Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Pemkab Madina korupsi cetak sawah?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 25 Okt 2013
  • print Cetak

MEDAN (Mandailing Online) – Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina diduga korupsi melalui anggaran program belanja cetak sawah pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012.

Ini merupakan sebuah bukti tidak profesionalnya kedua dinas tersebut. Pasalnya, sebagai pihak pengguna anggaran, kedua dinas itu sangat jelas mengabaikan program kesejahteraan rakyat.

Kordinator Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB), Hajrul Aswat Siregar mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi dan analisa terhadap program belanja cetak sawah di Kabupaten Madina TA 2011 dan 2012. Namun Dinas Pertanian & Peternakan Pemkab Madina, yang merupakan pihak pengguna anggaran menolak dan mengabaikannya.

Ia menjelaskan, hal ini terlihat jelas pada program cetak sawah seluas 450 Ha dengan anggaran Rp4,5 miliar di anggaran 2011. Tapi pengalokasiannya di Desa Banjar Aur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Madina seluas 200 Ha, dan di Tunas Karya Sikara-Kara Madina, seluas 250 Ha diduga tumpang tindih. “Pengerjaannya asal jadi dan tidak sesuai dengan ukuran lahan, sehingga pengerjaannya ditaksir hanya 40 persen,” ketusnya, hari ini.

Selain itu, ucapnya, anggaran TA 2012 untuk pemetaan sawah itu menggunakan dana sebesar Rp7 miliar ditambah pengalihan dari Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan target pengeluaran Rp10 juta/hektar, yang seharusnya lahan tersebut mencapai 900 Ha. Namun, pelaksanaannya terindikasi kental dengan penyalahgunaan dan dugaan korupsi, karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

“Kami menduga luas lahan juga tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Untuk itu kita meminta aparat hukum memeriksa Kadis (Kepala Dinas, red) Pertanian Kabupaten Madina, dan meminta Polda Sumut untuk secepatnya menyelidiki dugaan korupsi Belanja Cetak Sawah tersebut. Selain tiu kita juga berharap agar seluruh elemen memperhatikan kasus ini,” pungkasnya.(wasp)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polri-Komnas HAM Kerjasama Investigasi Kasus Bima

    Polri-Komnas HAM Kerjasama Investigasi Kasus Bima

    • calendar_month Sabtu, 7 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta, Kepolisian Negara RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kerjasama investigasi terkait kasus bentrok antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Sabtu (24/12). “Hasil temuan kami beserta rekomendasinya telah disampaikan kepada Kapolri terkait yang terjadi di pelabuhan Sape, bentuk pelanggaran HAM yang terjadi […]

  • Reses Mangalap Holong, Sobir Lubis Ajak Konstituen Sukseskan Vaksinasi

    Reses Mangalap Holong, Sobir Lubis Ajak Konstituen Sukseskan Vaksinasi

    • calendar_month Kamis, 16 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    KOTASIANTAR (Mandailing Online) – Reses I anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) Sobir Libis untuk tahun sidang 2021-2022 yang dilaksanakan di tempat wisata Silangit Koi Hutasiantar, Panyabungan pada Kamis (16/12) mengangkat tema “Holong Mangalap Holong. Di tengah-tengah reses, Sobir Lubis beberapa kali meminta masyarakat, terutama warga Kotasiantar, untuk turut menyukseskan program pemerintahan, yaitu vaksinasi. Capaian target […]

  • Temui Menhut, Pemprov Pulang Tanpa Hasil

    Temui Menhut, Pemprov Pulang Tanpa Hasil

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tetap belum akan menerbitkan revisi SK 44/2005 tentang penetapan kawasan hutan di Sumatera Utara. Hingga kini hasil Tim Terpadu yang merekomendasi perubahan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 667 hektar sudah masuk tahap kroscek menteri melalui salah satu Dirjen di Kemenhut. “Sekarang sudah tahap finalisasi. Ada beberapa […]

  • Apapun Ceritanya, Gatot Harus Tetap Taati Syamsul

    Apapun Ceritanya, Gatot Harus Tetap Taati Syamsul

    • calendar_month Jumat, 4 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Sebelum Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin dinonaktifkan, apapun ceritanya Wagubsu Gatot Pujo Nugroho harus tetap taat terhadap arahan Syamsul. Hal itu dikemukakan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar melalui telepon, Kamis (03/03/2011). Sebab sesuai ketentuan, Wakil Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan penuh, hanya membantu Kepala Daerah. Ini […]

  • Kasus CPNS mutlak salah BKD

    Kasus CPNS mutlak salah BKD

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Hasil pengumuman calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 di lingkungan Pemerintah Kota Medan menuai masalah. Pasalnya, awalnya calon itu lulus di website, namun hilang di pengumuman media massa. Kondisi ini menuai protes dari para pelamar dan menyerahkan gugatannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Akhirnya, nama-nama yang menggugat itu kembali lulus. Menyikapi kondisi […]

  • PKPU MENYIMPANG: SELURUH BACALEG PEMILU 2014 AKAN GUGUR

    PKPU MENYIMPANG: SELURUH BACALEG PEMILU 2014 AKAN GUGUR

    • calendar_month Minggu, 14 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Polemik Sehubungan telah direvisinya peraturan PKPU No 7/2013 menjadi 13/2013 . Ketua Badan Legislasi DPRD kabupaten Mandailing Natal, Dodi Martua, S.Pi mengatakan revisi PKPU No. 7/2013 dengan mengeluarkan PKPU No 13/2013 menunjukkan bahwa KPU Pusat tidak independen, tidak cermat dan plin plan dalam mengeluarkan kebijakan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan keluarnya PKPU no 13/2013 akan mengganggu […]

expand_less