PUPR Bangun Tembok Penahan di Jalinsum Morsip

    • calendar_month Kamis, 25 Nov 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MUARA SIPONGI (Mandailing Online) – Jalan Nasional di titik Desa Tanjung Alai, Dusun Pintu Angin, Kecamatan Muara Sipongi (Morsip) Kabupaten Mandailing Natal sedang berlangsung pembangunan tembok penahan longsor tebing. Pembiayaan proyek ini berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Titik ini termasuk rawan longsor,  dan beberapa ruas […]

expand_less