Senin, 2 Mar 2026
light_mode

5 anggota Polri di KPK dipecat?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 5 Okt 2012
  • print Cetak

JAKARTA, (MO) – Mabes Polri menginstruksikan anggotanya yang masih berada di KPK untuk melapor ke Mabes Polri dalam waktu 30 hari. Saat ini masih ada lima anggota Polri yang masih menjadi penyidik di KPK.

Jika tak ada kabar selama 30 hari, terhitung dari turunnya surat perintah Kapolri maka diberhentikan secara tidak hormat. Sebab, mereka secara resmi sudah ditarik oleh Polri.
“Jika lebih dari 30 hari maka bisa dijadikan dasar pemeriksaan diduga melanggar disiplin Polri atau diajukan sidang etik Polri untuk diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Karo Penmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli, Jakarta, hari ini.

Menurutnya, hal tersebut secara konkret merujuk pada Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 atau Perkap No 14 tentang kode etik profesi Polri. Jika penyidik Polri tetap tak melapor mereka melanggar kode etik profesi dan disiplin Polri. “Itu Berpotensi melakukan pelanggaran kode etik profesi yang diatur dalam Perkap Polri No 14 tahun 11 tentang etika polisi,” tegas Boy.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta mengatakan, sejumlah 28 penyidik dari Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh surat keputusan untuk tetap bertugas di lembaga tersebut.

“28 penyidik itu sudah diberi surat keputusan (SK) oleh pimpinan KPK dan sudah disampaikan ke Mabes Polri kemarin siang,” katanya.

Sebelumnya, pada September 2012 terdapat 20 orang penyidik Polri yang tidak diperpanjang penugasannya oleh Polri di KPK. Sebanyak 15 dari 20 penyidik itu sudah menyatakan kembali dan melaksanakan tugas dan membuat pernyataan diberi kesempatan memilih dimana akan ditempatkan.

Sedangkan lima orang yang belum melapor ke Mabes tampak lebih memilih untuk tetap bekerja di KPK. “Yang lima itu kalau melihat sikapnya sudah cenderung untuk permanen di sini,” ungkap Busyro.

KPK juga sedang mengupayakan alih status pegawai yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 pasal 7. “UU KPK juga menyatakan boleh mengangkat penyidik sendiri, sehingga penegak hukum juga pasti mengakui legalitas,” katanya.

Polri juga telah mengirimkan 20 nama calon pengganti penyidik di KPK yang merupakan hasil dari seleksi internal pada Rabu (3/10). “Itu artinya dari Kapolri positif, masih ada komitmen untuk mendukung, kami sendiri juga mengapresiasi, terima kasih,” ungkap Busyro.

Pasal 7 ayat 1 PP No 63 tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK menyatakan bahwa pegawai negeri yang dipekerjakan KPK dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan KPK, sedangkan pada ayat 2 disebutkan pegawai negeri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada KPK diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. (inilah,antara,was)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saipullah-Atika Kian Kuat, Tim Pemenangan Gelar Rapat Akbar

    Saipullah-Atika Kian Kuat, Tim Pemenangan Gelar Rapat Akbar

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) menggelar rapat konsolidasi akbar di Aula Ladang Sari, Kecamatan Panyabungan, Madina, Kamis (24/10/2024). Rapat konsolidasi langsung dihadiri Saipullah dan Atika, para ketua Parpol dan anggota DPRD Madina pengusung […]

  • Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis Sudah Mulai Sejak 2012  Apakah Pengunjukrasa Pura-pura Tidak Tahu

    Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis Sudah Mulai Sejak 2012 Apakah Pengunjukrasa Pura-pura Tidak Tahu

    • calendar_month Kamis, 17 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aliansi yang berunjukrasa menurunkan bupati ke DPRD Madina, tadi siang, Kamis (17/1) dinilai kurang mengetahui program pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang sudah dimulai Pemkab Madina sejak tahun 2012 lalu sebagai implementasi visi misi Hidayat-Dahlan. “Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratsi di Madina sudah digulirkan bupati Madina sejak tahun 2012, kok pengunjukrasa […]

  • Pangadaan Pakaian Olah Raga di Sekratariat DPRD Madina Belum Rampung

    Pangadaan Pakaian Olah Raga di Sekratariat DPRD Madina Belum Rampung

    • calendar_month Sabtu, 7 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejumlah staf pada Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan pengadaan pakaian olah raga yang sebagian tidak mendapat alias belum rampung sehingga menyampaikan persoalan ini kepada Portibi DNP untuk diberitakan agar hal yang sama tidak terulang kembali. Informasi diterima Portibi DNP dari sejumlah staf mengatakan bahwa pengadaan pakaian olah raga dananya dicairkan pada triwulan kedua namun […]

  • Batu Akik Asal Batam Ini Dibanderol Senilai Rp 5 Miliar

    Batu Akik Asal Batam Ini Dibanderol Senilai Rp 5 Miliar

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    BATAM – Bongkahan batu permata masih menawarkan sejuta sensasi bagi penggemar atau pecinta batu akik. Mereka tanpa lelah mencari dan memburu batu hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun di bagian negri ini.  Tak terkecuali dengan pencinta batu akik di kota Batam. Setelah melalui proses pencarian yang panjang, akhirnya mereka menemukan jenis batu yang menjadi ciri […]

  • MENAGIH KUALITAS GURU BERSERTIFIKASI (2-selesai)

    MENAGIH KUALITAS GURU BERSERTIFIKASI (2-selesai)

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      (tinjauan kritis jelang hari pendidikan nasional) Oleh : Moechtar Nasution   CERTIFICATE ORIENTED Untuk mengejar sertifikasi tidak jarang kejujuran dinomor sekiankan padahal penguatan terhadap karakter ini begitu mendominasi kurikulum 2013. Begitu pentingnya penguatan karakter ini sehingga kurikulum 2013 didesain sedemikian rupa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai ini kembali hadir didunia pendidikan. Namun nyatanya pergeseran pradigma  terjadi  […]

  • 16 Nopember Diumumkan ke Publik

    16 Nopember Diumumkan ke Publik

    • calendar_month Minggu, 14 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kuota formasi penerimaan CPNS untuk Kota Padangsidimpuan (Psp) tahun 2010 yang diterima dari Pemprov Sumut dalam rapat penerimaan CPNS di Medan, Jumat (12/11), tetap sebanyak 210 orang. Selanjutnya hasil rapat tersebut akan diumumkan kepada masyarakat Psp tanggal 16 November mendatang. “Rencananya sepulang kita dari Medan, apa hasil rapat di Medan ini akan kita umumkan tanggal […]

expand_less